Dari empat perkara tersebut, dua di antaranya merupakan kasus eksploitasi seksual. Sementara dua kasus lainnya berkaitan dengan perekrutan calon pekerja migran Indonesia (CPMI) secara ilegal.
Kasatres PPA dan PPO Polres Malang AKP Yulistina Sri Iriana mengatakan, pengungkapan empat perkara tersebut menjadi perhatian kepolisian karena praktik perdagangan orang mengancam keselamatan dan merampas hak-hak korban.

“Pengungkapan ini merupakan bagian dari upaya kami untuk menindak tegas praktik perdagangan orang,” ujar Yulistiana.
Dalam menjalankan aksinya, pelaku kerap memanfaatkan kesulitan ekonomi dan minimnya pengetahuan masyarakat. Mereka menawarkan pekerjaan di luar negeri dengan gaji tinggi, tetapi tidak memberikan informasi mengenai perusahaan maupun prosedur penempatan.
Yulistina mengingatkan masyarakat agar tidak gegabah menerima tawaran pekerjaan. Terutama jika tawaran tersebut menjanjikan penghasilan tinggi tanpa disertai informasi lengkap dan kejelasan legalitas.
“Masyarakat perlu lebih waspada. Jangan mudah percaya dengan tawaran pekerjaan yang menjanjikan gaji besar. Terlebih jika identitas perekrut, perusahaan, dan proses pemberangkatannya tidak jelas,” tegasnya.
Baca juga: Germo Muda di Malang Ditangkap Polisi, Diduga Terlibat TPPO
Dalam kasus perekrutan CPMI yang tidak sesuai prosedur, polisi tidak hanya memproses pelaku secara hukum. Calon pekerja yang ditemukan juga dibantu mendapatkan akses penempatan kerja yang legal.
Polres Malang berkoordinasi dengan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan Dinas Tenaga Kerja untuk memfasilitasi calon pekerja agar dapat mengikuti proses penempatan sesuai ketentuan.
Baca juga: Kasus TPPO di Malang: Saksi dari BP2MI dan Kemenaker Ungkap Fakta Legalitas PT NSP
Di sisi lain, upaya pencegahan dilakukan melalui penyuluhan dan sosialisasi mengenai TPPO. Satres PPA dan PPO Polres Malang berupaya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai potensi eksploitasi seksual hingga praktik perekrutan pekerja migran secara nonprosedural.
“Kami aktif melakukan edukasi terkait TPPO, termasuk pencegahan eksploitasi seksual dan perekrutan pekerja migran nonprosedural. Hal ini penting agar masyarakat semakin terlindungi dan kejahatan bisa dicegah,” jelas Yulistina.
Baca Juga Berita Tugumalang.id di Google News
redaktur: jatmiko





































