Malang, Tugumalang.id – Kemandirian fiskal menjadi kunci dalam terciptanya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang kondusif. Pj Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan menyampaikan cita citanya bahwa Kota Malang bisa mandiri secara fiskal di tahun 2026 nanti.
Iwan Kurniawan mengatakan bahwa porsi APBD Kota Malang di 2025 ini berasal dari 42 persen Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan 58 persen dari dana transfer pemerintah pusat.
“Angka 42 persen ini angka yang besar. Sehingga Pemkot Malang bisa melakukan kreatifitas, inovasi, mewujudkan infrastruktur yang fundamental,” kata Iwan.
Baca Juga: Strategi Mandiri Fiskal Kota Malang Ala Wahyu-Ali Warnai Debat Publik Pamungkas
Menurutnya, banyak daerah yang porsi APBD-nya yakni dana transfernya mencapai 80 persen dan 20 persen dari PAD. Sementara akan ada kebijakan pemerintah pusat terkait pengurangan dana transfer itu.
“Tentu ini akan sangat berpengaruh bagi daerah daerah yang kapasitas fiskalnya rendah atau komposisi 80 persen dana transfer dan 20 persen PAD,” tuturnya.
Namun baginya, Kota Malang dia yakini tak akan tergoyahkan. Sebab porsi PAD Kota Malang saat ini sudah cukup tinggi yakni 42 persen. Kemudian Iwan menyampaikan cita cita bahwa Kota Malang mampu memperbesar kemandirian fiskalnya.
“Kota Malang akan lebih baik kedepan kalau komposisinya (APBD) di 2026 bisa kita balik. Semoga program program strategis di 2025 ini kemudian bisa membalikkan menjadi 58 persen PAD dan 42 persen dana transfer,” tuturnya.
Menurutnya, masih ada waktu setahun kedepan untuk mengoptimalkan dan meningkatkan potensi PAD Kota Malang. Sehingga cita cita membalikkan porsi PAD lebih besar dari pada dana ditransfer pemerintah pusat bisa terwujud.
“Mudah mudahan bisa dibalik. Ini doa dan semangat kita bersama agar PAD 2026 bisa lebih tinggi dari dana transfernya,” ucapnya.
Baca Juga: Mendagri Dorong Pemda Jadi Enterpreneur, Pj Wali Kota Malang Kuatkan Kebijakan Kemandirian Fiskal
“Artinya, Kota Malang tak akan banyak tergantung dari dana pemerintah pusat dalam melakukan inovasi dan kreatifitas,” imbuhnya.
Iwan menilai bahwa kemandirian fiskal akan menjadi tonggak kondusifitas tata kelola pemerintahan dan layanan publik yang optimal.
“Kemandirian fiskal bisa menjadi hal yang baik bagi kita untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” tandasnya.
Baca Juga Berita Tugumalang.id di Google News
Reporter: M Sholeh
Redaktur: jatmiko
