Murpin Josua sembiring*
Pindah Ibu kota Negara Hal Biasa
Perpindahan suatu ibu Kota Negara merupakan hal biasa terjadi di negara lainnya, perpindahan ibukota negara dengan berbagai faktor-faktor penyebabnya. Ada yang melihat dari aspek pertahanan keamanan Negara dari potensi serangan asing dari wilayah laut. Seperti yang dilakukan Myanmar 17 tahun lalu (thn 2005) dari ibu kota Yangon dipindahkan ke Utara Myanmar kota Navypydaw. India tahun 1931 ibu kota pindah dari Kolkata ke New Delhi. Nigeria tahun 1991 ibu kota dari Lagos pindah ke kota Abuja.
Perpindahan ibu kota Negara dipastikan ada berbagai pertimbangan yang sudah dikaji untuk peningkatan dan pemerataan perekonomian, stabilitas dari potensi bencana alam, harmonisasi pembangunan dengan potensi alam seni budaya setempat, meminimalisir gangguan keamanan, konflik social & keagamaan dalam negeri, penguatan ideology Bangsa Indonesia dlsb.
Desain Ibu kota Negara Nusantara Luar Biasa
Kabupaten Penajaman Kalimantan Timur menjadi lokasi Ibukota Negara yang baru bernama Nusantara seluas 56.180 hektar didesign menjadi kota Smart city, ecofriendly, greencity, environment city dengan dipimpin oleh kepala Otorita khusus/otonomi seluas-luasnya mengurusi kepemerintahan di wilayahnya yang ditunjuk langsung oleh Presiden. Tanpa melalui Pilkada dan tanpa persetujuan DPRD Propinsi. Karena di wilayah otorita Ibu Kota Negara nanti tidak ada partai politik, tidak ada DPRD nya. Kepala Otorita kewenangannya sekelas Menteri. Sehingga APBD nya akan diputuskan oleh DPR RI dan pengawasannya oleh DPR RI.(baca UU IKN)
Selama ini pulau Jawa rata-rata 59% Kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional kita. Dimana rata-rata pertumbuhan ekonomi Nasional kisaran 5,72% per tahun. Pulau Kalimantan secara keseluruhan kontribusinya selama ini hanya 8,2% untuk pertumbuhan ekonomi Nasional per tahunnya. Proyeksi pertumbuhan ekonomi dengan eskalasi Kaltim menjadi ibu kota negara baru, kita berharap multiplayer effeknya bisa meningkat hingga 30% dan rata-rata pertumbuhan ekonomi Kalimantan bisa 6% per tahun.
Lini-lini bisnis yang prospek di Ibu kota Negara Nusantara baik bagi investor domestik dan mancanegara adalah bisnis IT, telekomunikasi, perumahan, apartement, Ritel modern, perbankan, kuliner, pertanian modern, transportasi massal, mobil & sepeda motor listrik. Investor asing yang sudah nyatakan minat masuk ke Ibu kota Negara Nusantara antara lain Uni Emirat Arab (UEA), China, Ingris, Korea, Jerman dan Jepang.
Proses dan eksistensi IKN akan dimulai tahun 2022 hingga tahun 2045 dengan harapan proses selama 23 tahun ke depan Ibu kota Negara Nusantara sudah kondusif. Berjalan sesuai tujuan dan strategi serta target-target yang ada pada masterplan semula. Pengalaman Negara Brasil dan Kazakhstan, realisasi pindah ibu kota butuh waktu 10 tahun.
Urgensi perpindahan Ibu kota Nasional ini harus dikelola sebagai bagian upaya kita untuk pemulihan ekonomi yang khas dengan potensi wilayah masing-masing, yang sempat tergerus era pandemi dan saatnya beradaptasi masuk ke era new normal. Menaikkan daya beli masyarakat, penciptaan lapangan kerja, jaminan social bagi masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan, kesejahteraan dan penguatan pertahanan dan keamanan negara, penanganan serta pemulihan bencana.
Persiapan untuk stabilitas perpindahan ibu kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur sebagai Ibukota Baru “Nusantara” dengan sebutan Nusantara yang sangat ikonik bagi masyarakat kita maupun masyarakat dunia. Perpindahan ibukota baru ini menghabiskan dana sekitar Rp 501 trilyun dan diperkirakan hingga tahun 2024 (sebelum Pilpres) ada 7.000 ASN baik yang masih bujang dan berkeluarga akan pindah ke Ibu kota baru Nusantara tsb.
Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta Menjadi Pusat Ekonomi Nasional
Jakarta (tanpa sebutan Daerah Khusus Ibu kota baca DKI) dengan kepemimpinan Gubernurnya punya kedudukan dan fungsi sentral dan utama sebagai Propinsi Jakarta dengan kekhususan menjadi Pusat Ekonomi Nasional. Gubernur dan semua aparatnya harus serius, fokus berintegrasi tinggi. Menjadikan Jakarta sebagai pusat-pusat bisnis terbesar di Asia, bangun destinasi wisata dan rekreasi kelas dunia, siapkan pelabuhan peti kemas yang modern dan cepat pelayanannya, pelabuhan modern untuk kapal pesiar internasional, sarana dan prasarana transfortasi umum/massal yang modern/aman dan nyaman, perhotelan dan restaurant yang mewah, komersialiasasi tarian-tarian budaya se Indonesia dikembangkan di taman mini Indonesia agar menjadi pendorong minatnya wisatawan domestik dan asing ke Jakarta, pusat industry kreatif (produksi platform digital bisnis, e-Commerce, sorganya bagi tumbuhnya UMKM/IKM dan startup digital bisnis dll) bagi kaum mellenial kelas dunia. Sehingga banyak investor asing kelas dunia berkantor di Jakarta.
Income perkapita Jakarta selama ini rata-rata sebesar Rp 211.000.000/tahun ( Rp. 17.583.000/Bln) dengan pertumbuhan ekonomi nya rata-rata 6,08% sebelum Pandemi , dimana DKI Jakarta berkontribusi 17-18% untuk pertumbuhan ekonomi Nasional. Kita berharap dengan Propinsi Jakarta bisa menjadi Propinsi kekhususan untuk menopang perekonomian Nasional dengan cara menaikkan kontribusi pertumbuhan ekonominya menjadi 8%/tahun, menaikkan income percapita Rp 30.000.000/ bulan dan Pertumbuhan ekonomi menjadi sebesar 25% per tahun. Pemerintah Pusat dapat menyerahkan semua asset-asset (lahan, gedung, fasilitas inftrasturtur dll) baik di berbagai Kementerian, non kementerian, Lembaga Tinggi Negara, Gedung DPR RI, BUMN, untuk didayagunakan oleh Gubernur Propinsi Jakarta ke depan sebagai Pusat Ekonomi Nasional dengan merevisi UU 29 tahun 2007 tentang propinsi.
Penulis*
- Ekonom, dosen S2 Magister Manajemen Inovasi Univ.Ma Chung Malang
- Rektor Univ Ma Chung Malang
