MALANG, Tugumalang.id – Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Malang, Zulham Akhmad Mubarrok mengatakan pihaknya siap menerima aduan apabila ada intimidasi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Hal ini ia sampaikan saat menanggapi beredarnya surat pernyataan yang meminta wali murid merahasiakan insiden MBG. Ia mengatakan, pihaknya telah mendapatkan informasi terkait hal tersebut. “Kami sudah monitor soal itu,” ujar Zulham, Sabtu (11/10/2025).
Baca Juga: Wali Kota Malang Tinjau Pembangunan SPPG Tlogowaru, Siap Suplai 4.800 Porsi Makan Bergizi Gratis
Ia menambahkan, dirinya telah berkomunikasi dengan Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Malang. Ia meminta setiap kepala sekolah di seluruh Kabupaten Malang melaporkan segala bentuk intimidasi dari oknum yang mengatasnamakan Badan Gizi Nasional (BGN) dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Apabila ditemukan adanya intimidasi dari oknum yang berkaitan dengan MBG, DPRD Kabupaten Malang siap menerima pengaduan dan akan mengambil tindakan tegas. Program ini harus dijalankan sebaik mungkin, bukan dengan paksaan dan tekanan kepada penerima manfaat.
Zulham menyebut, pelaksanaan program MBG di Kabupaten Malang harus sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) sehingga tidak ada insiden yang mencelakakan para siswa. Pelaksanaan SOP ini harus dilaksanakan dengan ketat oleh semua SPPG.
Baca Juga: 321 Koperasi di Indonesia Siap Pasok Bahan Baku untuk Program Makan Bergizi Gratis
“Kami sudah ingatkan berkali-kali, di Kabupaten Malang harus zero incident,” tegas Zulham.
Di awal bulan Oktober 2025, Komisi IV DPRD Kabupaten Malang mendapatkan laporan ada beberapa siswa yang mengeluhkan gejala mual dan sakit perut di sejumlah puskesmas. Akan tetapi, jumlah yang tidak terlalu besar membuat penyebab keluhan tersebut sulit diidentifikasi.
“Bisa jadi karena alergi makanan atau jajan di luar sekolah,” kata Zulham.
Sebelumya diberitakan, beredar dokumen berupa surat pernyataan yang meminta wali murid di Kecamatan Turen untuk memilih antara menerima atau tidak menerima program MBG.
Wali murid yang menerima kemudian diminta untuk merahasiakan dan tidak menuntut pihak manapun apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
Sebagai informasi, saat ini terdapat 66 dapur SPPG yang beroperasi di Kabupaten Malang dengan lebih dari 180 ribu penerima manfaat. Kabupaten Malang ditargetkan memiliki 200 SPPG untuk bisa melayani seluruh siswa, ibu hamil, ibu menyusui, dan penerima manfaat lainnya.
Baca Juga Berita Tugumalang.id di Google News
Reporter: Aisyah Nawangsari Putri
Editor: Herlianto. A
