Malang, Tugumalang.id – Persatuan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) Kabupaten Malang mencari terobosan agar pembangunan di desa tetap berjalan di tengah keterbatasan Dana Desa (DD).
Salah satunya dengan membuka akses program bantuan dari sejumlah kementerian. Ketua Papdesi Kabupaten Malang Hendik Arso mengatakan langkah tersebut dilakukan setelah anggaran DD yang diterima desa mengalami penurunan karena dialokasikan untuk program Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes).
Sejauh ini, mereka mengusulkan program pembangunan melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
“Papdesi mencoba mencarikan terobosan lewat kementerian yang ada, baik di KKP maupun di Kementerian Pendidikan,” kata Hendik, belum lama ini.
Baca juga: Pemkab Malang Salurkan Dana Desa Rp460,06 Miliar di Tahun 2025
Salah satu program yang tengah didorong berasal dari Kemendikdasmen. Yakni, bantuan renovasi maupun pembangunan baru untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-kanak (TK).
Papdesi juga membuka akses program dari KKP. Salah satunya pembangunan kolam budidaya tematik yang memanfaatkan Tanah Kas Desa (TKD).
“Papdesi mencarikan solusi itu agar di desa ada pembangunan, tidak berhenti di tengah jalan,” ujarnya.
Untuk program pendidikan, Hendik menyebut usulan yang telah masuk sementara ini mencapai sekitar 113 sekolah, baik PAUD maupun sekolah dasar. Para kepala sekolah juga telah mendapatkan undangan untuk mengikuti pertemuan secara daring dengan kementerian terkait.
Sementara itu, program budidaya tematik dari KKP di sejumlah wilayah mulai memasuki tahapan survei lapangan. Hendik mengatakan Desa Pujiharjo yang ia pimpin juga telah mendapat jadwal survei dari KKP.
Baca juga: Diduga Korupsi Dana Desa dan Terima Gratifikasi, Mantan Kades Kanigoro Pagelaran Dilaporkan ke Polisi
Selain pendidikan dan program ketahanan pangan, persoalan infrastruktur masih menjadi keluhan utama kepala desa di Kabupaten Malang. Hendik menyebut jalan rusak masih menjadi pekerjaan rumah yang membutuhkan penanganan.
“Ya sementara waktu ini jalan yang masih kurang (pembangunannya),” katanya.
Menurut Hendik, keterbatasan anggaran desa membuat pemerintah desa tidak leluasa menangani seluruh kebutuhan infrastruktur. Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa yang tersedia dinilai tidak mencukupi untuk mengakomodasi seluruh kebutuhan tersebut.
Karena itu, Papdesi akan menghimpun berbagai persoalan yang disampaikan para kepala desa untuk dibawa ke tingkat nasional.
Hendik mengatakan aspirasi tersebut nantinya akan dibahas dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Papdesi di Madiun.
Forum tersebut dijadwalkan dihadiri sekitar 2.000 kepala desa dari Jawa Timur serta sejumlah pejabat pemerintah pusat, termasuk Menteri Koordinator Bidang Pangan.
“Ini nanti kami himpun keluhan-keluhan para kepala desa untuk disampaikan di Rapimnas di Madiun,” ujar Hendik.
Baca Juga Berita Tugumalang.id di Google News
editor: jatmiko
