MALANG, Tugumalang – – Rencana menerapkan skema jalur satu arah untuk memecah kemacetan di kawasan Kayutangan Heritage, Jalan Jenderal Basuki Rachmat Kota Malang menuai polemik. Warga setempat mengungkapkan keresahannya atas rencana skema satu arah itu.
Warga setempat tampaknya masih merasa khawatir dengan dampak penerapan skema jalur satu arah di Kayutangan. Pasalnya, sejumlah jalur pengalihan dinilai akan berpotensi mengalami kepadatan arus lalu lintas. Seperti di Jalan Semeru dan Simpang 3 Jalan Kawi arah Alun Alun Kota Malang.
“Ketakutan warga itu akan terjadi kemacetan luar biasa di simpang 3 itu. Sekarang aja padat, apalagi kalau di situ menjadi jalur alternati. Tentunya kalau macet warga akan sulit keluar kampung,” ucap Guntu Riansyah, Ketua RW 10 Kampoeng Heritage Kajoetangan.
Selain itu menurutnya, penerapan skema jalur satu arah bisa berdampak bagi kampung tematik yakni Kampoeng Heritage Kajoetangan. Dia khawatir wisatawan kesulitan mencari jalur masuk kampung wisata itu.
“Kami juga takut nantinya wisatawan kesulitan mencari pintu masuk ke kampung wisata kami,” ujarnya.
Ketua RW 9 Kampoeng Heritage Kajoetangan, Edy Hermanto mengungkapkan bahwa masih banyak warganya yang kebingungan dengan rencana skema satu arah itu. Pasalnya, tak banyak warga setempat yang mendapat sosialisasi.
“Warga sini itu bingung arahnya mau seperti apa. Jangan sampai terlalu muter muter. Sosialisasikan yang bener dulu, terutama warga setempat secara merata,” ungkapnya.
“Secara pribadi, lebih baik dua arah saja. Saya kira tidak akan mengurai kemacetan. Kok skema satu arah tapi sampai tengah aja, itu banyak yang bingung,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Kota Malang, Isa Wahyudi khawatir Kampoeng Heritage Kajoetangan bisa terus meredup jika tak turut mendapat perhatian pemerintah. Pasalnya, pembangungan pedestrian Kayutangan saja telah terbukti mengurangi kunjungan wisata di Kampoeng Heritage Kajoetangan.
“Wisata di Kota Malang saat ini yang paling seksi adalah di Kayutangan. Wisata di Kayutangan itu ibaratnya ada 2, di pedestrian dan di dalam perkampungan. Warga tentu berharap wisatawan juga bisa masuk ke kampung wisatanya. Tapi ketika pedestrian dibangun itu wisatawan tidak masuk ke kampung,” paparnya.
Dia tak memungkiri hiruk pikuk keramian di pertokoan Jalan Jenderal Basuki Rachmat, Kota Malang telah meningkatkan citra Kayutangan. Namun keramaian itu tak banyak berdampak baik bagi peningkatan perekonomian atau kesejahteraan warga setempat.
“Harapannya kan di Kayutangan ada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tapi kenyataannya yang ramai di koridor saja yakni kafe dan restoran. Butuh trobosan agar tak ada kesenjangan antara yang di luar dan di dalam kampung,” bebernya.
“Selama ini masih jalur 2 arah pun, faktanya tidak banyak yang masuk kampung wisata. Saya tidak tau kalau 1 arah nanti bagaimana. Kemarin ramai (kegiatan besar) saja tidak ada yang masuk kampung,” lanjutnya.
Terpisah, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang, Widjaja Saleh Putra mengatakan bahwa skema satu arah di Kayutangan tersebut merupakan upaya pemerintah dalam memecah kemacetan. Dia mengakui bahwa Kota Malang terkendala minimnya infrastruktur jalur lalu lintas.
“Maka solusinya manajemen rekayasa lalu lintas itu. Dua arah saja katanya macet. Maka justru itu kami ingin menatanya agar tidak macet dengan skema satu arah itu. Tentu akan kami tata dengan baik,” tuturnya.
Dia mengatakan bahwa uji coba skema jalur satu arah akan dimulai pada pertengahan Februari 2023 mendatang. Pihaknya tak memungkiri memang masih ada warga yang belum memahami konsep skema jalur satu arah itu.
“Pengaruh utama bukan di kampung wisatanya, tapi kawasan Klojen. Ini kami masih sosialisasi dengan warga dan pembahasan forum lalin. Harapannya, kami bisa mengambil skema terbaik,” katanya.
Sekretaris Komisi C DPRD Kota Malang, Ahmad Wanedi mengatakan bahwa keresahan hingga penolakan warga soal rencana skema satu arah merupakan dinamika dalam sebuah kebijakan baru.
“Itu dinamika masyarakat, tapi tentu juga menjadikan pertimbangan. Kalau kami, yang penting (skema satu arah) mempunyai nilai manfaat dan masalah kemacetan bisa terurai,” pesannya.
“Kebijakan baru tidah boleh menimbulkan permasalahan baru. Sehingga harus berdampak positif bagi masyarakat,” tandasnya.
Reporter: M Sholeh
editor: jatmiko
