Tugumalang.id – Di tengah pertumbuhan investasi yang kian masif, Pemerintah Kota bersama DPRD Kota Batu mengambil langkah tegas melindungi lahan pertanian. Mereka resmi mengunci sekitar 530 hektare lahan pertanian dari ancaman alih fungsi lahan.
Kebijakan itu diperkenalkan pada saat uji publik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang digelar pada Rabu (18/11/2026). Langkah ini dilakukan untuk menyeimbangkan geliat roda perekonomian dengan daya dukung lingkungan serta keberlanjutan sumber daya pangan.
Baca Juga: DPRD Kota Batu Soroti 3 Proyek Wisata, Termasuk Geothermal Songgoriti
Wali Kota Batu, Nurochman, menegaskan kebijakan LP2B tidak dimaksudkan untuk membendung arus investasi maupun pembangunan infrastruktur di kota wisata ini. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi dan investasi tetap dibutuhkan, namun harus berjalan selaras dengan kapasitas wilayah.
“Kota Batu tetap membutuhkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tetapi seluruh aktivitas tersebut harus memperhatikan daya dukung wilayah serta keberlanjutan sumber daya pertanian,” ujar Nurochman.

Politisi PKB tersebut menekankan pentingnya keberpihakan kepada para petani agar tidak terbebani secara ekonomi. Pemerintah menyiapkan sejumlah skema insentif, termasuk keringanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi lahan yang masuk dalam zona perlindungan LP2B, guna meringankan biaya produksi petani.
Sementara, Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda LP2B DPRD Kota Batu, M. Hasan Abdillah, menjelaskan bahwa aturan ini merupakan kebijakan nasional yang ketat. Pemilik lahan yang masuk dalam kawasan LP2B tidak bisa serta-merta mengajukan alih fungsi secara sembarangan.
Baca Juga: Pengeboran ABT PT ESA di Sumberbrantas, DPRD Kota Batu Minta Uji Forensik
“Alokasi LP2B di Kota Batu sekitar 530 hektare lebih. Selain itu, telah disiapkan lahan cadangan untuk memenuhi kebutuhan pengganti apabila ada pengajuan alih fungsi,” kata Hasan.
Setiap permohonan alih fungsi lahan yang masuk dalam kawasan perlindungan wajib melalui prosedur berjenjang, verifikasi ketat, serta keharusan menyediakan lahan pengganti yang memenuhi kriteria LP2B. Pelanggaran terhadap aturan ini pun terancam sanksi hukum hingga pidana.
Berdasarkan pemetaan, konsentrasi lahan LP2B terbesar di Kota Batu berada di wilayah Kecamatan Junrejo, meliputi Desa Pendem, Desa Torongrejo, serta beberapa desa lainnya.
Saat ini, Raperda LP2B tengah memasuki tahap penyempurnaan berdasarkan masukan dari uji publik sebelum diajukan ke Biro Hukum Provinsi Jawa Timur untuk proses harmonisasi. Apabila dinyatakan sesuai, regulasi tersebut akan dikembalikan ke daerah untuk disahkan dalam rapat paripurna DPRD.
Pemkot Batu menargetkan seluruh aturan turunan dalam bentuk Peraturan Wali Kota (Perwali) termasuk kepastian teknis skema insentif tahunan atau periodik bagi petani dapat rampung pada akhir tahun ini.
Sebagai bentuk keterbukaan publik, Pemkot Batu juga menyediakan Dashboard perizinan yang memuat peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Langkah ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat maupun investor dalam merencanakan investasi secara terarah dan terukur, sekaligus mencegah terjadinya kekeliruan dalam pemanfaatan ruang di Kota Batu.
Baca Juga Berita Tugumalang.id di Google News
Editor: Herlianto. A





































