Pekerjaan Rumah 2 Menteri Baru Jokowi

Tugumalang.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi telah melakukan reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Ditandai dengan pelantikan dua orang menteri di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu (15/6/2022).

Kedua menteri yang dilantik adalah Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Muhammad Lufti dan Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggantikan Sofyan Djalil.

Menanggapi hal tersebut, dosen Ilmu Politik Universitas Brawijaya, Wawan Sobari PhD mengatakan bahwa Menteri Perdagangan harus gerak cepat menangani kondisi yang terjadi saat ini, salah satunya dengan menggerakkan intelijen perdagangan.

“Intelijen perdagangan ini penting mendeteksi apa-apa saja yang terjadi di pasar. Jangan lupa pula kita punya Komisi Pengawas Persaingan Usaha, mereka Lembaga formal dan bisa untuk dimanfaatkan oleh Menteri Perdagangan,” kata Wawan Sobari, pada Jumat (17/6/2022).

Menurutnya, Menteri Perdagangan tidak akan bisa jalan sendiri karena itu perannya juga butuh bantuan seperti Menteri Pertanian. Kemudian Kepolisian yang bisa membantu agar tidak ada hal yang menyimpang.

“Kejaksaan juga bisa. Kementerian Perdagangan harus harmonis dengan lembaga lain dan bisa baca situasi pasar,” sambung Wawan.

Pekerjaan rumah terbesar Menteri Perdagangan, lanjut Wawan Sobari, tentu soal minyak goreng dan harga sembako.

“Tentu yang jadi perhatian sekarang di Kementerian Perdagangan adalah mafia minyak goreng. Dan kita semua sudah tahu ternyata orang dalam yang bermain. Jadi kelangkaan yang sempat terjadi bukan karena bahan baku tapi karena ada penyimpangan,” tegas pakar pemerintahan ini.

Selain soal mafia minyak goreng, harga sembako menjadi pekerjaan rumah yang lain. Hal ini seiring dengan melandainya pandemi COVID-19 Indonesia. “Maka butuh kecepatan lebih dalam pemulihan ekonomi,” sambungnya.

Sedangkan untuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Wawan Sobari berharap agar menteri baru fokus pada reformasi agraria yang sudah dicanangkan Presiden Jokowi yaitu soal tanah sosial yang dibagikan untuk rakyat.

“Program ini jangan sampai di level paling bawah ada penyimpangan. Misalkan ada beberapa kasus sertifikat tidak sampai ke tangan penerima. Belum lagi ada kasus lain untuk mendapat sertifikat harus membayar,” terang alumni Doktor di Flinders University of South Australia ini.

Dengan hadirnya Hadi Tjahjanto, tambah dia, maka ada pengalaman militer ditambah relasi Hadi yang akan membantu merealisasikan program tersebut.

“Beliaukan paham bagaimana bekerja sama dengan aparat. Tidak hanya pendekatan bukti hukum tapi pak Hadi punya kemampuan intelijen sehingga akan ada hal berbeda di tata ruang dan keagrariaan,” pungkas Wawan Sobari.

Reporter: Feni Yusnia

Editor: Lizya Kristanti