MALANG, Tugumalang.id – Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Malang, Zulham Akhmad Mubarrok, menerima berbagai keluhan terkait menu Makan Bergizi Gratis (MBG) kering yang dinilai tak layak. Sejumlah laporan menyebutkan buah yang dibagikan masih mentah, roti sudah kedaluwarsa, hingga makanan yang dianggap tidak memenuhi standar gizi.
Keluhan MBG Kering Muncul di Sejumlah Kecamatan
Menu MBG kering dibagikan selama Ramadan agar siswa dapat membawanya pulang dan menyantapnya saat berbuka puasa. Skema ini diterapkan karena makanan kering dinilai tidak mudah basi sehingga lebih aman dikonsumsi di rumah.
“Saya dan beberapa teman anggota DPRD Kabupaten Malang lainnya menerima banyak keluhan melalui Whatsapp (terkait MBG),” ujar Zulham, belum lama ini.
Baca juga: Komisi D DPRD Kota Malang Minta Evaluasi Menu MBG Kering Ramadan 2026
Keluhan tersebut disampaikan wali murid dari belasan kecamatan di Kabupaten Malang, antara lain Lawang, Poncokusumo, Bululawang, Kepanjen, Gondanglegi, Singosari, Tumpang, serta sejumlah kecamatan lainnya.
Zulham juga mencermati adanya pola serupa dari beberapa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Menu yang dibagikan disebut selalu terdiri atas kurma atau buah-buahan, susu, dan roti.
Menu tersebut dinilai tidak memenuhi standar gizi. Padahal, setiap paket MBG semestinya telah melalui penilaian kadar gizi oleh ahli gizi.
“Masa ahli gizi merekomendasikan buah mentah dan roti kadaluarsa,” kata Zulham.
Dalam waktu dekat, ia berencana meminta Satgas MBG Kabupaten Malang dan Dinas Pendidikan untuk menggelar rapat koordinasi. Menurutnya, selama ini belum pernah ada rapat koordinasi terkait MBG yang melibatkan DPRD Kabupaten Malang.
“Selama ini tidak pernah rapat koordinasi. Kami (DPRD) tidak pernah tahu perkembangannya, quality control-nya, hari ini sudah jalan berapa persen, dan sebagainya,” terang Zulham.
Baca juga: Junjung Toleransi, SMPN 6 Malang Minta Siswa Non Muslim Juga Dapat MBG Kering Selama Ramadan
DPRD Minta Evaluasi Tanpa Generalisasi Program
Terpisah, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Malang, Ziaul Haq, meminta publik tidak menggeneralisasi persoalan yang muncul dalam program MBG. Ia menegaskan, temuan di lapangan tidak serta-merta mencerminkan seluruh pelaksanaan SPPG.
Menurutnya, pelaksanaan SPPG selama ini telah melalui mekanisme pengawasan dan standar yang jelas, baik dari sisi kualitas bahan pangan maupun proses distribusi. Ia menilai tudingan yang beredar berpotensi membentuk opini negatif tanpa melihat data secara menyeluruh.
“Kalau ada satu dua temuan di lapangan, itu harus dilihat secara proporsional. Jangan kemudian digeneralisasi seolah-olah seluruh SPPG menyajikan makanan yang tidak layak. Itu tidak fair,” ujar Zia.
Ia mengaku terus berkoordinasi dengan koordinator SPPG di setiap kecamatan untuk memastikan menu yang disajikan sesuai standar kelayakan dan gizi. Dokumentasi berupa foto menu hingga proses penyajian, kata dia, turut diterima sebagai bagian dari pengawasan.
“Kami dikirim gambar, menu, proses dan lainnya. Bagus sesuai standar. Tapi kami juga tidak menyebut program ini sudah sempurna, kami tetap menerima kritik,” kata Zia.
Baca Juga Berita Tugumalang.id di Google News
Reporter: Aisyah Nawangsari Putri
redaktur: jatmiko
