MALANG – Pemerintah RI masih berupaya keras mengoptimalkan penanganan COVID-19 lewat PPKM Level 4. Mulai dari pengetatan mobilitas warga, vaksinasi hingga penggalakan 3T hingga protokol kesehatan digencarkan. Seiring waktu, laju kasus penularan virus ini pun diklaim berdampak signifikan.
Situasi ini membuat pemerintah memberi kelonggaran bagi pusat perbelanjaan atau mal bisa kembali beroperasi. Tujuannya untuk mengatasi krisis ekonomi yang menghantui. Dari yang semula jumlah pengunjung dibatasi 25 persen, kini dilonggarkan jadi 50 persen dari total kapasitas.
Tentunya, penerapan peraturan baru di sektor usaha ini menjadi angin segar terhadap aktivitas roda perekonomian, khususnya mal dan sektor usaha penunjangnya, bisa kembali bergeliat.
Situasi ini menjadi bahasan dalam Dialog Produktif KPCPEN (Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional) secara virtual, Rabu (18/8/2021).
Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Oke Nurwan mengamini bahwa keputusan membuka kembali mal hari ini adalah upaya menumbuhkan ekonomi di tengah pengetatan kesehatan.
Dalam uji coba ini, total ada 138 mal di Jakarta, Bandung, Semarang dan Surabaya yang dibolehkan buka dengan penambahan protokol baru, yakni wajib menyertakan sertifikasi vaksin melalui aplikasi PeduliLindungi.
Hasilnya, tingkat kepatuhan baik pengusaha mal dan pengunjung menerapkan prokes ketat dirasa cukup baik. Jika diprosentasekan, kata dia mencapai 87 persen. ”Pantauan kita sejak protokol baru ini ada, jumlah pengunjung mencapai 1,3 juta lebih selama sepekan ini,” ungkap dia.
Pemerintah pun ikut optimistis situasi ini bisa jadi sinyal positif menyusul dibukanya sektor usaha dan pariwisata. Dalam waktu dekat saja, ada 230 mal Departement Store yang akan dibuka. Masyarakat pun bisa bergerak dengan risiko penularan rendah.
”Saya harap tingkat kepatuhan ini tetap terjaga. Kesehatan pulih, ekonomi pun bangkit. Percuma ada berbagai stimulus kalau tingkat kepatuhan masih rendah,” tegasnya.
”Meski demikian, nanti akan kita terus monitor. Jika tidak disiplin, akan kita evaluasi tegas. Jangan sampai dibukanya mal ini malah jadi klaster penularan baru,” pungkasnya.
Sebagai informasi, Survei Konsumen Bank Indonesia pada Juli 2021, keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi sempat tertahan, seiring kebijakan pengetatan mobilitas.
Setelah pada periode April – Juni 2021 berada pada area optimis (>100), Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada Juli 2021 tercatat sebesar 80,2, lebih rendah dibandingkan dengan 107,4 pada Juni 2021.
Meski demikian, ekspektasi konsumen terhadap penghasilan ke depan tetap terjaga pada area optimis. Hanya saja, masih banyak masyarakat yang khawatir untuk berkunjung ke mal. Apalagi, belum ada jaminan prokes ketat dari mal itu sendiri.
Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), Alphonzus Widjaja mengaku optimis tingkat kepercayaan konsumen terhadap mal akan tumbuh. Terlebih dengan adanya protokol baru wajib menyertakan sertifikat vaksin sebelum masuk mal.
Menurut Alphon, protokol baru ini sudah cukup membuktikan bahwa mal adalah fasilitas publik yang sehat, aman dan nyaman. Artinya, pihak mal sendiri juga yang harus disiplin menekan hal ini.
”Sebisa mungkin protokol dan penanganan COVID-19 bisa dilakukan secara maksimal yang butuh komitmen dan kesadaran pihak mal itu sendiri,” ungkap Alphon.
Terlepas dari itu, pihaknya mengaku lega atas kebijakan pelonggaran dari pemerintah demi upaya mengatasi krisis ekonomi yang dikhawatirkan terjadi. Seperti diketahui, pandemi membuat sektor usaha pusat perbelanjaan defisit besar-besaran.
”Kami cukup lega, karena dengan pelonggaran ini ada banyak orang yang tertolong. Tidak hanya pengusaha, tapi juga sektor usaha penunjang lain di sekitar mal mulai UMKM, Driver Ojol, warung dan lain sebagainya,” pungkasnya.
Reporter: Ulul Azmy
Editor: Sujatmiko
