Jakarta, Tugumalang.id – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan program Sekolah Rakyat diawali dari kejujuran mengakui masih banyak anak Indonesia yang tidak sekolah, putus sekolah, maupun berpotensi putus sekolah.
Pesan itu disampaikan saat menerima audiensi Gubernur Papua Mathius Derek Fakhiri, Bupati Solok Selatan Khairunas, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih, dan Wakil Bupati Puncak Naftali Akawal di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Senin (29/6/2026).
“Satu hal yang penting dari Sekolah Rakyat ini dimulai dari kejujuran, dimana kita harus jujur bapak ibu sekalian, banyak anak-anak usia sekolah yang tidak sekolah. Namanya ATS atau Anak Tidak Sekolah, empat juta lebih di datanya BPS seluruh Indonesia, mereka belum sekolah, tidak sekolah, putus sekolah, dan berpotensi putus sekolah,” kata Gus Ipul didampingi Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono.
Baca juga: Gus Ipul Pimpin Ikrar 7.588 Petugas Sensus Ekonomi 2026 di Sumatera Selatan
Masih Banyak Anak Tidak Sekolah
Gus Ipul menjelaskan, anak-anak yang tidak sekolah tersebut mungkin berada di sekitar masyarakat, tetapi keberadaannya belum disadari sehingga belum terjangkau dalam proses pembangunan.
“Banyak anak-anak di Sekolah Rakyat yang merupakan bagian dari ATS ini. Contoh, gak usah jauh-jauh di Papua, gak usah jauh-jauh di Solok Selatan. Di Jakarta itu ada namanya Al-Jabbar, 15 kilometer kira-kira dari Istana Negara, dia usia 15 tahun, tetapi tidak pernah sekolah,” ujarnya.
Menurut Gus Ipul, Presiden Prabowo Subianto menyebut mereka sebagai the invisible people, yakni keluarga yang penderitaannya tidak tampak sehingga memerlukan perhatian khusus melalui program Sekolah Rakyat.
Ajak Kepala Daerah Percepat Sekolah Rakyat
Berdasarkan kondisi tersebut, Gus Ipul mengajak para kepala daerah mendukung dan berkolaborasi dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat di wilayah masing-masing. Dukungan itu juga mencakup percepatan pembangunan dan perluasan Sekolah Rakyat sesuai target Presiden, yakni satu kabupaten/kota memiliki satu Sekolah Rakyat.
“Ini Bapak/Ibu sekalian yang saya hormati, satu hal yang penting untuk bisa kita tindak lanjuti bersama-sama. Saya percaya bahwa para Gubernur, Bupati, Wali Kota ini sangat memahami kondisi objektif masyarakatnya,” ungkapnya.
Pemutakhiran DTSEN Jadi Kunci Ketepatan Bansos
Selain Sekolah Rakyat, Gus Ipul menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar data semakin akurat dan bantuan sosial tepat sasaran.
Ia menjelaskan, DTSEN dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS), sedangkan Kementerian Sosial bersama pemerintah daerah bertugas melakukan pemutakhiran data.
Pemutakhiran dilakukan melalui dua jalur, yakni jalur formal melalui aplikasi SIKS-NG yang dioperasikan oleh operator desa/kelurahan dan dinas sosial, serta jalur partisipatif melalui aplikasi Cek Bansos, ground check oleh pendamping, call center, dan WhatsApp Center.
“Saya ingin mengajak pada kesempatan ini, bahwa data itu kita mutakhirkan dan bergantung kepada kita. Kalau data kita yang dari bawah itu baik, maka ke atasnya juga akan baik. Kalau datanya dari bawah itu sedikit berantakan, maka ke atasnya juga nanti akan ada bias-bias yang luar biasa,” ujarnya.
Baca juga: Mensos Gus Ipul Dorong Kades Kabupaten Malang Aktif Perbarui DTSEN
Papua Siap Kawal Program Sekolah Rakyat
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Papua Mathius Derek Fakhiri menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto atas hadirnya program Sekolah Rakyat. Ia berkomitmen mendorong pemerintah kabupaten dan kota di Papua agar menyukseskan program tersebut.
Saat ini, pembangunan gedung Sekolah Rakyat permanen tengah berlangsung di tiga lokasi di Provinsi Papua, yakni Kabupaten Biak Numfor, Jayapura, dan Sarmi.
“Dengan program Pak Presiden melalui Sekolah Rakyat itu membantu pemerintah Provinsi Papua untuk mendorong semua anak-anak Papua bisa dapat layanan pendidikan dengan baik. Tentunya program ini kami akan kawal biar segera dibangun di tahun 2026-2027, dan mungkin seterusnya nanti ada beberapa titik lagi,” kata Mathius.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Bapperinda Provinsi Papua Jimmy Albertho Yosaphat Thesia, Kepala Dinas Sosial Provinsi Papua Djong H. W. Makanuay, Asisten I Bupati Solok Selatan Efi Yandri, serta pejabat terkait lainnya.
Baca Juga Berita Tugumalang.id di Google News
Sumber: Rilis Kemensos RI
editor: jatmiko
