Kota Batu, Tugumalang.id – Wakil Ketua II DPRD Kota Batu, Ludi Tanarto, menyoroti adanya ketidaksesuaian Standar Harga Satuan (SHS) dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026. Ketidaksinkronan tersebut dinilai berpotensi mempengaruhi mutu dan kualitas pembangunan infrastruktur di Kota Batu.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu menilai, SHS yang tidak diperbarui secara rasional dapat menjadi sumber persoalan serius dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Dampaknya tidak hanya pada kualitas bangunan, tetapi juga berpotensi menimbulkan inefisiensi belanja daerah.
SHS Dinilai Jadi Fondasi Mutu Pembangunan
Ludi Tanarto menegaskan, SHS merupakan fondasi penting dalam menentukan kualitas hasil pembangunan. Oleh karena itu, penyusunannya harus berlandaskan regulasi yang berlaku serta mencerminkan harga riil barang dan jasa di lapangan.
“Kalau standar harganya tidak realistis, dampaknya berantai. Program bisa tersendat, kualitas turun, dan ujung-ujungnya masyarakat yang dirugikan,” tegas Ludi, Rabu (14/1/2026).
Baca juga: Komisi A DPRD Kota Batu Cari Titik Terang Status Lahan Kawasan Mata Air Sumber Gemulo
Contoh Ketimpangan Harga Material Bangunan
Ia menilai ketidaksesuaian SHS dengan kondisi pasar masih kerap terjadi. Salah satu contoh paling nyata adalah harga material bangunan, khususnya semen. Ludi menyebut, hingga kini masih ditemukan acuan harga semen 50 kilogram di kisaran Rp50-60 ribu, sementara harga pasar telah mengalami kenaikan signifikan.
“Di tahun 2026, harga semen bisa Rp70-80 ribu per sak. Kalau masih pakai harga lama, jelas tidak masuk akal,” ujarnya.
Baca juga: Eksplorasi Keindahan Bukit Jengkoang: Rekomendasi Wisata Kota Batu yang Wajib Dikunjungi
Menurutnya, kondisi tersebut kerap memaksa pihak rekanan menekan spesifikasi material agar anggaran tetap sesuai regulasi. Jika dibiarkan, hal ini berisiko menurunkan daya tahan bangunan milik pemerintah dan membuatnya rawan rusak sebelum masa manfaat berakhir.
“Saya kira ini bukan soal pemborosan anggaran, tapi soal kewajaran. Kalau anggarannya terlalu ditekan kan kualitas yang akhirnya dikorbankan,” katanya.
Dorong Pembaruan SHS Secara Berkala dan Terintegrasi
Ludi menegaskan, pembaruan SHS perlu dilakukan secara berkala dengan mempertimbangkan inflasi serta dinamika harga pasar. Selain aspek harga, pembahasan juga mencakup pemetaan kode barang dan kode rekening sesuai regulasi terbaru, serta integrasi SHS ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
“Langkah ini penting sekali agar perencanaan dan penganggaran berjalan selaras secara sistemik. Hasil evaluasi ini bukan hanya untuk 2026, tapi juga menjadi acuan di tahun-tahun berikutnya,” imbuhnya.
Baca juga: DPRD Kota Batu Cabut Kebijakan Kenaikan Tunjangan Meski Belum Pernah Terealisasi
Ia berharap, penetapan SHS yang dilakukan secara berkala dapat menjadi pedoman yang adil dan realistis dalam penyusunan APBD di tahun-tahun mendatang. Dengan begitu, tata kelola keuangan daerah di Kota Batu dapat berjalan lebih tertib, profesional, dan bertanggung jawab.
“Ini menjadi poin penting bagi kita bersama untuk memastikan setiap rupiah anggaran memberi manfaat optimal bagi masyarakat Kota Batu,” tegasnya.
Baca Juga Berita Tugumalang.id di Google News
Reporter : M Ulul Azmy
redaktur: jatmiko
