Malang, Tugumalang.id – Musyawarah Daerah (Musda) DPD Partai Golkar Kota Malang yang digelar di Surabaya pada Minggu (14/1/2025) yang menetapkan Djoko Prihatin sebagai Ketua DPD Golkar Kota Malang terpilih menuai ponolakan. Kini, Kantor DPD Golkar Kota Malang disegel kadernya sendiri.
Sebagian kader diduga tak sepakat dengan hasil Musda tersebut. Terpantau, pintu Kantor DPD Golkar Kota Malang terpasang bambu yang diikat menyilang beserta banner aspirasi kader bertuliskan “Tak Perlu Ada Musda Jika Semuanya Diveto Provinsi dan DPP”.
Dinding di sekitar kantor ini juga dipenuhi banner banner aspirasi. Salah satunya bertuliskan “Musda Golkar, Demokrasi yang Diperkosa”.
Baca juga: DPD Golkar Kota Malang Legowo Serahkan Rekom ke Wahyu-Ali untuk Pilkada 2024
Merespon kondisi kantornya, Ketua DPD Golkar Kota Malang terpilih, Djoko Prihatin mengatakan bahwa apa yang dilakukan sebagian kadernya merupakan tindakan yang wajar dalam dinamika berpolitik.
“Itu sah sah aja yang dilakukan teman teman. Kami belum bertindak, memang orotitas tertinggi di Musda telah memutuskan saya sebagai ketua,” ucapnya, Senin (15/12/2025).
Dalam waktu dekat, ia berencana melakukan musyawarah bersama para tokoh dan sesepuh Partai Golkar di Kota Malang. Salah satunya untuk membahas masa depan Golkar Kota Malang ke depan.
“Masalah segel, ya nanti akan kami buka segel itu. Yang menyegel itu siapa, kan Golkar di Kota Malang tidak ada pengurusnya. Pengurus satu satunya yang sudah resmi hanya saya,” tegasnya.
Di dalam Musda yang digelar di Kantor DPD Partai Golkar Jatim di Surabaya kemarin, Djoko menjelaskan bahwa dirinya memperoleh suara 50 persen dari 10 pemilik suara sah. Sementara dua kandidat lain yakni M Anton (Abah Anton) dan Rudi Nugroho dinyatakan tak lolos verifikasi pencalonan oleh Tim Steering Committee (SC).
“Pak Rudi sebenarnya mendapat 1 dukungan dari Kedungkandang. Abah Anton tidak mendapat dukungan sama sekali karena surat dukungannya dari kelurahan. Sesuai AD/ART, surat dukungan yang sah itu dari pengurus kecamatan,” tandasnya.
Baca juga: Nasdem Beberkan Tren Survei Elektabilitas Wahyu-Ali Terus Naik Jelang Pilkada Kota Malang 2024
Sentara itu, Sekertaris Bidang Organisasi DPD Partai Golkar Kota Malang, Bambang Agus Suryano menuding pelaksanaan Musda tersebut dilakukan secara sepihak dan melanggar Petunjuk Pelaksanaan, Perunjuk Teknis dan AD/ART Partai Golkar.
“Kondisi ini sangat memprihatinkan. Proses Musda dijalankan tidak melalui mekanisme yang benar, tidak ada pleno yang melibatkan sayap, ormas, maupun Pengurus Kelurahan (PK) yang memiliki hak suara,” ujarnya.
“Hampir semua peserta walkout. Dari ormas, sayap, PK, hingga pleno DPD semuanya menolak. Seluruh keputusan Musda merupakan hasil pengondisian dan tidak mencerminkan demokrasi internal partai. Ini pembohongan demokrasi,” imbuhnya.
Sebagai bentuk perlawanan, para kader menurutnya akan melakukan Musda tandingan. Kemudian mengukuhkan Ketua DPD Golkar Kota Malang sesuai kehendak kader akar rumput.
“Kami akan mendeklarasikan Musda tandingan dan mengukuhkan Ketua DPD Golkar Kota Malang versi kader di bawah,” ujarnya.
Baca Juga Berita Tugumalang.id di Google News
Reporter: M Sholeh
redaktur: jatmiko
