MALANG – Banyaknya komentar dari para tokoh terkait wacana Halal City Kota Malang, saat ini masih terus bergulir. Tidak hanya tokoh di Malang, namun juga nasional. PDIP Kota Malang juga tegas menyikapi wacana ini dengan menyebut Wali Kota Malang Sutiaji salah berpikir.
Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Malang Harvad Kurniawan menyatakan, Sutiaji melakukan kesalahan berpikir dalam bernegara, dan dalam memimpin Kota Malang. Menurutnya Indonesia menganut HAM Partikultural dan Pancasila sebagai grundnorm semua hukum. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Sidang BPUPKI 18 Agustus 1945.
“Wacana Halal City yang dilontarkan Wali Kota Malang ini menjadi bukti beliau gagal paham sejarah dan hukum,” tegas Harvad.
Harvad melanjutkan, Sutiaji menurutnya lupa bahwa Kota Malang belum memilikir regulasi yang bercorak Halal City. Dan jika eksekutif akan mengusulkan hal itu, Fraksi PDIP kata dia, akan tegas menolaknya. Kata Harvad, hal itu bertentangan dengan perundang-undangan yang secara hirarki di atas Perda.
“Kota Malang ini juga kondusif dalam menjalankan toleransi selama ini. Contoh toleransi yang kuat di Indonesia, salah satunya ini kan Malang. Kesalahan berpikir wali kota ini seolah lupa kebhinnekaan yang rahmatan lil alamin,” lanjutnya.
Pria yang juga menjabat Ketua Bapemperda DPRD Kota Malang ini menambahkan, pihaknya menargetkan Perda Kehidupan Masyarakat Bertoleransi segera disahkan. Sehingga menurutnya, Wali Kota Malang Sutiaji bisa bijaksana dalam melempar wacana.
“Dan saya sebenarnya juga bingung wacana Halal City yang dimaksud wali kota ini,”
Politikus dari dapil Blimbing ini mencontohkan sejumlah regulasi urusan administrasi negara. Hal itu yang mengatur kepentingan umat beragama, bahwa masyarakat dibebaskan memilih menungganakan fasilitas pemerintah atau tidak. Seperti sertifikasi halal untuk makanan atau penyerahan zakat, yang difasilitasi melalui MUI atau lembaga lainnya.
“Makanya saya kok menangkap wacana Halal City ini hanya untuk kepentingan kelompok saja. Perlu diingat, negara tidak berhak mengatur ranah privat warganya. Apalagi sekelas wali kota,” pungkas Harvad.
Untuk diketahui, sejumlah tokoh mengomentari wacana Halal City Kota Malang oleh Sutiaji. Seperti Habib Syakur bin Ali Mahdi Al Hamid, yang bahkan meminta Mendagri memanggil Sutiaji, atas wacana ini. Selain itu banyak juga tokoh di Malang yang turut mengomentari dan menolak. Mereka meminta Sutiaji menarik wacana tersebut sebelum ada aksi penolakan masa yang besar.
Reporter: M Sholeh
editor:jatmiko
