Tugumalang.id – Agenda Malang Jurnalis Forum (MJF) kembali dihelat, pada Senin (19/4/2021). Membahas sejumlah kebijakan publik di Kota Malang dalam mengembangkan UMKM. Disitu, Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, mengutarakan banyak kritik terhadap kebijakan Pemkot Malang.
Dia mengatakan, saat ini pelaku UMKM harus bisa mengembangkan produk berdaya saing global. Untuk itu, mereka juga harus keluar dari pemikiran tradisional. ”Bicara UMKM sekarang sudah gak bisa terbatas di lingkup UMKM tradisional saja, karena saat ini juga sudah banyak pengusaha muda yang lebih maju tanpa ujug-ujug punya modal,” jelasnya.
Harusnya, kata dia, mindset pelaku UMKM sekarang sudah saatnya berpikir bagaimana menciptakan suatu produk dan pola bisnis memanfaatkan teknologi digital. Buktinya, kini sudah banyak usaha yang dimulai di rumah. ”Tinggal kirim-kirim aja kan. Jadi begitu, kalau masih tetap berkutat di cara-cara lama ya bukan tidak mungkin mereka akan ketinggalan digilas zaman,” terangnya.
Made menambahkan, banyak mindset masyarakat Kota Malang dalam mengembangkan usaha masih terpaku dengan cara-cara lama. Terutama soal mindset bahwa usaha harus diawali dengan modal yang besar.
Padahal, jika melihat peluang lebih jitu, terutama di industri modern saat ini, mindset modal bejibun bisa di nomor sekiankan. Mindset itu, kata Made, membuat banyak orang terjerat hutang, bahkan ke rentenir. ”Itu banyak saya jumpai dulu waktu masih menjabat Ketua RT/RW. Banyak yang terjerat rentenir. Nah disinilah fungsi program OJIR itu harus maksimal,” katanya.
”Tapi saya lihat kok macet. Harusnya, apalagi pas pandemi, kenapa anggaran itu gak sekalian dibagi saja,” tambahnya.
Pria asal Bali ini melihat, anggaran Rp 1,5 miliar di Diskopindag Kota Malang yang sudah disetujui Dewan untuk pengembangan UMKM di Kota Malang selama pandemi, juga hasilnya tak begitu jelas. ”Belum tahu itu terserap apa tidak, nanti kita lihat di LKPJ,” ungkapnya.
Ditambahkan Made, Program OJIR dengan nilai anggaran Rp 2,5 miliar dan mendapat penghargaan dari Kemenpan RB, tidak berdampak signifikan terhadap perkembangan UMKM di Kota Malang. ”Karena memang pada dasarnya suatu usaha jika dibangun tanpa manajemen business plan yang bagus meski ada anggaran besar sekalipun ya gak bakal jalan,” tegasnya.
Terlepas dari itu semua, pengembangan UMKM secara idealnya memang lebih baik diserahkan pada pasar. Karena masyarakat yang lebih tahu soal produk apa yang sedang dibutuhkan pasar. ”Bisnis serahkan saja ke pasar. Pemerintah tidak bisa intervensi, lebih baik awasi saja. Bagaimanapun demand dan supply yang paling tahu adalah masyarakat itu sendiri,” tutupnya.
Sebelumnya, Wali Kota Malang, Sutiaji, berharap agar UMKM di Kota Malang bisa bersaing secara global. Kader Partai Demokrat ini juga melihat kontraksi ekonomi di Kota Malang selama pandemi ini pertumbuhannya di atas Kabupaten Malang.
“Harapan kami ini akan kita perkuat terus. Saya berharap di tahun 2021 ini agar tidak meleset yaitu pertumbuhan di angka empat,” tukasnya.
Sementara, Perwakilan dari HIPMI Malang, Hendro Suryo, mengatakan bahwa saat masa pandemi ini, bisnis-bisnis mengarah ke dalam 2 arah yang berbeda, ada yang mengalami kemunduran dan ada yang mengalami kemajuan.
“Ketika pandemi ini ngeri sekali banyak yang dirumahkan, tapi banyak juga yang sukses. Karena banyak yang menangkap peluangnya bagus. Contohnya yang jualan hijab tokonya tutup tapi bisa jualan online,” tuturnya.
“Ketika kita ngomong UMKM yang digital maka hanya tinggal menunggu waktu akan mengarah ke sana, dan kalau mindset kita tidak dirubah maka akan tergerus,” pungkasnya.
Reporter: Ulul Azmy
Editor: Lizya Kristanti
