Oleh: M. Lutfi Khoirudin, M.Pd*
Tugumalang.id – Organisasi Islam terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama (NU) menggelar Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar (Munas dan Konbes) di Pondok Pesantren Al-Falah, Desa Ploso, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, pada tanggal 20-22 Juni 2026.
Acara ini telah dibuka pada hari Sabtu, 20 Juni 2026, yang dihadiri oleh para pejabat pemerintahan sipil dan militer, serta para pengurus NU, terutama Pengurus Besar (PBNU) dan Pengurus Wilayah (PWNU) se-Indonesia.
Sedangkan penutupannya, berlangsung di Bangkalan-Madura, pada hari Selasa, 23 Juni 2026, tepatnya di kampus Institut Agama Islam (IAI) Syaichona Mohammad Cholil, yang dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Mengutip pernyataan Ketua Panitia Munas dan Konbes NU 2026, Saifullah Yusuf / Gus Ipul, bahwa lokasi penutupan tergantung Presiden Prabowo Subianto, kalau presiden hadir, maka akan dilakukan di Bangkalan, sedangkan bila tidak hadir, maka cukup dilakukan di Kediri saja, kata pria yang merupakan sekjen PBNU sekaligus menteri sosial ini.
Baca Juga: Mensos Gus Ipul Tinjau SRMP 14 Batu, Apresiasi Program Talent Mapping Siswa
Dijelaskan pula, bahwa dipilihnya Bangkalan, karena wilayah ini adalah tempat Syaikhona Mohammad Cholil yang merupakan guru pendiri NU, KH. Hasyim Asyari, serta lokasinya juga sangat luas.
Sekilas alasan pemilihan lokasi penutupan Munas dan Konbes NU, terlihat biasa dan logis, namun sebagian publik menduga, bahwa penutupan permusyawaratan tertinggi kedua setelah muktamar, dalam organisasi NU ini, tidak langsung dilakukan di Kediri, yaitu di Pondok Pesantren Al-Falah, Ploso, karena Presiden Republik Indonesia enggan datang di daerah yang memiliki pabrik rokok terbesar di Indonesia (Gudang Garam) ini.
Mengapa demikian?
Ada sebuah mitos (kepercayaan turun-temurun), bahwa seorang kepala negara / pemerintahan, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia (siapapun orangnya) akan lengser keprabon (turun tahta) sebelum berakhir masa jabatannya, bila berkunjung ke Kediri, yang dikenal sebagai daerah Wingit bagi pemimpin negara.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Wingit memiliki arti suci, keramat, dan angker. Selain Kediri, Bojonegoro dan Kudus juga disebut-sebut sebagai daerah Wingit dan pantangan bagi presiden untuk dikunjungi.
Pada masa dahulu, daerah Kediri, memiliki Kerajaan Kediri yang beribukota di Daha / Dhoho, yang kini menjadi Kota Kediri, dan menjadi episentrum pemerintahannya selama 180 tahun. Kota ini dibelah oleh aliran sungai Brantas antara wilayah timur dan barat.
Raja Kediri yang terkenal yaitu Prabu Joyoboyo, dengan ramalan Jangka Jayabaya (Ramalan Masa Depan) yang amat masyhur. Prabu Joyoboyo sendiri tidak ada makamnya, alias muksa (hilang), saat bertapa. Tempat muksa ini, bernama Petilasan Sri Aji Joyoboyo, dan terletak di Desa Menang, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri.
Situs petilasan ini, ramai dikunjungi peziarah, khususnya pada bulan Suro / Muharram. Menurut berbagai penuturan beberapa orang yang mengunjungi situs petilasan ini, mereka melihat penampakan Prabu Joyoboyo yang terkenal sakti, memakai baju kebesaran raja dan bermahkotakan emas.
