SOLO – Membangun kesadaran kritis masyarakat akan pentingnya partisipasi dalam pembuatan kebijakan pemerintah daerah sangat diperlukan. Partisipasi masyarakat dan struktur masyarakat yang kuat akan mempermudah terwujudnya demokrasi lokal.
Untuk itu, bagi Tina Dewi Sulistyowati, adanya program dari USAID MADANI sangat membantu Lembaga Swadaya Masyarakat Konsorsium Monitoring dan Pemberdayaan Institusi Publik (LSM KOMPIP) untuk bisa berjalan dengan lebih baik.
Ada banyak ilmu baru yang didapat, seperti aspek efisiensi, keberlanjutan dan juga ketahanan dalam menjalankan roda kelembagaan. Sesuai dengan kebutuhan di Surakarta, USAID MADANI kemudian memberi isu tematik berkaitan dengan Transparansi dan Akuntabilitas Dana di tingkat Kelurahan.
“Kalau secara konstitusi itu semacam pengawas. Meskipun tema itu ditentukan dari MADANI, tapi ini sesuai dengan kebutuhan di Solo, utamanya di kelurahan Mojosongo dan Tajang,” tutur Tina, panggilan akrabnya.
Awalnya, lembaga tempat ia bekerja itu menggunakan Standar Operasional Prosedur (SOP) “sapu jagat”, baik dari sisi keuangan, ketenagakerjaan, barang dan jasa. Namun begitu ada program dan pelatihan dari USAID MADANI , SOP untuk menjalankan roda kelembagaan berubah menjadi lebih terarah, dengan terlebih dahulu mensosialisasikan SOP yang baru itu ke internal lembaga seperti ke dewan pembina ataupun pengawas.
Di dalam Program USAID MADANI diperkenalkan pula Indeks Kinerja Organisasi (IKO), yang kemudian diterapkan di lingkungan pemerintah baik itu di tingkat kelurahan ataupun Kabupaten. Index ini mencakup arah penguatan kapasitas yang dibutuhkan agar menjadi lebih efektif, efisien, relevan, sustainable dan berketahanan. Isu Gender Equality and Social Inclusion (GESI) juga mulai menjadi perhatian.
Perempuan 39 tahun ini melanjutkan, isu ini sebenarnya menyasar lima kelurahan. Namun karena tidak memungkinkan akhirnya dikurangi menjadi dua kelurahan yaitu Kelurahan Mojosongo dan kelurahan Tajang. Kelurahan Mojosongo terletak di Kecamatan Jebres, Surakarta. Sementara untuk kelurahan Tajang, berada di Kecamatan Laweyan.
Isu Kemiskinan Jadi Perhatian
Kedua kelurahan tersebut menjadi pilihan dikarenakan wilayahnya lebih luas. Selain itu, permasalahannya juga kompleks – kemiskinan, keberadaan kelompok marjinal terutama kelompok difabilitas, dan juga tingkat pendidikan warganya.
“(Alokasi) dana untuk kelurahan itu kan besar, kita inginnya benar-benar disampaikan secara transparan dan merata,” ungkap perempuan yang berperan sebagai pengelola keuangan di KOMPIP ini. Pihaknya menilai, karena luasnya kedua wilayah itu sehingga membuat pengalokasian anggaran dirasa belum cukup merata. Mereka menerima alokasi anggaran yang sama besarnya dengan kelurahan yang lainnya yang lebih kecil luasannya. Untuk itu, ada wacana pemekaran untuk kedua kelurahan ini.
Dari kelurahan nantinya, menurut dia, juga akan melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev). Namun karena saat ini masih dalam kondisi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), sehingga monev masih belum bisa terlaksana.
Sementara itu, di lapangan upaya yang sudah dilakukan yaitu mensurvey kaum marjinal, Pedagang Kaki Lima (PKL), lansia, perempuan rumah tangga dan difabel. Berikutnya, data itu kemudian disampaikan ke Badan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) setempat.
“Ada respon positif dari BAPPEDA, kita lalu mengadakan Focus Group Discussion antara warga marginal, BAPPEDA, dan perangkat kelurahan. Melalui kegiatan ini kita kemudian bisa menemukan solusi bersama,” ujarnya.
FGD ini dilakukan secara bertahap, dengan pertimbangan supaya kualitas suara masyarakat marginal tidak turun jika dilaksanakan FGD multistakeholder. Untuk itu masing-masing stakeholders sebelumnya juga dilakukan FGD, baru kemudian dilakukan pleno hasil. Karena ada capaian yang menggembirakan, kegiatan yang dilakukan itu mendapat apresiasi dari BAPPEDA Surakarta. Sehingga Rancangan Anggaran Biaya (RAB) untuk kedua wilayah tersebut dinaikkan dari tahun sebelumnya.
Selama bergabung dalam Program USAID MADANI ini, KOMPIP mencatat berbagai pencapaian. Capaian pada tahun pertama, KOMPIP berhasil mengadakan kegiatan Learning Forum yang diberi nama Komunitas Belajar Madani Surakarta atau disingkat KOMBES, yang melibatkan 11 Civil Society Organization yang berkolaborasi dengan sistem kemitraan. Capaian lainnya adalah berhasil melakukan kerjasama dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret (FISIP UNS) Surakarta.
Terfasilitasi Dengan Adanya AtmaGo
Hubungan dengan publik di luar kelembagaan juga menjadi penting. Salah satunya dengan melakukan komunikasi dengan publik eksternal secara informatif dan persuasif. Tina menjelaskan, secara kelembagaan, adanya platform AtmaGo ini menurut dia sangat membantu. Sebab, setiap kegiatan yang dilakukan itu bisa terpublikasikan. Sehingga bisa dilihat masyarakat lebih luas, tidak hanya Surakarta saja. Adapun platform www.atmago.com tersebut merupakan platform sosial media berbasis masyarakat yang dikembangkan oleh Atma Connect yang menjadi partner kerja Program USAID MADANI.
Selain itu, dengan dipublikasikannya kegiatan di platform AtmaGo juga bisa dijadikan alat bukti dan rekam jejak digital sejauh mana lembaga tersebut menjalankan sebuah program, begitu juga dengan capaian-capaiannya.
“Kalau secara pribadi, akhirnya saya bisa menulis. Bagi saya ini pengalaman pertama kali menulis berita. Senangnya lagi ada platform yang mau menerima dan mempublikasikan,” kata ibu dua anak ini. Dirinya juga merasa senang karena sebelumnya juga ada training dari AtmaGo, akhirnya dia menjadi tahu bahwa ada platform tentang Jurnalisme Warga.
Selain itu, dampak positif lainnya yaitu bisa lebih berhati-hati dalam menyebarkan informasi, karena belakangan ini dunia maya banyak dimunculkan informasi dan berita palsu oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.
“Kalau kita mau nulis di koran itu kan agak susah, tapi di AtmaGo ini mudah. Bisa nulis apa saja, asal tidak mengandung unsur SARA,” demikian anggapannya.
Dari setiap postingan itu kemudian dapat dibagikan melalui media sosial seperti Facebook, dan juga di Whatsapp Group (WAG). Respons yang didapat pun beragam, tetapi rata-rata sambutannya positif. Bahkan ada yang menanggapi jika kegiatan yang sudah dilakukan itu bagus dan bermanfaat untuk banyak orang.
“Dari pemangku kepentingan, alhamdulillah kita dapat respons positif dari BAPPEDA dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL). Mereka menyambut baik,” ucapnya.
