Kota Batu, Tugumalang.id – Pemerintah terus mempercepat realisasi program perumahan bagi masyarakat di daerah. Di Kota Batu, sebanyak 200 warga diproyeksikan menjadi penerima manfaat Program Bedah Rumah Prabowo atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Sebelum proses renovasi dimulai, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Ketua Satgas Perumahan Hashim S. Djojohadikusumo meninjau rumah milik Suharminingsih di Jalan Dewi Sartika, RT 003 RW 009, Kelurahan Temas, Kecamatan Batu, Kota Batu, Rabu (1/7/2026).
Kementerian PKP mengalokasikan 200 kuota BSPS yang tersebar di tiga kecamatan di Kota Batu. Masing-masing penerima memperoleh bantuan sebesar Rp20 juta. Hingga saat ini, 12 calon penerima telah lolos verifikasi administrasi dan lapangan.
Baca juga: Dorong Akselerasi 3 Juta Rumah Subsidi, Menteri PKP Tantang Perbangkan Lawan Rentenir
Alokasi Rumah di Jawa Timur Meningkat Signifikan
Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan pemerintah berkomitmen mempercepat pelaksanaan program perumahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, alokasi program perumahan di Jawa Timur meningkat signifikan.
Dari sebelumnya hanya 4.000 unit rumah, kini meningkat menjadi 33.000 unit atau naik sekitar 692 persen.
Pria yang akrab disapa Ara itu menjelaskan, program bedah rumah tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik bangunan dari Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menjadi Rumah Layak Huni (RLH). Pemerintah juga ingin memperkuat ekonomi keluarga penerima manfaat agar kawasan tersebut tidak kembali menjadi kumuh.
“Contohnya, kami perbaiki rumah ibu Suharminingsih di Temas, Kota Batu ini. Kalau tidak diperbaiki, dikhawatirkan akan kumuh lagi. Selain itu, kami juga fokus memperkuat ekonomi keluarga ini juga,” tegas Menteri PKP.
Pembangunan Dimulai 10 Juli 2026
Ara mengatakan pembangunan fisik program bedah rumah di Kota Batu dijadwalkan dimulai serentak pada 10 Juli 2026. Pelaksanaan tahun ini juga lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya yang baru dimulai pada September.
Ia menegaskan pelaksanaan program dilakukan secara transparan. Apabila terdapat sisa dana pembangunan, seluruh sisa anggaran wajib dikembalikan kepada penerima manfaat.
“Jadi ekonomi dari program ini berputar di kawasan itu,” ujarnya.
Disiapkan Sertifikasi Tanah dan Dukungan Pembiayaan
Selain memperbaiki rumah, pemerintah juga menyiapkan program pendukung untuk memperkuat ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Salah satunya melalui sertifikasi tanah gratis bagi MBR yang belum terjangkau program Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melalui skema Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
“Ini program yang sangat pro-rakyat. Bukan hanya rumah yang dibedah, tapi juga ada sertifikasi tanah gratis untuk MBR,” kata Ara.
Menurutnya, pembenahan rumah tidak boleh berhenti pada pembangunan fisik. Ketahanan ekonomi keluarga juga harus diperkuat agar rumah yang telah diperbaiki tidak kembali dalam kondisi kumuh.
Pemerintah juga menyiapkan dua skema pembiayaan ekonomi. Pertama, akses pembiayaan melalui Permodalan Nasional Madani (PNM) dengan bunga yang disebut turun dari 22 persen menjadi 8 persen. Kedua, fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan di bawah Rp100 juta tanpa agunan dengan bunga sekitar 0,5 persen per bulan atau setara 6 persen per tahun.
Sementara itu, Ketua Satgas Perumahan Hashim S. Djojohadikusumo menegaskan pihaknya akan mengawal pelaksanaan program agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat lapisan bawah.
Ia juga menyarankan pemerintah memperluas program sertifikasi tanah gratis yang ditargetkan menjangkau hingga 2 juta kepala keluarga dalam setahun, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Saya pastikan program ini terus terkawal dengan baik, terutama soal manfaatnya yang harus dirasakan masyarakat lapisan bawah. Termasuk nanti jika ada kawasan dengan harga tanah tinggi, itu juga harus ada intervensi khusus dari Presiden,” ujar Hashim.
Baca Juga Berita Tugumalang.id di Google News
editor: jatmiko
