Sabtu, November 21, 2026
Tugumalang.id
No Result
View All Result
  • Home
  • Tugu SehatNEW
  • Peristiwa
  • Pendidikan
  • Bisnis & Properti
  • Insight
  • Pariwisata
  • Politik
  • Olahraga
  • Hukum & Kriminal
  • Ruang Cendekia
  • Home
  • Tugu SehatNEW
  • Peristiwa
  • Pendidikan
  • Bisnis & Properti
  • Insight
  • Pariwisata
  • Politik
  • Olahraga
  • Hukum & Kriminal
  • Ruang Cendekia
No Result
View All Result
Tugu Malang ID
No Result
View All Result
Home Nasional

DPR RI Sahkan UU Perampasan Aset Setelah Penantian 18 Tahun

Bagus Rachmad Saputra by Bagus Rachmad Saputra
November 20, 2026 3:15 pm
in Nasional
DPR RI Sahkan UU Perampasan Aset Setelah Penantian 18 Tahun

Isi RUU Perampasan Aset yang baru saja disahkan oleh DPR RI. /Foto: Ilustrasi dibuat dengan AI.

Share WhatsappShare FacebookShare Twitter
Malang, Tugumalang.id – Setelah melalui proses pembahasan selama kurang lebih 18 tahun, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) akhirnya menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang. Persetujuan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.

Keputusan ini menjadi tonggak baru dalam penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam upaya memburu hasil kejahatan yang selama ini kerap disembunyikan, dialihkan, atau disamarkan pelaku melalui berbagai skema.

Bagi masyarakat, kehadiran regulasi ini bukan sekadar urusan teknis hukum pidana. Aturan tersebut diharapkan dapat membantu mengembalikan kerugian negara sekaligus memulihkan hak korban kejahatan ekonomi.

READ ALSO

Brantas Mafia Tanah, Kejari Kota Malang Kembangkan Aplikasi Aduan SiPatas

Gibran Tetap Dapat Fasilitas Negara Meski Mundur Wapres

Baca juga: Di Hadapan DPRD Kota Malang, Mahasiswa Sampaikan 9 Aspirasi dan Tuntutan

Kasus korupsi dana publik, investasi bodong, penggelapan, hingga penipuan perjalanan ibadah selama ini kerap membuat korban kehilangan harta benda tanpa kepastian pengembalian aset secara cepat.

Melalui mekanisme perampasan aset, negara berupaya memutus mata rantai keuntungan dari tindak pidana. Dengan demikian, kejahatan tidak lagi memberikan keuntungan secara finansial kepada pelakunya.

Di sisi lain, pembahasan mengenai isi RUU Perampasan Aset juga menyedot perhatian publik karena menyangkut keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

DPR RI bersama pemerintah melalui Komisi III mencatat ratusan daftar inventarisasi masalah (DIM). Mereka juga menggelar berbagai rapat dengar pendapat dan kunjungan kerja sebelum membawa naskah RUU tersebut ke tingkat paripurna.

Memahami substansi aturan ini penting agar masyarakat mengetahui mekanisme penerapannya, pihak yang berwenang, serta batas-batas pengawasannya.

Pokok-Pokok Pengaturan RUU Perampasan Aset

Secara garis besar, substansi RUU Perampasan Aset mencakup landasan hukum, tahapan penanganan aset, pemulihan kerugian, hingga tata kelola pengawasan. Berikut sejumlah poin penting yang diatur di dalamnya:

1. Ruang Lingkup Tindak Pidana

Aturan ini menyasar aset yang berasal dari atau berkaitan dengan tindak pidana korupsi serta tindak pidana lainnya yang bernilai ekonomi dan merugikan keuangan negara maupun masyarakat.

Cakupannya termasuk kasus penipuan investasi bodong, penggelapan, dan penipuan perjalanan umrah.

