Tugumalang.id – Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pemutihan pajak melalui program Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi (PSA) untuk para wajib pajak. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Timur III mengajak masyarakat wajib pajak memanfaatkan program ini sebelum 31 Desember 2026 agar berpeluang mendapat pengurangan sanksi administrasi 100 persen.
Kebijakan pemutihan pajak itu mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.71/2026 tentang Perubahan PMK No.118/2024 mengenai tata cara pembetulan, keberatan, pengurangan, penghapusan dan pembatalan di bidang perpajakan, serta Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.KEP239/PJ/2026 tentang Kebijakan Perpajakan Sehubungan dengan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif.
Baca Juga: Bapenda Kabupaten Malang Beri Keringanan Pajak Lewat Program Pemutihan PBB 2025
Kepala Kanwil DJP Jawa Timur III, Paryan mengatakan bahwa kebijakan PSA merupakan salah satu upaya mendorong kepatuhan sekaligus memberikan kesempatan bagi wajib pajak yang memenuhi persyaratan untuk memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administratif tertentu.
Kebijakan ini mencakup sanksi berupa bunga, denda maupun kenaikan dengan ketentuan dan persyaratan yang berbeda sesuai jenis sanksi serta periode pemenuhan kewajiban perpajakan. Melalui KEP-239/PJ/2026, DJP memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk memperoleh fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku.
Ini adalah wujud nyata dari upaya pemerintah menghadirkan keadilan, sekaligus membuka kesempatan bagi wajib pajak yang memenuhi syarat untuk meringankan beban sanksi administratif mereka,” kata Paryan, Kamis (12/11/2026).
Baca Juga: 75 Desa Taat Pajak Terima Laptop dari Bapenda Kabupaten Malang
Paryan menekankan bahwa kebijakan tersebut bukan menghapus kewajiban pembayaran pokok pajak dan tidak berlaku secara otomatis bagi seluruh wajib pajak.
Pemanfaatan program PSA tetap memerlukan pengajuan permohonan dan pemenuhan persyaratan administratif hingga ketentuan pembayaran atau pelaporan sesuai dengan jenis sanksi yang dimohonkan.
Ia mengakui bahwa masih banyak masyarakat di wilayah Malang yang masih terlambat atau nunggak dalam membayar pajak. Untuk itu, program PSA menurutnya cukup strategis dimanfaatkan masyarakat wajib pajak. Adapun salah satu syarat pengajuan PSA yakni pelunasan pembayaran pokok pajak.
“Mekanismenya wajib pajak membayar pokok pajaknya dulu. Setelah itu baru mengajukan permohonan,” ujarnya.
Ia mengajak masyarakat segera memanfaatkan program pemutihan pajak itu. Dia menyebut nilai pengurangan sanksi administrasi dalam program PSA ini dapat berubah setelah akhir 2026. Sebelum 31 Desember 2026, para wajib pajak bisa mendapat peluang pengurangan sanksi hingga 100 persen.
“Jadi kalau bisa, manfaatkan program ini sampai dengan 31 Desember 2026. Pengurangan sanksinya bisa sampai dengan 100 persen,” ujarnya.
“Kalau setelah Desember sepertinya berubah, pengurangan 50 persen kalau hingga Maret 2027, kalau Juni 25 persen,” imbuhnya.
Paryan berharap melalui program PSA ini, penerimaan pajak di wilayah kerja Kanwil DJP Jatim III bisa semakin optimal. Sejauh ini, realisasi penerimaan pajak Kanwil DJP Jatim III masih mencapai sekitar 72 persen dari target Rp 33,181 triliun di tahun 2026 ini.
Baca Juga Berita Tugumalang.id di Google News
Editor: Herlianto. A
