Informasi dihimpun, kawasan WKP Songgoriti yang membentang melintasi Kota Batu, Kabupaten Malang, hingga Kabupaten Blitar telah masuk dalam daftar lelang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sejak 19 November 2025.

Walhi menilai masuknya kembali Songgoriti dalam daftar lelang setelah sebelumnya sempat sepi peminat harus dikaji ulang secara menyeluruh. Sebab, Kota Batu memegang peran vital sebagai kawasan tangkapan air (catchment area) bagi wilayah di bawahnya.
Baca juga: Konflik Mata Air Sumberbrantas Kota Batu, WALHI Jatim Soroti Pengeboran Air Tanah
“Di Batu ada Arboretum dan titik nol Sungai Brantas di Desa Sumber Brantas. Secara geografis, kawasan tangkapan airnya berada di lereng Gunung Arjuno, Welirang, dan Anjasmoro. Jika proyek geotermal masuk, dampaknya tak hanya dirasakan warga Kota Batu, tapi juga seluruh Malang Raya dan kelestarian DAS Brantas,” ungkap Indra, perwakilan Walhi, Selasa (17/11/2026).
Indra menjelaskan, salah satu potensi dampak eksploitasi panas bumi adalah kebutuhan pasokan air dalam jumlah besar sebagai bahan baku operasional. Jika air di kawasan hulu tersedot untuk operasional pembangkit hingga mencapai 150.000 liter per detik, siklus hidrologis di wilayah tersebut dikhawatirkan terganggu.
“Air meresap dari kawasan hutan di atas. Jika disedot di hulu dalam jumlah masif, konsekuensi logisnya adalah penurunan debit air secara drastis, bahkan sumber-sumber mata air di bawahnya juga terancam. Masalahnya, sektor pariwisata, pertanian, sampai kebutuhan ibadah warga pun tidak mungkin berjalan tanpa air,” tegasnya.
Selain ancaman krisis air, Walhi mempertanyakan skema pengelolaan limbah proyek tersebut. Apakah menggunakan sistem terbuka (open loop) yang membuang limbah ke sungai atau sistem tertutup (closed loop) dengan menginjeksikan kembali air ke dalam perut bumi.
Walhi Soroti Risiko Gempa dan Pencemaran
Terkait pengelolaan limbah, Indra merujuk pada catatan inventarisasi Walhi yang menunjukkan bahwa metode injeksi juga memiliki risiko geologis. Dia mencontohkan peristiwa di Pohang, Korea Selatan, pada 2017. Aktivitas injeksi proyek geotermal di wilayah tersebut disebut memicu gempa bumi minor yang memaksa seluruh penduduk kota dievakuasi.
Sementara itu, di dalam negeri, sejumlah proyek panas bumi di Mataloko, Dieng, hingga Ciremai juga tercatat memicu pencemaran air dan kebocoran gas beracun (H2S).
“Yang berhasil itu kan cuman satu di Sulawesi, itu pun butuh waktu 20 tahun sebelum bisa beroperasi,” bebernya.
Baca juga: Proyek Geotermal di Kota Batu Dianggap Ancam Lingkungan Hidup
Walhi juga mengkritisi narasi pemerintah yang selalu mengklaim panas bumi sebagai bagian dari transisi energi bersih atau Energi Baru Terbarukan (EBT). Menurut Indra, klaim rendah emisi kerap mengabaikan fakta bahwa air tawar merupakan sumber daya terbatas yang keberlanjutannya bergantung pada kelestarian ekosistem hutan.
“Pemerintah harus menjawab dua hal mendasar. Pertama, apa urgensinya membangun pembangkit baru di tengah kondisi pasokan listrik PLN yang masih mengalami surplus? Kedua, jika ini disebut transisi energi, pembangkit energi kotor (fosil) mana yang akan dipensiunkan? Hingga hari ini, peta jalan transisi energi kita masih belum jelas,” paparnya.
Pemkot Batu Didorong Lindungi Sumber Air
Meski kewenangan perizinan sektor energi dan sumber daya mineral banyak ditarik ke pemerintah pusat, Walhi menilai Pemerintah Kota (Pemkot) Batu tidak boleh tinggal diam. Pemkot Batu didorong memaksimalkan kewenangan daerah yang masih dimiliki untuk melindungi warganya.
“Pertama, Pemkot Batu bisa segera menerbitkan produk hukum atau kebijakan perlindungan sumber daya air sebagai bentuk komitmen nyata. Kedua, pemerintah harus membuka ruang-ruang partisipatif yang transparan dalam setiap rencana pembangunan, sehingga tidak memicu kecurigaan dan konflik di tengah masyarakat,” jelas Indra.
Ia menambahkan, solidaritas warga serta penguatan nilai-nilai sosial dan budaya dalam merawat kelestarian air lintas generasi menjadi benteng utama menghadapi proyek yang dinilai berisiko tinggi tersebut. Menurutnya, pemerintah daerah harus memiliki sikap terhadap rencana proyek itu.
“Meski kewenangan energi ini diamputasi ke pusat, saya kira pemerintah daerah masih berhak menolak dan bisa. Keselamatan warga dan keberlanjutan sumber air harus menjadi prioritas tertinggi di atas kepentingan investasi semata,” pungkasnya.
Baca Juga Berita Tugumalang.id di Google News
redaktur: jatmiko





































