MALANG – Kopri PMII Jawa Timur menyebutkan ada disharmonisasi kebijakan dalam penerapan PPKM Darurat. Akibatnya, banyak kekacauan arus informasi yang beredar di masyarakat yang justru membuat resah dan sistem imun dalam tubuh semakin menurun.
Hal ini diungkapkan Ketua Kopri PMII Jatim, Dini Adhiyati, bahwa di saat angka kasus Covid-19 melonjak drastis, ada banyak pihak yang menjadikan disharmonisasi kebijakan ini jadi sasaran empuk.
Mereka, pihak yang tidak bertanggung jawab justru menyebarkan informasi tidak benar di media sosial. Akibatnya, masyarakat justru merasa resah. Hal ini menurut dia justru rentan membuat sistem imun tubuh menurun dan berisiko terpapar virus.
Padahal, lanjut Dhini, menyitir pernyataan Menteri Kominfo, Johnny G.Plate, seharusnya peran digital harusnya mampu berperan dalam penanganan pandemi. Tapi dalam situasi ini, kenyataan berbeda yang didapat.
”Malah ada agenda khusus menggalang isu berhenti mengikuti isu-isu Covid-19,” kata dia, Selasa (20/7/2021).
Namun, saat ini apa yang terjadi menurut Dini malah terjadi disharmonisasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Hal ini membuat upaya penanganan di berbagai daerah tidak sinkron. Buktinya, bentrok antar pemerintah dan sipil justru terjadi.
“PPKM Darurat ini tidak jelas regulasinya. Sanksi bagi pelanggarnya tidak dijelaskan rinci. Padahal besar harapan melalui kebijakan PPKM Darurat Jawa-Bali seharusnya dapat mencapai target penurunan kasus yang diharapkan,” ungkapnya.
Terbaru, perpanjangan masa PPKM Darurat ini malah justru dinilai dia menambah kekhawatiran baru. Dimana pembatasan kegiatan ekonomi masyakat ini justru membuat masyarakat sengsara karena kehilangan mata pencaharian.
”Selain itu, juga muncul kekhawatiran baru misal dalam penyaluran bantuan sosial. Ini harus juga diawasi secara ketat,” tambahnya.
Dari realita tersebut tentu menjadi evaluasi penuh bagi pemerintah untuk lebih mempertimbangkan aspek kesejahteraan masyarakat yang patut diperhatikan.
Begitu pula, imbuh dia, agenda penting pemerintah dalam mengakselerasi kebijakan meningkatkan pencapaian target testing, tracing, maupun percepatan vaksinasi yang diharapkan terlaksana secara konsisten.
“Sejarah memang membuktikan Vaksin beberapa kali telah menyelamatkan dunia dari pandemi. Tapi sisi lain, perlu upaya pemulihan kepercayaan rakyat untuk mendukung vaksinasi,” jelasnya.
Dan yang paling penting, kata dia, pemerintah perlu meningkatkan edukasi dan sosialisasi agar warga tidak mengalami keresahan akibat arus informasi yang simpang siur.
“Masyarakat juga sebagai komponen kecil negara diharapkan jangan sampai terkecoh dengan isu-isu Covid-19 tanpa terkonfirmasi,” ujarnya.
Dini berharap, ada kolaborasi penanganan Covid-19 ini dari semua elemen. Bahwa penting dalam situasi saat ini membangkitkan solidaritas kemanusiaan dan gotong royong dengan berbagai cara.
”Didukung dengan pentingnya mengolah pikiran positif oleh masyarakat setidaknya dapat meningkatkan kepercayaan kepada pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19,” pungkasnya.
Reporter : Ulul Azmy
Redaktur : Sujatmiko
