Masjid yang berdiri sejak 1986 tersebut menjadi objek sengketa setelah sebagian warga menghendaki keterlibatan perangkat lingkungan dalam menentukan kepengurusan takmir. Sementara itu, pengurus yayasan dan jemaah yang selama ini merawat masjid berpandangan bahwa penentuan takmir merupakan kewenangan internal jemaah melalui musyawarah mufakat.
Baca juga: Komplotan Gendam Diringkus Usai Kuras ATM Milik Takmir Masjid di Kota Malang hingga Rp 95 Juta
Wakil Ketua Takmir Masjid Syuhada Gurit Dwi Prasetyo menjelaskan, polemik mulai mencuat pada 2024 ketika ketua takmir sebelumnya, almarhum H Muchlis Ridwan, jatuh sakit. Pengelolaan harian masjid kemudian dimandatkan kepada wakilnya, Indro Triyono.
“Saat itu pihak lingkungan yang mengatasnamakan perangkat RT RW setempat mendatangi beliau mengkonfirmasi apakah benar sakut dan bertanya apa berkenan digantikan. Beliau kemudian berdiskusi kepada kami,” kata Gurit, Selasa (17/11/2026).
Perbedaan pandangan semakin tajam menjelang periode kepengurusan 2025-2030. Sebagian perangkat lingkungan menghendaki pemilihan takmir melibatkan pengurus wilayah. Namun, jemaah yang selama ini memakmurkan masjid menilai pemilihan seharusnya tetap dilakukan melalui musyawarah internal dengan mempertimbangkan keterlibatan jemaah aktif atau ahli masjid.
“Kami juga berpedoman kepada Al Quran, kalau di muslim, perkara mengurus masjid melandaskan Surah At-Taubah ayat 18 dan musyawarah mufakat. Ketika ada skema pemilihan baru dengan tiba tiba ditarik ke lingkungan dan ada kandidat yang bukan ahli masjid, membuat kami tidak setuju. Jemaah ini berikhtiar mempertahankan hak masjid,” tegasnya.
Gurit menyebut, Yayasan Syuhada sebenarnya sempat mengakomodasi keinginan sebagian warga dengan menggelar musyawarah. Dalam proses itu, terpilih seorang warga yang juga merupakan jemaah masjid. Namun, setelahnya muncul susunan kepengurusan baru yang justru menggeser jajaran yayasan dan pengurus takmir sebelumnya.
Ia menyayangkan konflik berkepanjangan tersebut karena berdampak pada kenyamanan jemaah. Bahkan, pada 2025, pihaknya mengaku sempat kehilangan kendali atas pengelolaan kotak amal selama dua kali pelaksanaan salat Jumat. Persoalan itu juga sempat dilaporkan kepada kepolisian.
“Akibat kondisi tidak harmonis ini ada ketidaknyamanan jemaah untuk beribadah. Padahal siapa pun bahkan tak terbatas hanya warga Karanglo Indah saja, bisa bebas mau salat. Pintu tempat salat tetap kami buka untuk umum,” urainya.
Tiga Pengurus Takmir Jadi Tergugat Utama
Sementara itu, Kuasa Hukum Tergugat Dr Yayan Riyanto SH MH menjelaskan, gugatan perdata tersebut menyeret tiga pengurus takmir sebagai tergugat utama. Mereka adalah Indro Triyono sebagai Tergugat I, Mochammad Isbandi sebagai Tergugat II, dan Fadjar Abdi sebagai Tergugat III.
Selain itu, Yayasan Syuhada Karanglo Indah, KUA Blimbing, Kemenag Kota Malang, Kelurahan Balearjosari, serta PD BKMM-DMI Kota Malang turut dicantumkan sebagai pihak turut tergugat.
Yayan bersama tim kuasa hukum yang terdiri atas V.LF. Bili, Imam Syafi’i, Sigit Rahmantoro, Febry Andy, Tommy H. Timbang, Farhan Faelani, Rifqi I. Wibowo, dan Shendy Prasetyo menyayangkan gugatan tersebut. Ia juga mempersoalkan keterlibatan para penggugat dalam aktivitas keagamaan di masjid.
Menurutnya, Yayasan Syuhada Karanglo Indah telah memiliki legalitas berdasarkan akta notaris tertanggal 1 Agustus 2024. Yayasan tersebut juga telah memperoleh pengesahan Kementerian Hukum dan HAM dengan Nomor AHU-0012207.AH.01.04.Tahun 2024.
“Yayasan Syuhada Karanglo Indah berdasarkan akta notaris tertanggal 1 Agustus 2024, telah memperoleh pengesahan Kementerian Hukum dan HAM. Masjid itu berdiri di atas empat sertifikat tanah wakaf, dua di Kabupaten dan dua di Kota Malang, bukan fasum pemberian pengembang yang disebut para penggugat,” tegasnya.
Baca juga: Warga Tumpang Nyaris Dimassa Usai Diduga Curi Kotak Amal di Masjid Putih Kota Batu
Yayan menambahkan, keberadaan empat Akta Ikrar Wakaf yang berasal dari sertifikat hak milik (SHM) pribadi menjadi dasar pihaknya membantah klaim bahwa lahan masjid merupakan fasilitas umum perumahan.
Sebaliknya, para penggugat mendalilkan masjid tersebut berdiri di atas lahan fasilitas umum sejak 1982. Karena itu, pengelolaan tanah sebagai aset yayasan dipersoalkan karena dinilai tidak melibatkan persetujuan warga.
Baca Juga Berita Tugumalang.id di Google News
redaktur: jatmiko





































