Tugumalang.id – Pra-Musyawarah Perempuan Nasional (Munas) untuk Perencanaan Pembangunan 2024 di Kabupaten Malang dilaksanakan oleh Perempuan NU Kabupaten Malang pada Rabu, 20 Maret 2024, di Pawon Bromo Café & Resto.
Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka merumuskan usulan-usulan mengenai fakta permasalahapermasalah yang berkenaan dengan perempuan.
Lakpesdam NU dan Fatayat NU sebagai mitra INKLUSI hendak berkontribusi untuk menyukseskan Munas Perempuan, yang diawali dengan Diskusi PraMunas dalam rangka memotret kondisi dan arah kebijakan daerah untuk isu-isu perempuan.
Hadir dalam acara tersebut pengurus dari PC Lakpesdam NU Kabupaten Malang, PC Fatayat, PC Muslimat NU, LKK NU, dan IPPNU Kabupaten Malang.
Baca Juga: Rekomendasi 5 Pusat Jajanan Kiloan di Kota Malang, Cocok Buat Persiapan Lebaran!
Tujuan dari diskusi Pra-Munas ini untuk mewadahi suara-suara bermakna perempuan dan kelompok marginal untuk disampaikan dalam usulan Munas Perempuan 2024 sehingga terintegrasi dalam rencana Pembangunan Nasional.
Munas Perempuan 2024 akan diselenggarakan secara daring pada tanggal 26-27 Maret 2024 dan secara luring pada tanggal 21 April 2024; sharing kondisi factual daerah tentang isu perempuan dan anak serta arah kebijakan daerah.
Kemudian, merumuskan isu-isu perempuan, analisis dan usulan perempuan dan kelompok marginal berperspektif kesetaraan gender, inklusi disabilitas dan inklusi sosial (GEDSI) tentang sembilan agenda untuk diintegrasikan dalam dokumen perencanaan Pembangunan Nasional dan daerah; dan memperkuat kolaborasi antara pemerintah, Civil Society Organizations (CSO) dan perempuan akar rumput dalam gerakan bersama dalam memajukan bidang pendidikan, kesehatan, sosial budaya, ekonomi, dan politik
perempuan.
Baca Juga: Handphone Korban Penusukan di Pakis Hilang, Surat Berharga dan Perhiasan Aman
Ketua PC Lakpesdam NU Kabupaten Malang dalam sambutannya menyatakan bahwa berbagai macam hal yang terjadi di sekitar kita muara pertama yakni di aspek perempuan, untuk itu perempuan perlu membuat satu gerakan sadar keluarga maslakhah.
“Gerakan ini tentunya memberikan edukasi dan sosialisasi untuk mewujudkan kemaslahatan keluarga, sehingga ada pengarustamaan betapa
pentingnya kesadaran tentang edukasi perkawinan,” ungkap Dr. Sutomo, M.Sos yang juga menjabat sebagai Wakil Rekor bidang Akademik Unira Malang.
Sebelumnya, dalam diskusi tersebut ada arahan dari Project Officer INKLUSI yang disampaika secara daring oleh Nuraini, SH., MH. Dia mengatakan, partisipasi bermakna masih merupakan isu krusial bagi perempuan, disabilitas, kelompok rentan dan marginal di Indonesia.
“Minimnya partisipasi bermakna dari kelompok ini dapat kita lihat dari tiga aspek yaitu pertama, secara kuantitatif menunjukkan jumlah yang kecil, kedua tercermin dari minimnya usulan yang merepresentasikan kepentingan mereka dan ketiga adalah lemahnya posisi tawar dalam mempengaruhi pengambilan keputusan,” kata Nuraini.
Menurutnya, berbagai strategi dan inisiatif dikembangkan dan berhasil mengatasi isu-isu gender untuk beberapa isu. Namun tantangan budaya patriarki masih melembaga dalam cara pandang, tata cara kehidupan sehari-hari, dalam kebijakan di berbagai lini di sektor sosial budaya, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan politik dalam pembangunan, dst.
Pra-Munas ini dilaksanakan karena dalam sistem perencanaan pembangunan Indonesia yang buttom up dengan proses musyawarah perencanaan pembangunan dari desa hingga nasional mestinya mempunyai peluang yang besar menyuarakan kepentingannya.
Namun kenyataannya perempuan hanya dihadirkan mengurus makanan dan administrasi, artinya perempuan nyaris tidak disediakan ruang untuk terlibat dalam pengambilan keputusan.
Isu-isu kekerasan terhadap perempuan dan anak menunjukkan kasus perkawinan anak masih tinggi terutama di desa-desa bahkan di beberapa tempat di Kabupaten Malang.
Begitu juga dengan data kekerasan terhadap perempuan menunjukkan disetiap 4 (empat) perempuan terjadi 1 kasus perempuan usia 15-64 tahun yang mengalami kekerasan fisik, dan/seksual oleh pasangan dan selain pasangan selama hidup mereka.
Diskusi yang berlangsung sebelum berbuka puasa ini merupaka praktik baik kolaborasi sehingga menjadi modalitas yang kuat karena Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memiliki keterbukaan, komitmen, rekognisi dan dukungan untuk mewadahi aspirasi perempuann dan kelompok marginal.
Sementara Civil Society Organizations (CSO) memiliki kompetensi pengetahuan, reputasi, kekuatan kolektif, jejaring dan basis masa sehingga ada legitimasi untuk mendorong agenda yang selama ini tersembunyi.
Engagement perspektif kesetaraan gender, inklusi disabilitas dan inklusi sosial (GEDSI) dalam perencanaan pembangunan ini juga lahir dari praktik baik CSO dan komunitas yang diorganisir.
Saatnya perempuan, disabilitas dan kelompok marginal terus menyuarakan agenda-agendanya dalam momentum penyusunan dokumen perencanaan pembangunan (RPJMN 2025-2029) untuk mengawal perspektif GEDSI.
Untuk itu, diselenggarakan Musyawarah Perempuan Nasional 2024 (Munas Perempuan 2024) yang akan mewadahi data berupa suara perempuan akar rumput, disabilitas, dan kelompok-kelompok identitas yang selama ini tertinggal dalam berpartisipasi dan menikmati hasil pembangunan.
Baca Juga Berita Tugumalang.id di Google News
Penulis: Risa Elvia, PC Lakpesdam NU Kabupaten Malang
Editor: Herlianto. A
