BKKBN Malang Gelar Dialog Tekan Stunting Bersama Menko PMK

Tugumalang.id – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Malang menggelar dialog percepatan penurunan stunting bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Memko PMK), Muhadjir Effendy, pada Minggu (20/3/2022).

Turut hadir juga secara langsung dalam kegiatan itu Wakil Bupati Malang, Didik Gatot Subroto; Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, Nyigit Wudi Amini; dan sejumlah pendamping stunting dari berbagai perguruan tinggi di Jawa Timur.

Dalam kesempatannya, Muhadjir menyampaikan bahwa stunting bisa diakibatkan dari gizi buruk, penyakit bawaan, dan gaya hidup. Maka, edukasi dini kepada ibu dan calon ibu harus terus digencarkan untuk membangun keluarga yang berkualitas.

“Beberapa kajian ilmiah menyatakan bahwa calon manusia ketika masih janin kemudian lahir hingga usia dua tahun kalau tidak dikawal dengan baik kesehatannya maka itu bisa stunting,” ucapnya.

Terlebih, saat ini pemerintah telah menargetkan angka stunting bisa ditekan hingga 14 persen pada 2024 mendatang. Di mana saat ini angka stunting Indonesia masih berada di angka 24,6 persen.

Muhadjir juga memaparkan gambaran secara utuh kondisi stunting dan urgensi penanganan stunting dalam konteks pembangunan manusia untuk menyongsong Indonesia emas 2045.

“Yang jelas, kalau stunting tidak segera ditangani dengan sungguh-sungguh yaitu dengan ditekan serendah mungkin, maka masalah stunting tak akan selesai,” tuturnya.

“Maka penanganan stunting ini menjadi vital untuk pembangunan Indonesia ke depan, khususnya menyongsong Indonesia emas 2045. Jadi puncak usia produktif di 2045 itu ditentukan yang lahir di tahun-tahun ini. Maka kita harus tangani dengan sungguh-sungguh,” imbuhnya.

Didik Gatot Subroto dalam kesempatannya mengimbau kepada dinas-dinas terkait untuk terbuka dalam hal penyampaian data stunting. Sebab, data tersebut sangat dibutuhkan untuk penanganan stunting.

“Pesan saya kepada dinas terkait maupun tim pendamping keluarga, hari ini kita harus terbuka terhadap data stunting untuk menentukan treatment ke depannya. Kalau data disembunyikan, pasti akan tetap ketahuan karena medsos tak bisa dibendung,” ucapnya.

Stunting di Kabupaten Malang 2021 masih berada di angka 25,7 persen. Untuk itu, Didik meminta dinas-dinas terkait untuk berkolaborasi dengan pendamping dari perguruan tinggi untuk merancang perencanaan ke depan yang lebih baik.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang, Aniswaty Aziz mengatakan bahwa pihaknya telah memiliki 6.132 orang pendamping keluarga di seluruh Kabupaten Malang untuk mendata hingga melakukan treatment terhadap adanya stunting.

Pihaknya saat ini terus berupaya memberikan edukasi kepada calon pengantin, ibu hamil, hingga ibu yang punya balita untuk mengantisipasi terjadinya stunting di Kabupaten Malang.

“Jadi calon pengantin itu sudah harus diedukasi tiga bulan sebelum pernikahan dengan harapan nantinya menjadi keluarga berkualitas dan berencana dalam memiliki anak maupun ekonomi,” tutupnya.

Reporter: M Sholeh

Editor: Lizya Kristanti