Malang, tugumalang.id – DPRD Kota Malang mempertanyakan sejumlah realisasi anggaran APBD Kota Malang tahun 2023 yang tak mencapai target. Pertanyaan itu dikemukankan dalam rapat paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2023 di Gedung DPRD Kota Malang pada Jumat (31/5/2024).
Dalam rapat paripurna itu, 6 fraksi yang ada di DPRD Kota Malang menyampaikan masing masing pandangannya. Mulai Fraksi PDI Perjuangan, PKB, PKS, Gerindra, Golkar hingga Fraksi Damai. Sejumlah realisasi anggaran APBD 2023 menjadi sorotan mereka.
Baca Juga: Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Malang Minta Pemkot Buat Parkir di Kayutangan
Wakil Ketua DPRD Kota Malang, Rimzah yang memimpin rapat itu menyampaikan bahwa realisasi anggaran APBD yang tak tercapai sesuai target menjadi persoalan di tubuh Pemkot Malang setiap tahun.
Dia mencontohkan, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang 2023 hanya tercapai 79 persen atau sekitar Rp 792 milyar dari target Rp 1,2 triliun.
“Jadi masih ada kekurangan yang itu juga dipertanyakan fraksi fraksi DPRD Kota Malang,” ujarnya.
Kemudian realisasi Belanja Daerah APBD Kota Malang 2023 hanya terserap 91 persen atau Rp 2,59 triliun dari target penganggaran mencapai Rp 2,8 triliun. Hal ini menurutnya menimbulkan SILPA APBD 2023 mencapai Rp 199 milyar.
Lalu realisasi Belanja Pegawai terserap 89 persen atau sekitar Rp 834 milyar dari target penganggaran sekitar Rp 935 milyar. Berbagai pencapaian realisasi anggaran APBD yang tak sesuai target itu menurutnya menjadi PR Pemkot Malang setiap tahun.
Baca Juga: DPRD Kota Malang Dorong Pemkot Optimalkan Capaian PAD Kota Malang 2024
“Maka kami selalu mendorong terkait realisasi anggaran itu kedepan jangan sampai dibawah 80 persen,” kata Rimzah.
Sementara itu, Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat mengatakan bahwa pihaknya akan segera menyampaikan jawaban atas capaian realisasi anggaran yang dipertanyakan fraksi fraksi DPRD Kota Malang pada rapat paripurna selanjutnya.
“Pada dasarnya saya sudah sampaikan dalam laporan tertanggungjawbaan APBD 2023. Kenapa tak tercapai, karena ini terkait dengan adanya regulasi baru yang harus dijadikan patokan,” tuturnya.
“Tetapi tentu nanti akan kami jawab detailnya dalam rapat paripurna selanjutnya,” imbuh Wahyu.
Di sisi lain, Wahyu menyampaikan bahwa SILPA APBD 2023 sudah lebih baik dari tahun sebelumnya. Yakni dari SIPLA APBD 2022 sekitar Rp 460 milyar menjadi Rp 199 milyar pada 2023.
“Nanti pada 2025 tentu kami akan berusaha memperbesar terkait pencapaian realisasi maupun target yang ditetapkan,” tandasnya.
Baca Juga Berita Tugumalang.id di Google News
Reporter: M Sholeh
editor: jatmiko
