MALANG, Tugumalang – Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang merilis data angka kemiskinan Kota Malang pada 2022. Tercatat, sebanyak 38 ribu atau 4,3 persen pendudukan Kota Malang masuk kategori miskin. Ketua DPRD Kota Malang mengaku kaget melihat data angka kemiskinan itu.
Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika mengaku tercengang dengan angka kemiskinan di Kota Malang. Sebab menurutnya, idealnya angka kemiskinan di Kota Malang nol persen.
“Prosentasenya memang kecil, tapi kalau dilihat dari jumlah penduduk Kota Malang ternyatakan sampai 38 ribu jiwa. Itu yang membuat saya tercengang,” ucap politisi PDI Perjuangan itu.
Untuk itu, Made mengatakan bahwa pihaknya telah menugaskan Komisi D DPRD Kota Malang untuk menindaklanjuti data angka kemiskinan itu bersama dinas terkait di Kota Malang. Dia menargetkan angka kemiskinan di Kota Malang bisa nol persen pada 2025.
“Dua tahun ini harus diselesaikan itu angka kemiskinan di Kota Malang. Di 2023 mungkin bisa ditekan menjadi 2 persen, kemudian 2024 menjadi 1,5 persen dan di 2025 menjadi nol persen,” paparnya.
Dia juga mendorong Pemkot Malang untuk segera menindaklanjuti data BPS tersebut dengan program program strategis. Menurutnya, angka kemiskinan adalah hal penting yang harus diatasi untuk meningkatkan kualitas SDM.
Disinggung soal penurunan angka kemiskinan yang hanya menurun sekitar 2 ribu jiwa dari tahun 2021, Made mengatakan bahwa penurunan angka kemiskinan Kota Malang tahun 2022 terbantu proses recovery perekonomian pasca pandemi COVID-19.
“Kami tentu akan terus mengingatkan agar Pemkot Malang menggenjot program untuk menekan angka kemiskinan. Kita lihat saja penetrasi angka kemiskinan tahun depan,” paparnya.
Banyaknya perguruan tinggi di Kota Malang, Made juga mengaku telah menjalin komunikasi agar perguruan tinggi di Kota Malang juga memberikan sumbangsih atau gagasan hingga CSR untuk menekan angka kemiskinan di Kota Malang.
“Kami juga mendorong perguruan tinggi di Kota Malang untuk memperlebar peluang warga lokal Kota Malang untuk masuk perguruan tinggi di Kota Malang. Kemudian juga ada program beasiswa untuk warga Kota Malang agar bisa masuk perguruan tinggi,” ungkapnya.
Pihaknya juga mengaku telah meningkatkan anggaran Pemkot Malang terkait upaya menekan angka kemiskinan di Kota Malang.
“Kami juga mendorong Pemkot Malang menciptakan lapangan kerja dengan mendorong UMKM hingga ekonomi kreatif melalui Diskominfo, Diskopindag Kota Malang dan lainnya sebagai upaya menekan angka kemiskinan,” tandasnya.
Sementara itu Kepala BPS Kota Malang, Erny Fatma Setyoharini mengungkapkan bahwa sebaran pendudukan yang berada di bawah garis kemiskinan tersebar di semua wilayah di Kota Malang. Salah satu indikator garis kemiskinan tahun ini yakni pendapatan per kapita sebesar Rp 609 ribu per bulan.
“Meski ada penurunan angka kemiskinan sekitar 2 ribu jiwa, tapi angka ini belum menyamai angka sebelum pandemi. Sekarang belum serendah dulu. Karena saat pandemi angka kemiskinan terus meningkat,” kata Erny, Rabu (21/12/2022).
Menurutnya, Pemerintah Kota Malang harus terus menggencarkan dan memperbanyak program penekanan angka kemiskinan. Dengan demikian, angka kemiskinan maupun kesenjangan di Kota Malang bisa ditekan.
Namun dia mengaku optimis dengan program yang dijalankan Pemkot Malang saat ini bisa menekan angka kemiskinan jika pandemi COVID-19 tidak merebak lagi.
“Kemiskinan di Kota Malang menyentuh siapa saja. Tidak berarti yang miskin tidak sekolah, mereka juga sekolah bahkan ada yang melalui program pemerintah,” jelasnya.
Disebutkan, data angka kemiskinan ini bisa menjadi bahan evaluasi Pemkot Malang untuk membuat kebijakan kebijakan strategis dalam menekan angka kemiskinan hingga kebijakan pembangunan SDM Kota Malang.
Reporter: M Sholeh
editor: jatmiko
