MALANG – Sektor keuangan menjadi salah satu yang ikut merasakan dampak dari percepatan era digitalisasi. Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menyatakan minat pengguna platform digital semakin hari semakin pesat. Sebab itu, percepatan digitalisasi menjadi salah satu strategi OJK untuk berkontribusi mempercepat pemulihan ekonomi di tengah pandemi COVID-19.
“Percepatan digitalisasi adalah salah satu upaya yang kami dorong agar mempunyai ruang besar untuk pemulihan ekonomi. Kami masuk pada perbankan, asuransi, maupun pasar modal untuk mendorong penggunaan platform dalam pemasaran produk,” katanya dalam Kuliah Umum bertajuk Akselerasi Digitalisasi Sektor Jasa Keuangan untuk Mendukung Sumber Pertumbuhan Ekonomi Baru secara hybrid dari Universitas Brawijaya (UB), Senin (14/3 /2022).
Upaya OJK mendorong digitalisasi sektor jasa keuangan itu, pertama, meningkatkan kolaborasi antara lembaga jasa keuangan dengan start up dalam sebuah wadah infity. Kedua, mengimolemenyasi kebijakan akomodatif dan antisipatif melalui penerapan prinsip ‘Light Touch and Safe Harbor’. Ketiga meningkatkan akses keuangan serta memperkuat perlindungan konsumen di era digital.
“Prinsipnya OJK mendorong inovasi digital. Sehingga sejak 2017, OJK sudah membuka namanya Fintech Center, sebuah grup kajian keuangan digital yang kami bentuk. Jika ada milenial yang mau coba belajar, silahkan masuk, ada yang namanya Regulatory Sandbox,” jelasnya.
Diketahui, regulatory sandbox adalah sistem mekanisme pengujian yang dilakukan oleh OJK untuk menilai keandalan proses bisnis, model bisnis, instrumen keuangan, dan tata kelola penyelenggara.
“Nanti akan diayak, kemudian mana yang sudah mengerti, dan mau berjalan, akan kami arahkan. Misal kalau kaitannya izin dengan Bank Indonesia itu namanya e-wallet atau e-payment. Kalau kaitannya izin komoditi dengan Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi). Kalau kaitannya dengan landing P2P (Peer to Peer) ya OJK, kalau Crowdfunding juga nanti ke OJK di bawah pasar modal,” bebernya.
Terlebih, pihaknya menargetkan literasi masyarakat terhadap pasar modal mencapai 90 persen. Ini perlu digenjot lantaran adanya gap antara banyaknya produk baru yang beredar dengan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait beragam produk tersebut.
“Untuk itu, kami di OJK secara masif akan memberikan edukasi literasi kepada masyarakat. Kami punya komitmen bahwa literasi masyarakat terhadap akses keuangan mencapai 90 persen,” sambungnya.
Lebih jauh, pihaknya juga berpesan agar masyarakat lebih berhati-hati dan lebih teliti untuk membedakan mana produk ilegal ataupun legal yang tengah marak. Seperti pinjol (pinjaman online), kripto, bahkan metaverse yang tengah ramai diperbincangkan.
Ditambah Wimbo, Metaverse merupakan channel layanan internasional dibawah korodinasi finansial stability board. “Metaverse ini seperti apa, masih gelap gulita. Memang marketingnya luar biasa, ini menjadi tantangan kita kedepan. Terutama bagi OJK, supaya perlindungan pada masyarakat menjadi nomor satu,” tegasnya.
Dalam giat tersebut, Wimbo berharap perguruan tinggi dapat turut ambil peran, utamanya dalam hal menguatkan edukasi dan literasi terkait sektor jasa keuangan. Hal ini turut diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman antara UB dengan OJK Malang nota kesepahaman antara UB dengan OJK tentang tri dharma perguruan tinggi, pengembangan sektor jasa keuangan, peningkatan edukasi keuangan serta perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan.
Reporter: Feni Yusnia
editor: Jatmiko
—
Terima kasih sudah membaca artikel kami. Ikuti media sosial kami yakni Instagram @tugumalangid , Facebook Tugu Malang ID ,
Youtube Tugu Malang ID , dan Twitter @tugumalang_id
