Malang, Tugumalang.id – DPRD Kota Malang mendorong Pemprov Jatim tidak hanya menghadirkan layanan transportasi publik yang mumpuni. Program Bus Trans Jatim juga harus mampu memberdayakan sopir angkot dalam setiap operasionalnya.
Hal itu disampaikan anggota DPRD Kota Malang setelah menerima audiensi ratusan sopir angkot yang melakukan aksi demo pada Senin (28/9/2026).
Ratusan sopir angkot sebelumnya menggelar aksi dan memblokade jalan di Kantor Dishub Kota Malang. Salah satu tuntutannya adalah menolak operasional Trans Jatim koridor II.
Setelah menyampaikan aspirasi, mereka bergeser ke Gedung DPRD Kota Malang. Ketua DPRD Kota Malang beserta jajaran, Pj Sekda Kota Malang, dan OPD terkait hadir dalam audiensi tersebut.
Anggota DPRD Kota Malang Saniman Wafi mengatakan, kehadiran Bus Trans Jatim diharapkan tidak mengabaikan keberadaan angkot. Menurut dia, persoalan tersebut harus segera dibahas bersama Pemprov Jatim.
“Ketua DPRD Kota Malang sudah berkomitmen mengundang Pemprov Jatim. Kalau aspirasi driver angkot ini, adanya Trans Jatim koridor 1 masih belum dirasakan dampak positifnya oleh mereka. Yang diterima justru dampak negatifnya, pendapatan sangat menurun,” kata Saniman.
Baca juga: Ratusan Sopir Angkot Malang Demo Tolak Bus Trans Jatim Koridor II
Ia menegaskan, persoalan tersebut tidak sekadar menyangkut transportasi. Namun juga berkaitan dengan kondisi ekonomi keluarga para sopir angkot.
“Ini bicara perekonomian, pendapatan keluarga. Ini urusan perut masyarakat luas,” tegasnya.
Saniman tidak mempersoalkan keberadaan program transportasi massal tersebut. Namun, dia meminta keberhasilan Trans Jatim juga diukur dari sejauh mana program itu dapat berjalan tanpa mengabaikan keberadaan angkot yang selama ini menjadi bagian dari sistem transportasi masyarakat Kota Malang.
“Programnya bagus, tapi jangan sampai merugikan hak orang lain. Bagi kami, keberhasilan program Trans Jatim juga harus memberikan manfaat kepada angkot-angkot ini,” ucapnya.
Terlebih, setelah koridor I, rencana pengembangan Bus Trans Jatim akan berlanjut ke koridor II yang melintasi Terminal Talangagung Kepanjen, Terminal Hamid Rusdi hingga Terminal Arjosari Kota Malang.
Saniman mendorong persoalan yang muncul di koridor I diselesaikan terlebih dahulu agar tidak semakin berdampak terhadap para sopir angkot.
Ia menyebut, Kota Malang memiliki sekitar 700 angkot. Sementara itu, pemanfaatan angkot dalam program Angkot Pelajar Gratis baru melibatkan sekitar 66 angkot.
“Terus bagaimana sisanya ini? Ini bicara urusan perut. Jangan sampai mereka ditinggal begitu saja,” ujarnya.
Pemanfaatan angkot perlu disiapkan
Saniman juga mendorong adanya skema pembinaan dan alternatif pemanfaatan angkot secara berkelanjutan. Menurutnya, Pemkot Malang perlu memiliki database yang jelas mengenai kondisi angkot, mulai dari jumlah armada yang aktif hingga angkot yang sudah tidak beroperasi.
“Bagaimana pembinaan Dishub selama ini terhadap mereka? Bagaimana database-nya? Dari 700 angkot itu berapa yang aktif, berapa yang bisa kita manfaatkan, dan kalau yang tidak aktif bagaimana nasibnya? Ini juga harus dipikirkan,” tandasnya.
Baca Juga Berita Tugumalang.id di Google News
redaktur: jatmiko
