MALANG – Wacana revitalisasi Pasar Besar Malang kembali jadi polemik. Muaranya disebut karena tidak ada transparansi dari Pemkot Malang. Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika menjelaskan, bahwa dirinya pun hingga kini tak kunjung mendapat pemberitahuan resmi apapun, soal revitalilasi bangunan pasar tradisional legendaris itu.
Meski begitu, dirinya berharap agar pedagang tetap tenang, mengingat revitalisasi itu masih sebatas wacana. Termasuk di rapat Banggar (Badan Anggaran) sekalipun, belum ada pembahasan soal itu.
”Saya kira itu masih sebatas wacana, cek ombak. Di rapat Banggar sendiri belum ada pemberitahuan resmi soal ini. Mulai rencana pembongkaran hingga PAK juga belum ada pemberitahuan resmi,” ujarnya kepada pedagang di rapat hearing Komisi B DPRD Kota Malang, Kamis (4/3/2021).
Made menjamin, tidak ada pembangunan dalam waktu dekat karena dari segi legal standing hingga adendum Perjanjian Kerjasama (PKS) pun belum jelas. Sebagai pihak legislatif, dirinya juga mengutamakan serapan aspirasi masyarakat.
”Saya harap juga jangan dibangun dulu, karena masih masa pandemi,” tuturnya.
Lebih jauh, Made menjelaskan agar Pemkot Malang juga agar lebih transparan, khususnya dalam penyampaian hasil laboratorium forensik kondisi pasar yang menjadi alasan dibangunnya pasar ini.
”Sampai sekarang kami masih belum melihat pemberitahuan secara resmi tentang rencana revitalisasi itu. Termasuk studi kelayakan juga hingga saat ini belum kita terima,” jelasnya.
Pada intinya, pedagang dalam waktu dekat berharap tidak ada pembangunan dulu. Jika memang urgen, setidaknya dilakukan pemeliharaan kecil dulu dengan anggaran yang sudah ada sekitar Rp 100 juta.
Namun keputusan untuk pemeliharaan itu tidak bisa dilakukan sendirian. Harus ada koordinasi intens dengan berbagai pihak. “Selama saya menjabat belum menerima apapun. Kami harap segera ada pembicaraan dari Pemkot Malang,” harapnya.
Made mengimbau untuk pedagang agar merapatkan barisan agar nantinya jika wacana ini terealisasi, pedagang tidak menjadi pihak yang tersingkir. Pada dasarnya, pihaknya akan selalu berkoordinasi dengan pedagang dalam kebijakan apapun.
”Jangan sampai persoalan Pasar Dinoyo dulu kejadian lagi, pedagangnya seolah hidup segan, mati tak mau,. Kami tidak mau sembrono,” pungkasnya.
