MALANG – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Republik Indonesia, Nadiem Makarim, menegaskan jika Pembelajaran Tatap Muka (PTM) akan dilaksanakan pada Juli 2021 mendatang. Hal ini ia sampaikan sesuai dengan keputusan SKB 4 Menteri beberapa waktu lalu.
Keputusan ini, ternyata mendapat sambutan baik dari Ketua Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, Dr Toni Toharudin. Ia bahkan mengatakan jika PTM ini tergolong terlambat dilaksanakan di Indonesia.
“Kita lembaga akreditasi juga sangat menyayangkan pada pemerintah, program tatap muka ini sangat terlambat. Tidak mungkin kita tidak mengevaluasi atau menganalisis suatu sistem yang bisa menjalankan program tatap muka,” tegasnya saat memberi mater dalam acara Fellowship Jurnalis Pendidikan yang digagas oleh Gerakan Wartawan Peduli Pendidikan (GWPP) dan PT Paragon Technology and Innovation beberapa waktu lalu.
Terlalu lama para siswa melakukan pembelajaran daring ini membuat terjadinya learning lost, atau pembelajaran yang pernah disampaikan itu makin lama makin menurun karena keterlambatan program tatap muka ini.
“Sehingga memang betul keterlambatan ini mengakibatkan banyak peristiwa yang membuat para siswa kehilangan proses pembelajaran yang sangat berarti,” ujarnya.
Lalu, bagaimana persiapan pembelajaran tatap muka di Kabupaten Malang?
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang, Wahyu Hidayat, mengatakan jika dalam waktu dekat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang akan melakukan ancang-ancang melakukan simulasi PTM.
“Kita juga minta ke Kepala Dinas Pendidikan terkait persyaratan-persyaratan seperti pembentukan Satgas sampai sarana prasarana pendukung harus lengkap, kalau tidak kita tidak akan berani melakukan (pembelajaran tatap muka),” ungkapnya.
“Awal Juli kita akan melakukan persiapan, dan kondisi kita masih zona orange, jadi ada beberapa sekolah yang dalam seminggu tatap muka hanya 2 kali. Kemudian siswa yang ada dalam kelas harus kita jaga, juga satgasnya, begitupun sarana prasarana sekolah yang menerima tatap muka harus siap,” sambungnya.
Mantan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya ini juga mengatakan bahwa sarana dan prasarana yang harus dipenuhi sekolah untuk bisa melakukan PTM diantaranya mulai dari hand sanitizer, tempat cuci tangan, pembatasan jumlah siswa, termasuk Satgas COVID-19 Sekolah.
Di tempat terpisah, Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Malang, Arbani Mukti Wibowo, juga mengatakan bahwa tempat cuci tangan sampai penyemprotan desinfektan juga salah satu dari protokol kesehatan yang penting.
“Juga untuk jumlah murid yang masuk melihat zonasi per desa. Kalau zona hijau bisa seratus persen murid yang ikut sekolah tatap muka, kalau zona kuning 50 persen, kalau zona orange 15 persen, dan kalau merah tidak boleh tatap muka,” tuturnya.
Ia juga mengingatkan agar setiap sekolah wajib memiliki kontak person faskes-faskes terdekat.
Pria yang mengawali karir sebagai dokter gigi ini mengatakan bahwa Dinas Kesehatan hanya memfasilitasi untuk vaksinasi para guru.
“Kita juga hanya membina bagaimana sih prokes yang benar. Minimal mereka punya Satgas COVID-19 Sekolah seperti dulu ada ruang UKS jika ada anak yang sakit saat bersekolah. Kemudian selama bersekolah menjaga jarak,” pungkasnya.
Namun, ternyata ia tidak sepenuhnya setuju dengan pemberlakuan pembelajaran tatap muka saat pandemi COVID-19 ini. Salah satunya adalah Tokoh Pendidikan di Kabupaten Malang, Kasman, menilai jika PTM masih riskan jika dilaksanakan saat Pandemi COVID-19 belum benar-benar hilang dari Indonesia.
“Kalau untuk pembelajaran tatap muka secara keseluruhan menurut saya belum waktunya, karena kita harus mengutamakan kesehatan terlebih dahulu,” terang Pensiunan Komite Sekolah SMP PGRI 5 Tirtoyudo dan Pengawas Pembantu TK Purwodadi ini.
“Kalau untuk pembelajaran baik online maupun offline itu kalau dilakukan sungguh-sungguh pasti sama saja,” pungkasnya.