Baca Juga: UIN Malang Teken MoU dengan Pemkot Blitar, Dorong Akses Pendidikan Melalui Program Beasiswa bagi Siswa Kurang Mampu
Konon / alkisah / syahdan, bahwa Prabu Joyoboyo, yang jasadnya tidak dikebumikan (karena muksa / hilang), masih sebagai Raja Kediri dan berdaulat, padahal Kediri sudah menjadi bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), artinya tidak boleh ada orang yang berkunjung di Kediri, sebagai pemimpin negara, satu versi mengatakan demikian. Sehingga Kediri dianggap daerah atau wilayah yang pantang dikunjungi orang nomor satu di negeri ini.
Versi lain menyebutkan, bahwa Kediri dianggap “wingit” (keramat atau angker) bagi seorang presiden, karena adanya mitos kutukan yang beredar di masyarakat, yaitu menyebutkan bahwa kepala negara yang berani menginjakkan kaki ke wilayah Kediri (terutama di sebelah barat Sungai Brantas), akan terkena kutukan Kartikea Singha, yaitu Raja dari Kerajaan Kalingga / Keling (suami Ratu Shima), yang memiliki peraturan sangat tegas dan adil. Pemimpin yang melanggar nilai-nilai kebenaran, diyakini akan terkena hukum karma, bila berkunjung di wilayah yang dikenal Mataraman ini.
Fakta menyebutkan, bahwa Presiden Pertama RI, Dr. Ir. Soekarno / Bung Karno, pernah berkunjung ke Kediri, pada tahun 1947, 1952, 1965, karena kota kelahiran beliau, yaitu Blitar sangat dekat dengan Kediri. Pasca itu, terjadi gejolak politik pada tahun 1965, yang sudah jamak diketahui.
Terlepas ada kaitannya atau tidak, tentu hanya Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa yang lebih mengetahui. Kemudian Presiden Keempat RI, KH. Abdurrahman Wahid / Gus Dur, juga pernah mengunjungi Kediri, saat membuka Muktamar NU ke-30 di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, pada tahun 1999.
Malam itu, sebelum pembukaan muktamar, Gus Dur yang juga Mantan Ketua Umum PBNU, menginap di Hotel Safari, yang sekarang berubah nama menjadi Hotel Insumo Palace, di Kaliombo-Kota Kediri.
Pasca itu, tepatnya tanggal 23 Juli 2001, Gus Dur lengser dari kursi kepresidenan oleh Sidang Istimewa MPR. Ada hubungannya atau tidak dengan kunjungan beliau ke Kediri, sekali lagi, hanya Tuhan yang Maha Tahu, terlepas saat itu terjadi gejolak politik antara eksekutif dan legislatif.
Presiden Kedua RI, H. M. Soeharto / Pak Harto, selama 32 tahun menjabat tidak pernah menginjakkan kaki di Kediri, juga Presiden ketiga RI, BJ. Habibie dan Presiden Kelima RI, Megawati Soekarnoputri, juga Presiden Ketujuh RI, Joko Widodo / Jokowi. Namun, Presiden Keenam, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), tercatat mengunjungi Kediri saat terjadinya erupsi / letusan Gunung Kelud, pada bulan Februari 2014.
Pasca itu, tidak terjadi kejadian pada presiden kelahiran Pacitan tersebut, bahkan SBY bisa mengakhiri masa jabatannya selama 2 periode atau 10 tahun, seakan mematahkan mitos tersebut. Ada yang mengatakan, saat itu, Presiden SBY tetap menghindari melintas di barat Sungai Brantas Kediri, dengan tetap memperhatikan mitos Kediri sebagai daerah Wingit.
Khusus Presiden Jokowi, juga tidak datang ke Kediri, saat diharapkan hadir, guna meresmikan Bandar Udara Internasional Dhoho Kediri, yang dibangun oleh PT. Gudang Garam, Tbk, pada 18 Oktober 2024, yang dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan.
