Tugumalang.id – Kejari Kota Batu memberi atensi penuh terhadap pengungkapan kasus korupsi pembangunan Puskesmas Bumiaji tahun anggaran 2021. Saat ini, Kejari fokus mendalami dugaan aliran dana korupsi itu berputar.
Kejari masih terus mengumpulkan data dan bukti untuk mengungkap tuntas perkara kasus itu. Salah satunya yang sedang diungkap adalah aliran dana korupsi yang diduga juga diterima oleh Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kota Batu Kartika Trisulandari.
Kartika sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka bersama 3 rekanan lain. Kartika selaku Kepala Dinas yang memiliki wewenang memeriksa hasil pekerjaan tidak bekerja semestinya sehingga mengakibatkan kerugian uang negara mencapai kurang lebih Rp 300 juta.
Baca Juga: Kejari Kota Batu Periksa 18 Saksi, Terkait Dugaan Korupsi Gedung Puskesmas Bumiaji
Kasi Intel Kejari Kota Batu, M Januar Ferdian, mengatakan saat ini, pihaknya tengah mendalami terkait aliran dana kasus korupsi gedung puskesmas tersebut. Salah satu caranya membongkar modus transaksi dana yang dikorupsi termasuk cara mereka mengalirkan uang korupsi itu.
Ferdian menjelaskan penyidik saat ini tengah mendalami modus operandi transaksional dana yang diduga dikorupsi para tersangka. Fokus penyidik menyasar pada kemungkinan modus yang digunakan. Di antaranya sistem transfer, tunai dan sistem perantara, atau person to person.
”Iya, ini yang juga sedang kita dalami. Bagaimana mengetahui aliran dana yang tidak wajar. Kita masih terus mengumpulkan data dan memeriksa saksi-saksi,” kata Januar dikonfirmasi, Jumat (12/1/2024).
Seperti diberitakan sebelummya, Kadinkes Kota Batu Kartika Trisulandari ditetapkan menjadi tersangka pada Selasa (9/1/2024) bersama Abdul Khanif selaku pihak rekanan proyek pembangunan Puskesmas Bumiaji.
Baca Juga: Segini Jumlah Harta Kekayaan Kadinkes Kota Batu, Tersangka Korupsi Puskesmas Bumiaji
Penetapan tersangka baru ini sebagai babak kedua pengusutan kasus yang sudah diselidiki sejak 2022 lalu. Pada 11 Oktober 2023, Kejari Kota Batu telah menetapkan dua orang tersangka awal yakni Angga Dwi Prastya selaku pelaksana pekerjaan dan Diah Aryati selaku konsultan pengawas.
”Kami masih terus melakukan pengembangan kasus ini. Sejauh ini, masih kita dalami juga soal aliran dana ini, apakah mengalir ke ASN atau pihak lain,” jelasnya.
Lebih lanjut, penetapan tersangka ini tidak sekaligus melakukan penyitaan aset karena masih dalam tahap penghitungan kerugian uang negara dan untuk keperluan penyelidikan.
Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) di situs resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Kartika tercatat memiliki total harta kekayaan sebesar Rp3.003.195.065.
Adapun, jumlah harta kekayaan itu didasarkan dari laporan terakhirnya pada 15 Februari 2023. Harta senilai Rp 3 miliar lebih tersebut terdiri dari tanah dan bangunan senilai Rp 1.220.000.000, kemudian kas dan setara kas senilai Rp1.132.195.065.
Selain itu, Kartika juga tercatat memiliki harta berupa alat transportasi dan mesin dengan nilai mencapai Rp651.000.000. Alat transportasi itu terdiri dari 1 unit Mobil Honda HRV RU1 1.5 E CVT CKD Tahun 2017, motor Honda NC 1100 Vario JF13E/ Sepeda Motor tahun 2009, Honda Brio Satya 1.2 E CVT CKD tahun 2018 dan Hyundai Stargazer Prime 4×2 AT tahun 2022.
“Belum ada penyitaan aset. Kami masih pendalaman dan perhitungan kerugian uang negara dulu,” imbuhnya.
Sementara itu, jika terbukti bersalah, maka karir Kartika terancam di ujung tanduk. Ketika putusan hukumnya nanti sudah inkrah atau berkekuatan hukum tetap, maka Kartika terancam diberhentikan dengan tidak hormat.
Kendati begitu, Pemkot Batu tetap akan memberikan pendampingan dan bantuan hukum sebagai bentuk mengedepankan asas praduga tak bersalah. Dengan begitu, yang bersangkutan bisa fokus menjalankan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Pendampingan hukum akan dilakukan KORPRI melalui Lembaga KORPRI Bantuan Hukum (LKBH) dengan tetap menganut praduga tak bersalah
Baca Juga Berita tugumalang.id di Google News
Reporter: M Ulul Azmy
Editor: Herlianto. A