2. Perampasan Aset Tanpa Putusan Pidana (Non-Conviction Based)

RUU ini memungkinkan pengajuan permohonan perampasan aset melalui mekanisme hukum acara khusus oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN).

Mekanisme tersebut dapat diterapkan, misalnya, ketika pelaku meninggal dunia, melarikan diri, tidak diketahui keberadaannya, atau dalam kondisi tertentu sesuai ketentuan undang-undang.

3. Tahapan Hukum Acara Perampasan Aset

Proses perampasan aset diatur melalui sejumlah tahapan, mulai dari penelusuran aset, pemblokiran, penyitaan, pemeriksaan di persidangan, upaya hukum, hingga pelaksanaan putusan pengadilan.

4. Asas Pelaksanaan dan Perlindungan Hak

Pelaksanaan perampasan aset berlandaskan asas keadilan, kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, proporsionalitas, akuntabilitas, dan kemanfaatan.

Aturan ini juga tetap memberikan perlindungan kepada pihak ketiga yang beritikad baik.

5. Beban Pembuktian Berimbang

RUU ini menerapkan pembuktian berimbang yang diuji secara terbuka di ruang persidangan. Mekanisme tersebut ditujukan untuk menjaga objektivitas sekaligus mencegah penyalahgunaan wewenang.

Pemulihan Aset dan Pengawasan Pengelolaannya

6. Pemulihan Kerugian Negara dan Korban

Aset yang berhasil dirampas diarahkan untuk memulihkan keuangan negara. Selain itu, pengembalian aset kepada korban tindak pidana menjadi salah satu prioritas untuk meringankan kerugian yang mereka alami.

7. Badan Pengelola dan Pengawas Aset

RUU ini mengamanatkan pembentukan badan pengelola aset. Tugasnya mencakup penyimpanan, pengamanan fisik, administrasi, pengelolaan hukum dan ekonomi, pemeliharaan, penilaian, pengembangan, penggunaan, hingga penjualan atau pelelangan aset.

Selain itu, diamanatkan pembentukan badan pengawas independen.

8. Transparansi Digital dan Pendanaan

Transparansi pengelolaan aset didorong melalui sistem informasi yang dilengkapi jejak audit permanen.

Sementara itu, pendanaan penyelenggaraannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sumber sah dan tidak mengikat, serta dana bagi hasil pengelolaan aset tindak pidana.

9. Masa Berlaku dan Prinsip Non-Retroaktif

Undang-undang ini berlaku 12 bulan setelah diundangkan dan setelah badan pengelola serta badan pengawas terbentuk.

Ketentuan penerapan perampasan aset berlaku terhadap tindak pidana yang dilakukan setelah undang-undang tersebut diberlakukan.

Meski telah disahkan di tingkat DPR RI, implementasi undang-undang ini masih harus melalui masa transisi selama 12 bulan setelah diundangkan. Pembentukan struktur pengelola dan pengawas juga menjadi salah satu persyaratan penerapannya.

Keberhasilan aturan ini pada akhirnya bergantung pada integritas aparat penegak hukum, kejelasan aturan turunan, serta sistem pengawasan yang ketat. Dengan demikian, mekanisme perampasan aset benar-benar dapat menjadi instrumen keadilan bagi publik.

Baca Juga Berita Tugumalang.id di Google News

redaktur: jatmiko
Tags: DPR RIIsi UU Perampasan AsetJaksa Pengacara NegaraKorupsiPemulihan Asetpenegakan hukumPerampasan AsetRUU Perampasan AsetUU Perampasan Aset

Related Posts

Brantas Mafia Tanah, Kejari Kota Malang Kembangkan Aplikasi Aduan SiPatas
Nasional

Brantas Mafia Tanah, Kejari Kota Malang Kembangkan Aplikasi Aduan SiPatas

Jumat, 20 Nov 2026
Gibran Tetap Dapat Fasilitas Negara Meski Mundur Wapres
Nasional

