Tugumalang.id – Upaya pencegahan ruang gerak sekaligus pemberantasan mafia tanah di wilayah Kota Malang menjadi perhatian. Terbaru, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Malang tengah mengembangkan Sistem Informasi Pengawasan Tanah dan Aset (SiPatas) sebagai aplikasi untuk mewadahi aduan publik.
Melalui aplikasi SiPatas, masyarakat mengakses informasi sekaligus menyampaikan pengaduan terkait masalah tanah di Kota Malang. Bahkan, aplikasi itu disiapkan sebagai salah satu pintu masuk bagi masyarakat yang ingin melaporkan dugaan praktik mafia tanah.
Kasi Intelijen Kejari Kota Malang, Choirul Anam menjelaskan bahwa SiPatas merupakan salah satu inovasi yang menegaskan komitmen pelaksanaan anti korupsi.
Baca Juga: Babak Baru Kasus Mafia Tanah di Kota Batu Segera Disidangkan
“Di dalamnya terdapat informasi mengenai status tanah, info pengembang, pemetaan wilayah atau zonasi Kota Malang, info perizinan, konsultasi hukum dan pelaporan atau pengaduan termasuk penanganan aduan soal mafia tanah,” jelasnya, Kamis (19/11/2026).
Soal mekanisme pemanfaatan aplikasi ini, Anam menjelaskan bahwa masyarakat dapat memindai QR Code yang tersedia melalui media sosial Kejari Kota Malang.
Ia berharap kanal pengaduan tersebut dapat memangkas hambatan masyarakat ketika ingin menyampaikan persoalan pertanahan. Dengan akses digital itu, masyarakat diproyeksikan tak hanya memperoleh informasi tetapi juga memiliki ruang untuk menyampaikan persoalan yang membutuhkan perhatian dan tindak lanjut pihak terkait.
Menariknya, Kejari Kota Malang juga menetapkan target waktu penanganan pengaduan. Aman menyebut, laporan masyarakat yang diterima secara lengkap akan ditangani dengan tenggang waktu maksimal 60 hari.
“Tenggang waktu ini tergantung pada tahap pemeriksaan awal yang dilakukan oleh pihak kami jika ditemukan laporan yang secara substansi dapat kami verifikasi terlebih dahulu,” paparnya.
Baca Juga: Kejari Kota Batu Bentuk Tim Pemberantasan Mafia Tanah
Lebih jauh, Anam menyampaikan bahwa aplikasi tersebut telah mendapatkan perhatian dari masyarakat yang mengakses. Ia memastikan seluruh aduan masyarakat telah mendalat atensi.
“Sejauh ini masyarakat yang sudah melakukan visitor di aplikasi ini telah mendapat atensi,” ujarnya.
Di sisi lain, dia mengatakan bahwa Kejari Kota Malang juga berkomitmen untuk terus mengembangkan fitur fitur aplikasi SiPatas agar semakin optimal dan efektif. Ia juga menegaskan bahwa Kejari Kota Malang akan menjaga kerahasiaan pengunjung aplikasi, terutama yang melakukan aduan.
Sitiap aduan masyarakat menurutnya tak akan hanya dijadikan acuan Kejari Kota Malang untuk melakukan tindaklanjut. Tetapi juga untuk acuan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Malang mulai Bapenda, Disnaker-PMPTSP hingga DPUPR-PKP.
“Ini juga untuk mendukung iklim investasi yang positif di Kota Malang demi kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” tandasnya.
Baca Juga Berita Tugumalang.id di Google News
Editor: Herlianto. A





































