Tugumalang.id – Wali Kota Batu Nurochman kembali menegaskan peringatan keras kepada investor agar berkontribusi dalam menjaga lingkungan hidup demi keberlanjutan pariwisata di Kota Batu. Peringatan tersebut kembali disampaikan setelah ditemukannya kerusakan lingkungan yang dinilai cukup masif akibat alih fungsi lahan pertanian, salah satunya menjadi destinasi wisata.
Sebelumnya, Wali Kota Batu Nurochman meninjau sejumlah aliran sungai pasca banjir lumpur yang menerjang kawasan Bumiaji beberapa waktu lalu. Dari hasil peninjauan tersebut, ia mendapati adanya perubahan bentang alam yang cukup signifikan di kawasan hulu.
Perubahan bentang alam tersebut berdampak pada menurunnya efektivitas wilayah tangkapan air (catchment area). Kondisi ini dipicu oleh aktivitas pertanian yang tidak memperhatikan kaidah konservasi, ditambah masifnya investasi pariwisata yang banyak mengandalkan bangunan permanen berbahan beton.
“Investasi (wisata) di Batu silakan masuk, tapi saya harap komitmen lingkungan itu wajib dilakukan dan mutlak. Jangan sampai alih fungsi lahan wisata justru merusak ekosistem dan membebani masyarakat dengan risiko bencana,” tegas Cak Nur, sapaan akrabnya.
Baca juga: Komitmen Wali Kota Batu Perkuat Pertanian dan Agrowisata untuk Ekonomi Berkelanjutan
Perubahan Bentang Alam di Hulu Jadi Sorotan
Cak Nur juga menyoroti sejumlah titik luapan banjir lumpur yang terjadi di sekitar kawasan wisata baru di Desa Tulungrejo, yakni Mikutopia. Keberadaan wisata tersebut dinilai turut membebani daya dukung lingkungan di kawasan hulu.
Destinasi wisata buatan yang berdiri di atas lahan sekitar 10 hektare di lereng Gunung Arjuno itu menjadi potret ekspansi wisata buatan yang berkembang cukup pesat di wilayah hulu. Kehadirannya memang membawa dampak positif terhadap kunjungan wisata, namun di sisi lain juga memunculkan pertanyaan terkait kepatuhan terhadap regulasi tata ruang.
Menurut Cak Nur, pembangunan di kawasan penyangga seharusnya memenuhi ketentuan 70 persen lahan terbuka hijau dan maksimal 30 persen bangunan. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa setiap pembukaan lahan baru untuk akses jalan, area parkir, hingga wahana permanen secara otomatis mengurangi kemampuan tanah dalam menyerap air.
“Ada kontribusi pola aliran air yang tidak terhambat akibat perubahan bentang alam di wilayah atas. Ketika vegetasi banyak hilang, maka limpasan akan meningkat,” ungkapnya.
Operasional Masih Trial, Perizinan Belum Rampung
Di sisi lain, diketahui bahwa operasional destinasi wisata tersebut masih dalam tahap trial atau uji coba. Padahal, sejumlah proses perizinan seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Lalu Lintas (Amdal Lalin) serta kajian drainase masih berlangsung.
“Iya, meski begitu, tidak untuk menyalahkan siapa pun. Karena ini kerja samanya dengan pemerintah desa, harusnya di situ tetap ada komitmen dari investor. Dari yang saya dengar, proses izinnya sudah sejak tahun 2024, ada komitmen 30 persen untuk bangunan, 70 persen lahan hijau,” tekannya.
Jika komitmen tersebut telah disepakati, Cak Nur menegaskan bahwa hal itu harus menjadi pedoman utama bagi investor agar pembangunan pariwisata tetap berjalan selaras dengan kelestarian lingkungan.
“Saya harap semua komitmen lingkungan dipedomani. Silakan investasi di Batu, tapi komitmen terkait lingkungan wajib dan mutlak harus dipenuhi,” tegasnya.
Baca juga: Apresiasi Kinerja Polres Batu, Wali Kota dan Wawali Terpilih Bakal Optimalkan Ramp Check Bus Wisata Tiap Minggu
DPRD Minta Verifikasi Realisasi di Lapangan
Sementara itu, Anggota DPRD Kota Batu Khamim Tohari membenarkan bahwa dirinya mulai menerima laporan terkait banjir di kawasan yang sebelumnya tidak pernah terdampak banjir. Kondisi tersebut terjadi setelah pembangunan destinasi wisata di bekas lahan kebun apel yang kini tengah dalam proses revitalisasi.
Khamim menyebut, sebelumnya telah ada kesepakatan awal antara pengelola dan Pemerintah Kota Batu terkait komposisi lahan, yakni 30 persen untuk pembangunan dan 70 persen tetap sebagai ruang terbuka hijau.
Namun, jika banjir tetap terjadi, menurutnya kesepakatan tersebut perlu dievaluasi kembali. Terlebih, realisasi komitmen tersebut hingga kini belum diverifikasi secara menyeluruh di lapangan.
“Saya minta pelaksanaannya di lapangan harus diverifikasi lagi. Jangan sampai realisasinya malah melenceng dan justru berdampak ke lingkungan sekitar. Apalagi ini sudah dirasakan oleh warga,” tegasnya.
Baca Juga Berita Tugumalang.id di Google News
Reporter : M Ulul Azmy
redaktur: jatmiko