Gibran Tetap Dapat Fasilitas Negara Meski Mundur Wapres

Jumat, 13 Nov 2026
Hak dan Fasilitas Diterima Gibran Rakabuming Raka Pasca Mundur dari Wapres
Nasional

Hak dan Fasilitas Diterima Gibran Rakabuming Raka Pasca Mundur dari Wapres

Jumat, 13 Nov 2026
Bukan Pertama Kali Terjadi: Daftar Wakil Presiden Indonesia yang Pernah Mundur Sebelum Gibran
Nasional

Bukan Pertama Kali Terjadi: Daftar Wakil Presiden Indonesia yang Pernah Mundur Sebelum Gibran

Jumat, 13 Nov 2026
Resmi Mundur dari Wapres, Gibran Pertegas Bukan Masalah Ijazah
Nasional

Resmi Mundur dari Wapres, Gibran Pertegas Bukan Masalah Ijazah

Jumat, 13 Nov 2026
Bareskrim Tetapkan Eks Kapolri Listyo Sigit Tersangka Penyadapan Presiden
Nasional

Bareskrim Tetapkan Eks Kapolri Listyo Sigit Tersangka Penyadapan Presiden

Rabu, 4 Nov 2026
Next Post
Udin, Ahli Gizi yang Beralih Menjadi Wali Asuh di Sekolah Rakyat Kediri

Udin, Ahli Gizi yang Beralih Menjadi Wali Asuh di Sekolah Rakyat Kediri

BERITA POPULER

  • Tatik Swartiatun (tengah) didampingi kuasa hukumnya memberikan pernyataan soal sengketa Sardo Swalayan. (Foto/M Sholeh)

    Sengketa Kepemilikan Sardo Swalayan Malang Memanas, Tatik Menangkan Praperadilan

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Waspada Hujan Ringan! Prakiraan Cuaca Kota Malang Minggu 15 Maret 2026

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Perbedaan Makeup Look Korean Ulzzang, Japanese Igari, dan Chinese Douyin

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • 5 SMK Swasta Terbaik di Kota Malang 2026: Pilihan Unggulan untuk Masa Depan Cerah

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Saweran

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
Iklantm 10222026 3
Iklantm 10222026 2
Iklantm 10212026 1
Iklantm 10162026 2
Iklantm 10162026 3
Iklantm 10192026 1
Iklantm 10162026 4
Iklantm 10162026 1
Iklantm 10162026 11
Iklantm 10162026 5
Iklantm 10162026 6
Iklantm 10162026 7
Iklantm 10162026 8
Iklantm 10162026 9
Iklantm 10162026 10
Iklantm 10162026 12
Iklantm 10162026 13
Iklantm 10172026 1
Iklantm 10172026 2
Iklantm 10202026 1
Iklantm 10042026 1
21440510 796c 4a78 A1cd 0e5e0bd76582
8de19c4a 6fa9 471a 91a6 756e384f3221
02 Iklan Gerakan Arek Jatim A

Portal berita Tugu Malang (tugumalang.id) merupakan perusahaan media siber di bawah naungan PT Tugu Media Komunikasindo

LOGO TUGU MALANG RED 2021

Ikuti Kami

Navigasi Site

  • Kode Etik
  • Redaksi
  • Disclaimer
  • Kebijakan Data Pribadi
  • Tentang Kami
  • Kontak Kami
  • Form Pengaduan
  • Pedoman Media Siber

© 2021 Tugu Media Group - All Right Reserved Tugu Malang ID.

Jaringan Media 

Tugumalang.id 

Tugujatim.id 

No Result
View All Result
  • Home
  • Tugu Sehat
  • Peristiwa
  • Pendidikan
  • Bisnis & Properti
  • Insight
  • Pariwisata
  • Politik
  • Olahraga
  • Hukum & Kriminal
  • Ruang Cendekia

© 2021 Tugu Media Group - All Right Reserved Tugu Malang ID.