Tugumalang.id – Fraksi PKS DPRD Kota Batu melayangkan kritik tajam terkait struktur Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2026. Di mana ada penurunan target Pendapatan Asli Daerah (PAD), tapi porsi belanja operasi meningkat.
Diektahui, terungkap bahwa target pendapatan daerah secara keseluruhan menyusut menjadi Rp932,16 miliar, atau berkurang Rp27,24 miliar dibanding APBD murni.
Dari angka tersebut, PAD mengalami pangkasan terbesar yakni terkoreksi menjadi Rp322,14 miliar turun Rp23,26 miliar dari target awal sebesar Rp345,40 miliar.
Baca Juga: Pengeboran ABT PT ESA di Sumberbrantas, DPRD Kota Batu Minta Uji Forensik
Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Batu, Ady Sayoga, menegaskan penurunan target pendapatan ini harus menjadi sinyal alarm bagi Pemkot Batu untuk melakukan evaluasi total dalam pengelolaan potensi penerimaan daerah.
“Padahal Kota Batu memiliki potensi ekonomi yang sangat luas, mulai dari pariwisata, perhotelan, restoran, hiburan, retribusi parkir, hingga pemanfaatan aset dan UMKM. Penurunan target ini membuktikan Pemkot Batu belum optimal mengeksekusi pemungutan pajak dan retribusi secara efektif,” ujar Ady.
Ady mengingatkan bahwa langkah peningkatan PAD tidak boleh mengorbankan masyarakat kecil, seperti pedagang pasar, petani, maupun UMKM.
Baca Juga: DPRD Kota Batu Dukung Penuh KUA-PPAS APBD 2027, Arahkan Pokir Selaras Program Prioritas
Sebaliknya, Pemkot Batu didesak fokus menutup kebocoran di sektor-sektor krusial, terutama retribusi parkir dan Pajak Barang dan Jasa Pertentu (PBJT) untuk sektor hiburan, restoran, hotel, hingga homestay.
Untuk mengatasi masalah piutang pajak dan kebocoran anggaran, Fraksi PKS merekomendasikan sejumlah langkah konkret seperti digitalisasi pungutan, menggandeng aparat penegak hukum dan pemerintah desa/kelurahan untuk menagih piutang pajak yang menumpuk di sektor pariwisata dan perhotelan.
”Bisa juga dengan mendorong skema pemutihan untuk piutang lama PBB-P2 yang dinilai memberatkan warga, sesuai regulasi yang berlaku,” bebernya.
Selain penurunan pendapatan, komposisi belanja dalam P-APBD 2026 juga memicu keprihatinan dewan. Porsi belanja operasi tercatat membengkak hingga 82,8 persen dari total belanja daerah. Sebaliknya, alokasi untuk belanja modal yang berdampak langsung pada pembangunan fisikhanya menyisakan angka terbilang minim, yakni sekitar 5,5 persen.
“Ketimpangan ini perlu dievaluasi total. Belanja modal adalah fondasi pembangunan jangka panjang, mulai dari infrastruktur jalan, drainase, penataan pasar, fasilitas pendidikan, hingga pengelolaan sampah dan sarana wisata,” tegas Ady.
DPRD mendesak Pemkot Batu agar transparan memaparkan indikator hasil dari besarnya belanja operasi tersebut, bukan sekadar membanggakan tingginya persentase daya serapan anggaran.
Ia meminta Pemkot Batu memastikan pengerjaan proyek fisik dalam anggaran perubahan tidak dieksekusi secara terburu-buru.
”Jika terkesan hanya memburu waktu, dikhawatirkan nanti akan menurunkan kualitas bangunan atau menyisakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) di akhir tahun,” tandasnya.
Baca Juga Berita Tugumalang.id di Google News
Editor: Herlianto. A
