BATU, Tugumalang.id – Kebijakan alokasi pupuk bersubsidi bikin resah petani di Kota Batu, Jawa Timur. Kini, mereka dihadapkan dengan harga pupuk non-subsidi yang harganya sepuluh kali lipat dari pupuk bersubsidi.
Wakil Ketua DPRD Kota Batu Nurrochman berjanji akan segera berkirim surat ke pemerintah pusat menanyakan solusi kebijakan itu. Menurut dia, kebijakan pembatasan pupuk bersubsidi tidak sesuai dengan kebutuhan yang berbeda di tiap daerah.
”Saya menyarankan agar Pemkot Batu bisa segera menyurati Kementan maupun Presiden agar ada kebijakan khusus,” terang politisi asal PKB itu, Minggu (26/2/2023).
Pihaknya sebagai legislatif akan mengawal terus upaya tersebut. Ini mengingat mayoritas petani di Kota Batu membudidayakan komoditas pertanian yang tergolong menerima pupuk bersubsidi. Seperti apel, jeruk hingga sayur-mayur.
Sementara di satu sisi, keuangan daerah juga belum mampu mengkover kebutuhan pupuk bersubsidi itu. Namun, kebutuhan itu menjadi urgen karena petani adalah profesi yang diampu mayoritas masyarakat Kota Batu.
”Saya kira perlu ada perlakuan khusus ke Kota Batu. Apalagi, Kota Batu juga diharapkan dapat menjaga produktivitas apel. Ketika ini tidak diperhatikan, ya khawatirnya daya beli dari petani menurun dan gagal produksi lagi,” kata dia.
Nurochman menyarankan agar pembatasan alokasi pupuk bersubsidi dilakukan dengan menyesuaikan kondisi di daerah. ”Misal di Batu komoditas utamanya apel, jeruk atau sayur ta itu yang diberikan, jangan disamaratakan karena kondisinya beda-beda,” tuturnya.
Diketahui, pada 2023 ini alokasi penerima pupuk bersubsidi di Kota Batu hanya ada 2.800 petani. Jumlah tersebut, berbanding jauh pada tahun-tahun sebelumnya yang bisa mencapai 8.000 petani.
Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu, Harijadi Agung Setijana menuturkan jika pihaknya tengah menganggarkan bantuan sarana produksi (saprodi) pertanian pada 2023 ini. Seperti alat mesin pertanian, bibit, pupuk organik hingga obat-obatan pertanian.
Nantinya, penerima bantuan itu bisa diusulkan dari kelompok-kelompok tani di masing-masing desa/ kelurahan. Selain itu, bantuan saprodi pertanian juga diberikan untuk program revitalisasi pertanian apel.
”Untuk tahun ini, anggaran bantuan yang diberikan sekitar Rp 180 juta. Bantuan tersebut untuk lahan pertanian apel dengan luas sekitar 2 hektare di Desa Tulungrejo, Bulukerto dan Sumbergondo,” ujarnya.
Hanya saja untuk keluhan petani akibat pembatasan alokasi pupuk bersubsidi, pihaknya tidak bisa berbuat banyak. “Kami menunggu arahan kebijakan pimpinan seperti apa nantinya,” pungkasnya.
Reporter: Ulul Azmy
editor: jatmiko
