Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur itu berlangsung Jumat, 13 November 2026, mulai pukul 08.00 WIB di Hotel Tuwuh at Kayutangan, Jalan Kahuripan No. 9, Kota Malang.
Keterlibatan PSGAD UIN Malang menjadi bentuk kontribusi perguruan tinggi dalam mendukung agenda pemerintah daerah. Terutama untuk memperkuat perlindungan perempuan dan anak serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya perdagangan orang.
Dalam pemaparannya, Aprilia mengangkat materi “Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO): Perspektif Psikologi Sosial dan Psikologi Komunitas”.
Baca juga: PSGAD UIN Malang Dampingi Sekolah Orang Tua Hebat Kelurahan Tunjungsekar
Materi tersebut mencakup pengertian dan berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan. Mulai kekerasan fisik, psikologis, seksual, ekonomi, digital, hingga kekerasan berbasis institusi.
Dia juga menjelaskan berbagai modus TPPO, seperti perekrutan pekerja migran nonprosedural, penipuan lowongan pekerjaan melalui media sosial, eksploitasi seksual, eksploitasi anak, penjeratan utang, hingga penahanan dokumen pribadi.
Selain itu, Aprilia memaparkan landasan hukum yang berkaitan dengan pencegahan kekerasan dan TPPO. Di antaranya UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
Melalui pendekatan psikologi sosial, Aprilia menggunakan teori Ecological Systems, Social Learning, Social Norms, serta Power and Control. Pendekatan tersebut menjelaskan bahwa kekerasan dan eksploitasi bukan semata-mata persoalan individu.
Keduanya juga berkaitan dengan ketimpangan relasi kuasa, norma sosial, kerentanan ekonomi, serta lingkungan yang memungkinkan kekerasan terus berlangsung.
Data Kekerasan Perempuan dan TPPO di Jawa Timur
Aprilia turut memaparkan fenomena kekerasan dan TPPO berdasarkan data Kota Malang, Jawa Timur, dan nasional periode 2024–2026.
Data Kota Malang mencatat 120 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pada 2024. Jumlah tersebut meningkat menjadi 185 kasus pada 2025 dan mencapai 121 kasus selama Januari–Agustus 2026.
Baca juga: Kepala PSGAD UIN Malang Kaji Kepemimpinan Perempuan dari Kitab Arba’in an-Nawawiyyah
Sementara itu, data laporan sinergi Kementerian PPPA, Komnas Perempuan, dan Forum Pengada Layanan mencatat 3.077 perempuan korban kekerasan di Jawa Timur pada 2024. Angka tersebut meningkat menjadi 3.612 pada 2025.
Dalam konteks TPPO, Polda Jawa Timur mengungkap 45 kasus selama Januari–November 2026.
Menurut Aprilia, angka-angka tersebut harus menjadi peringatan sekaligus dasar untuk memperkuat kebijakan perlindungan. Dia menegaskan, peningkatan jumlah laporan tidak selalu identik dengan bertambahnya kejadian kekerasan.
Kondisi tersebut juga bisa menunjukkan meningkatnya kesadaran dan keberanian korban untuk melapor.
Karena itu, masyarakat perlu memahami tanda-tanda kekerasan dan TPPO, menghentikan budaya menyalahkan korban (victim blaming), serta membangun sistem deteksi dini dan jejaring rujukan yang aman.
PSGAD Perkuat Kolaborasi Perlindungan Perempuan dan Anak
Sebagai bagian dari kontribusi akademik UIN Maulana Malik Ibrahim Malang bagi Jawa Timur, PSGAD memiliki peran strategis dalam mengembangkan edukasi, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pendampingan psikososial, dan advokasi kebijakan terkait gender, perlindungan anak, serta disabilitas.
Aprilia menjelaskan, PSGAD siap memperkuat kolaborasi dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, lembaga layanan, organisasi perempuan, perguruan tinggi, dan komunitas masyarakat.
Kolaborasi tersebut dapat diwujudkan melalui pemetaan faktor risiko kekerasan dan TPPO, pengembangan program edukasi berbasis komunitas, peningkatan kapasitas kader perlindungan perempuan dan anak, intervensi psikologi komunitas, serta penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis data dan hasil penelitian.
PSGAD juga mendorong agar seluruh upaya perlindungan memperhatikan kelompok dengan kerentanan berlapis. Termasuk perempuan penyandang disabilitas, anak perempuan, perempuan kepala keluarga, dan pekerja migran.
Dengan demikian, perguruan tinggi tidak hanya berperan sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga menjadi mitra strategis pemerintah dalam menghadirkan perubahan sosial.
Aprilia menyampaikan, kegiatan advokasi dan sosialisasi tersebut sangat penting karena perlindungan perempuan dan anak membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
“Di balik setiap angka-angka kekerasan dan TPPO terdapat manusia, perempuan, anak, keluarga, dan masa depan yang mungkin berubah akibat kekerasan dan eksploitasi. Kita perlu membangun masyarakat yang tidak diam ketika melihat kekerasan, tidak menyalahkan korban, dan tidak memberikan ruang bagi eksploitasi manusia. Perlindungan merupakan tanggung jawab kita bersama,” ungkapnya.
Dia berharap kolaborasi antara PSGAD UIN Malang dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat terus dikembangkan menjadi program berkelanjutan.
Upaya tersebut diharapkan meningkatkan pengetahuan masyarakat, memperkuat ketahanan komunitas, serta memperluas akses layanan perlindungan. Dengan begitu, Jawa Timur dapat menjadi wilayah yang aman, inklusif, serta bebas dari kekerasan dan perdagangan orang.
Baca Juga Berita Tugumalang.id di Google News
editor: jatmiko





































