Tugumalang.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang mendorong pengembangan Kebun Pangan Perempuan (KPP) sebagai salah satu upaya memperkuat ketahanan pangan keluarga sekaligus mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Malang, Lathifah Shohib saat menghadiri Lokakarya dan Koordinasi Integrasi Kebun Pangan Perempuan dengan Program MBG di Balai Desa Kalisongo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, pada Rabu (18/11/2026).
Kegiatan yang digagas Yayasan Arunika tersebut dihadiri oleh perempuan dan anggota Kelompok Wanita Tani (KWT) Desa Kalisongo. Lokakarya ini bertujuan untuk mengembangkan potensi pertanian berbasis pekarangan agar dapat memberikan manfaat bagi pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi masyarakat.
Baca Juga: Dorong Pertumbuhan Ekonomi di Daerah, Wabup Lathifah Shohib Perkuat Sinergi dengan Bank UMKM Jatim
Dalam kesempatan itu, Lathifah mengapresiasi inisiatif Yayasan Arunika beserta seluruh pihak yang terlibat. Menurutnya, upaya menjaga ketahanan pangan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat.

Ia menilai, KPP bisa menjadi sarana membangun kemandirian pangan dan meningkatkan perekonomian keluarga. Program ini juga bisa membantu memenuhi kebutuhan gizi rumah tangga.
“Pekarangan yang produktif bukan sekadar membuat rumah menjadi hijau, tetapi juga menjadikan keluarga lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangannya,” ujar Lathifah.
Pemkab Malang, turut memberikan dukungan terhadap gerakan tersebut melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (DTPHP). Fasilitasi yang disiapkan mencakup bantuan benih dan bibit tanaman berdasarkan kebutuhan serta ketersediaan anggaran program.
Baca Juga: Wabup Malang Dorong Peningkatkan Produktivitas Kentang di Ngadas bersama PT Waste Cycle Indonesia
Di samping itu, Pemkab Malnag juga memiliki Program Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) yang mendorong pengembangan pertanian secara berkelompok. Dukungan lainnya diberikan dalam bentuk pembinaan dan pendampingan teknis melalui Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) serta penyuluh pertanian.
“Dukungan pemerintah tidak selalu harus diukur dari besarnya bantuan yang diberikan. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana dukungan tersebut mampu membangun kemampuan masyarakat agar semakin mandiri,” tegasnya.
Melalui program P2B, Pemkab Malang memberikan bantuan senilai Rp20 juta dengan mekanisme swakelola untuk setiap kelompok. Besaran bantuan ini menyesuaikan ketentuan dan ketersediaan program.
Dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk membangun screen house sederhana berukuran 20 meter persegi sebagai fasilitas Kebun Bibit Desa (KBD). Selain itu, anggaran diarahkan untuk pengadaan benih, perlengkapan persemaian, media tanam, polybag, pupuk, kebutuhan budidaya, hingga sarana pengairan.
Lathifah mengingatkan kelompok penerima agar mampu menjaga keberlanjutan pemanfaatan bantuan tersebut. Bantuan yang diberikan harus diikuti dengan pengelolaan dan perawatan secara konsisten.
“Fasilitas harus dirawat, pembibitan harus terus dilakukan, dan hasilnya harus dimanfaatkan sebaik-baiknya,” kata Lathifah.
Terdapat tiga mekanisme pengusulan yang bisa ditempuh kelompok masyarakat untuk mendapatkan akses bantuan. Pertama adalah jalur teknokratik melalui perangkat daerah, lalu Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kabupaten Malang, serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
Lebih lanjut, Lathifah menekankan pentingnya kolaborasi berbagai pihak agar pengembangan KPP dapat berjalan efektif. Pihak yang terlibat di antaranya kelompok perempuan atau KWT, pemerintah desa, Yayasan Arunika, serta DTPHP bersama BPP.
“Perempuan tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga menjadi pelaku aktif yang berkontribusi dalam mendukung agenda ketahanan pangan dan peningkatan kualitas gizi masyarakat,” tutupnya.
Baca Juga Berita Tugumalang.id di Google News
Editor: Herlianto. A





































