Tugumalang.id – Pertamina menepis isu kelangkaan LPG subsidi 3 Kilogram atau LPG melon di wilayah Jawa Timur. Pasalnya, ketersediaan atau stok LPG subsidi 3 Kg di wilayah Jatim dipastikan aman. Masyarakat sasaran diimbau untuk membeli LPG melon di pangkalan.
Area Manager Comm, Relation & CSR, Ahad Rahedi mengatakan bahwa kondisi stok LPG di Jatim lebih dari 71.000 Metrik Ton dengan Konsumsi Harian sekitar 4.500 Metrik Ton.
“Kami menghimbau masyarakat agar membeli LPG 3kg langsung di pangkalan dan menanyakan lokasi pangkalan terdekat ke Call Center 135,” ucapnya, Kamis (3/8/2023).
Baca Juga: Jatah LPG Dikurangi, Pemkab Malang Siapkan Antisipasi Kelangkaan
Menurutnya, Pertamina juga telah melakukan penambahan pasokan LPG melon sebanyak 1,5 juta tabung di Jatim. Jumlah tersebut mencapai 102 persen dari konsumsi normal harian di seluruh Jatim.
Pihaknya juga bekerjasama dengan pemerintah daerah hingga kepolisian untuk mengantisipasi dan memantau normalisasi melalui sidak konsumen yang tidak tepat sasaran
Sementara itu, Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, juga telah melakukan pemantauan ketersediaan LPG melon di beberapa daerah di Jatim seperti di Surabaya hingga Kota Batu. Hasilnya, stok LPG melon dipastikan aman.
Baca Juga: Atasi Kelangkaan, Pemkot Batu Pasok Stok LPG 2 Ribu Tabung Perhari
Kofifah bahkan turut mengeluarkan Surat Edaran kepada Bupati/Wali Kota di Jatim agar melakukan pengawasan hingga sosialisasi pembelian di pangkalan dan konsumen LPG 3 Kg yang berhak.
“LPG 3 Kg berhak dikonsumsi oleh masyarakat miskin sesuai tulisannya. Yang tidak mampu silakan beli LPG non subsidi,” ujar Khofifah
Terpisah, Anggota DPR RI, Faisol Riza juga menyoroti isu kelangkaan LPG melon di Jatim itu. Sebab menurutnya, ketersediaan LPG subsidi di sejumlah pangkalan wilayah di Jatim juga terpantau aman.
“Terpenting adalah distribusinya. Jangan sampai LPG melon itu juga salah sasaran atau digunakan oleh restoran restoran besar, tidak tepat itu,” ucapnya.
Anggota DPR RI, Bambang Haryadi menambahkan bahwa kuota LPG 3 Kg 2023 di seluruh wilayah perlu dilakukan review kembali oleh Kementrian ESDM. Sebab menurutnya, pertumbuhan ekonomi di level UMKM skala mikro sedang meningkat.
“Ini harus dijawab dengan pemenuhan kebutuhan alokasi dengan harga yang juga terjangkau bagi masyarakat kecil,” tandasnya.
Reporter: M Sholeh
Editor: Herlianto. A
