Malang, tugumalang.id – Spanduk berisikan aspirasi memenuhi gerbang Politeknik Kota Malang (Poltekom) yang terletak di Jalan Tlogowaru, Kota Malang hingga viral di media sosial.
Kampus ini tengah dirundung polemik lantaran sudah setahun terbengkalai, tak ada gaji dosen dan pemenuhan hak mahasiswa namun masih menerima mahasiswa baru (maba) di 2023 ini.
Di sekitar gerbang kampus itu, terbentang sejumlah spanduk berbagai tuntutan dan aspirasi. Mulai “Terlalu Sibuk Berpolitik Sampai Lupa Ngurusi Politeknik #Save Poltekom” hingga “Hak Dosen Tak Terpenuhi Apalagi Hak Mahasiswa”.
Kemudian ada “Katanya Kota Pendidikan Tapi Kampus Kami Hancur Kok Dibiarkan”. Tak hanya itu, ada juga spanduk berisikan tulisan Wanted Wong Ruwet yang didalamnya terdapat sejumlah instansi yakni DPR RI, Rektor IBU, DPRD Kota Malang, PDAM dan KONI Malang.
Baca Juga: 5 Kampus Swasta Populer di Malang, Sebelumnya Bukan Universitas
Presiden BEM Poltekom Malang, Mahbub Ubaidilah mengatakan, spanduk spanduk tersebut dipasang sebagai gerakan untuk menuntut tanggungjawab pihak kampus dan yayasan.
Selama ini, kata Mahbub, para mahasiswa telah melakukan sejumlah audiensi dan pertemuan dengan pihak yayasan maupun direksi kampus. Hanya saja, hasilnya selalu berujung pada janji manis soal penyelesaian permasalahan.
“Kami dijanjikan semua permasalahan akan dituntaskan Agustus 2023. Karena tak ada bukti nyata, makanya kami bergerak lagi sampai akhirnya viral ini,” ungkapnya.
Diketahui, kampus Poltekom didirikan pada 2008 di era kepemimpinan Wali Kota Peni Suparto melalui program Pendirian Politeknik Kerjasama Pemerintah (PPKP) batch II. Saat itu anggaran kegiatan kampus berasal dari Ditjen Dikti dan Pemkot Malang.
Namun karena berbenturan dengan regulasi, pengelolaan kampus ini akhirnya diserahkan secara penuh ke yayasan. Saat itu kegiatan kampus masih terbilang normal.
Mahbub mengungkapkan bahwa permasalahan kampus mulai muncul setelah perombakan pengurus yayaaan antara tahun 2019-2020 lalu. Permasalahannya yakni gaji dosen tak dipenuhi hingga hak pembelajaran mahasiswa tak tersalurkan secara optimal.
Baca Juga: Ini Cara Unik Sejumlah Kampus di Malang untuk Menarik Mahasiswa Baru
Dari masalah itu, sejumlah dosen maupun mahasiswa akhirnya mengundurkan diri. Dikatakan, jumlah dosen yang mulanya ada sekitar 60 menjadi tinggal 5 dosen. Sementara jumlah mahasiswa saat ini kurang dari 50 orang. Kini, fasilitas kampus terbengkalai dan tak terlihat aktivitas pendidikan yang berjalan.
“Saya angkatan 2021, Saya awal masuk belum sadar, pandangan saya ada banyak mahasiswa. Tapi saat saya masuk mabanya cuma 10 orang,” ucap Mahbub.
Mahbub mengaku sudah tak pernah mendapatkan hak pendidikan di kampus sejak Desember 2022 lalu. Dia mengaku semakin miris ketika kampus ini menerima 6 mahasiswa baru ditengah kondisi kampus yang sudah tidak aktif.
“Saya kadang kasihan sama mahasiswa baru yang mengeluh. Mereka sejak masuk belum pernah mengenyam pendidikan disini,” ungkapnya.
Dia menyampaikan bahwa pimpinan yayasan kampus ini di antaranya mantan Wali Kota Malang, rektor perguruan tinggi swasta di Malang, anggota DPR RI, anggota DPRD Kota Malang dan beberapa instansi di Malang.
Melihat permasalahan yang mendera kampus, Mahbub bersama mahasiswa lain yang masih bertahan kemudian melakukan perjuangan untuk sekedar mengembalikan aktifitas kampus layaknya lembaga pendidikan pada umumnya.
Mahbub melakukan upaya menuntut yayasan dan direksi kampus agar melakukan upaya penyelesaian masalah. Dia telah memberikan 3 opsi yakni kampus mengembalikan aset ke Kemendikbud RI, melakukan merger dengan Politeknik Negeri Malang (Polinema) atau melakukan Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) dengan Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS).
“Kami hanya ingin aktivitas kampus kembali berjalan dan Poltekom kembali seperti dulu agar mahasiswa bisa belajar dengan normal kembali,” tandasnya.
BACA JUGA: Berita tugumalang.id di Google News
Reporter: M Sholeh
editor: jatmiko
