Tugumalang.id – DPRD Kota Malang mencatat adanya tren penurunan proyeksi Pendapatan Daerah dalam penyusunan APBD Kota Malang dari tahun ke tahun. Kini, legislatif meminta upaya optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) dijakankan secara bijak dan tak membebani masyarakat.
Hal itu disampaikan oleh Fraksi Golkar DPRD Kota Malang dalam rapat paripurna penetapan Ranperda APBD 2026 di gedung DPRD Kota Malang pada Kamis (27/11/2025.
Ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Malang, Suryadi mengatakan bahwa proyeksi Pendapatan Daerah dalam APBD 2024 sebesar Rp 2,426 triliun. Kemudian tahun 2025 sebesar Rp 2,365 triliun. Sementara tahun 2026 dirancang sebesar Rp 2,176 triliun.
Baca Juga: DPRD Kota Malang Tetapkan 18 Prioritas Pembentukan Perda di 2026
“Penurunan proyeksi pendapatan daerah Kota Malang dari tahun 2024, 2025 hingga 2026 menunjukkan adanya tren yang patut diwaspadai,” kata Suryadi.
Ia mengakui penurunan pendapatan daerah APBD tahun 2026 diakibatkan oleh terpangkasnya pendapatan transfer pusat sebesar 18 persen. Namun dia menekankan bahwa upaya upaya optimalisasi PAD nantinya harus dilakukan secara kreatif dan berkelanjutan serta tak boleh banyak membebani masyarakat.
“Kami mendorong adanya terobosan dalam penguatan PAD yang tanpa membebani masyarakat. Misalnya lewat digitalisasi, penguatan sektor pariwisata kreatif hingga pemberdayaan UMKM,” tuturnya.
Baca Juga: Banggar DPRD Kota Malang Sampaikan 7 Rekomendasi Strategis Soal Ranperda APBD 2026
Untuk mengantisipasi potensi melemahnya aktivitas ekonomi makro dan mikro, Suryadi meminta ada pengelolaan fiskal yang lebih fleksibel dan responsif.
Ia juga mendorong kebijakan fiskal yang adaptif dalam menjaga stabilitas ekonomi. Misalnya memastikan prioritas belanja daerah, efisiensi birokrasi hingga penguatan stimulasi kepada pelaku usaha kecil.
Suryadi juga mengingatkan soal regulasi pagu belanja pegawai dalam APBD. Di Kota Malang, angka pagu belanja pegawai APBD 2026 dirancang melebihi 30 persen dari APBD. Hal ini akan berbahaya jika terus diterapkan untuk tahun 2027 karena tahun 2027 batasnya hanya 30 persen.
Dia juga menyoroti APBD 2026 yang dirancang akan mengalami defisit. Dimana, Pendapatan Daerah APBD 2026 dirancang sebesar Rp 2,176 triliun dan Belanja Daerah sebesar Rp 2,368 triliun.
Suryadi meminta Pemkot Malang lebih serius dan benar benar bisa menyerasikan APBD 2026 agar benar benar berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Hal ini penting untuk memastikan kemampuan keuangan daerah yang lebih berkualitas dan berkelanjutan,” tandasnya.
Baca Juga Berita Tugumalang.id di Google News
Reporter: M Sholeh
Editor: Herlianto. A