Dan yang terakhir, Presiden Prabowo Subianto juga tidak hadir di Kediri saat Munas dan Konbes NU di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso dan menghadiri penutupannya, yang dilaksanakan di Bangkalan-Madura.
Presiden RI Aman Berkunjung ke Kediri, Asal Berziarah ke Makam Mbah Wasil
Kediri, baik wilayah Kota maupun Kabupatennya, sudah dikenal Wingit dan pantang dikunjungi pemimpin negara ini. Namun kini, Presiden Republik Indonesia tidak perlu lagi ragu-ragu / khawatir/ cemas / takut lengser dari jabatannya sebelum berakhir, bila datang di Kediri, karena sudah ada penawar / obat / anti Wingitnya, yaitu berziarah ke Makam Wali Kediri, yaitu Syekh Syamsuddin Al-Wasil (Mbah Wasil), di Setono Gedong, kawasan Jalan Dhoho, Kota Kediri. Mbah Wasil adalah penyebar agama Islam di Kediri, yang berasal dari Turki, dan hidup pada abad ke-12, dan dikenal sebagai maha guru spiritualnya Raja Kediri, Prabu Joyoboyo.
Artinya beliau hidup jauh sebelum tokoh yang dianggap membuat Kediri jadi Wingit bagi kepala negara Indonesia. Mbah Wasil adalah Waliyullah (Paku Bumi) untuk wilayah Kediri, sebagaimana Sunan Ampel / Raden Rahmat di Kota Surabaya atau Ki Ageng Gribig di Kota Malang.
Hal ini diperkuat penyataan salah satu Pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, KH. Abdulloh Kafabihi Mahrus, tentang pentingnya seorang presiden wajib dan harus berziarah ke Makam Mbah Wasil, bila datang di Kediri, untuk permisi atau sowan.
Presiden Soekarno maupun Presiden Gus Dur, tercatat tidak sempat berziarah saat itu. Kebenaran akan hal ini, tentu saja, mengundang perdebatan alias pro dan kontra.
Presiden Republik Indonesia, termasuk Bapak Prabowo Subianto, diharapkan untuk datang ke Kediri, karena masyarakat Kediri juga adalah rakyat Indonesia yang ingin melihat presidennya berkunjung ke wilayahnya.
Apalagi, hampir tidak ada di Kediri, bangunan atau proyek yang ada prasasti peresmian oleh Presiden Republik Indonesia, sejak negara ini diproklamasikan oleh Bung Karno dan Bung Hatta.
Indonesia, sebagai bangsa yang religius, sejatinya menjadikan agama sebagai landasan tertinggi dalam bernegara termasuk kunjungan presiden ke semua daerah yang memungkinkan, termasuk Kediri. Hal ini selaras dengan Sila Pertama Pancasila dan Pasal 29 ayat 1 UUD 1945, yang negara ini berdasarkan ketuhanan yang maha esa.
Kita percaya akan mitos kejawen, namun kita harus lebih percaya, bahwa setiap yang terjadi, adalah kehendak dan atas izin Allah SWT (dalam agama Islam), Tuhan seru sekalian alam.
Kalau Presiden Republik Indonesia, terutama Presiden Prabowo saat ini, yakin ke Kediri tidak terjadi apa-apa sesudahnya, maka yakinlah tidak akan terjadi yang dikhawatirkan, namun demikian, bila sebaliknya percaya akan terjadi sesuatu (yang buruk), setelah berkunjung ke Kediri, maka bisa saja terjadi.
Semua terjadi atas kehendak Sang Pencipta, sebagaimana Hadits Qudsi, yaitu: “Aku (Allah) Sesuai Dengan Prasangka Hamba-Ku”. Intinya, kepercayaan akan mitos, tidak boleh mengalahkan kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena negara Indonesia berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
*Penulis adalah akademisi dan pemerhati sosial asli Kediri.
Editor: Herlianto. A
Baca Juga Berita Tugumalang.id di Google News
