Ajakan tersebut disampaikan saat Ratna menghadiri kuliah tamu di UiTM Kampus Seremban, Malaysia, belum lama ini. Sebanyak 250 mahasiswa dan jajaran pejabat Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi (FSPPP) UiTM mengikuti kegiatan tersebut.
Mengusung tajuk Investing for the Public Good: Governance, Accountability, and Islamic Investment in Indonesia and Malaysia, Ratna membahas tata kelola dana publik di kedua negara.
Baca juga: FEB Unisma: Pilihan Utama Pendidikan Ekonomi Berlandaskan Islam di Malang
Ia menjelaskan bahwa masyarakat merupakan pemilik modal utama pembangunan negara melalui tabungan haji, dana pensiun, hingga surat berharga negara.
“Warga berhak menuntut keterbukaan atas penggunaan dana tersebut,” ujar Ratna.
Ratna menawarkan prinsip Maqasid al-Shariah sebagai alat ukur investasi publik. Dalam ekonomi Islam, harta merupakan amanah yang wajib memberikan manfaat luas bagi masyarakat.
“Artinya, pengelolaan dana negara tidak hanya mengejar untung, tetapi juga harus menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta masyarakat,” terangnya.
Pengawasan Dana Publik dan Empat Pilar Santiago Principles
Pengelolaan aset negara melalui Danantara di Indonesia dan Khazanah Nasional di Malaysia membutuhkan pengawasan yang sangat ketat.
Baca juga: Implementasi IKU, Dosen FEB Unisma jadi Dosen Tamu di Malaysia
Tanpa kontrol yang kuat, dana publik rentan menghadapi salah kelola maupun campur tangan politik.
Karena itu, kedua lembaga tersebut perlu menerapkan empat pilar Santiago Principles. Pilar tersebut mencakup mandat yang jelas, independensi, transparansi, dan akuntabilitas.
Selain itu, audit independen dan laporan terbuka menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik.

Ratna menyebut pengembangan investasi syariah di Indonesia dan Malaysia memiliki keunggulan yang saling melengkapi.
Ia mengklaim Indonesia berhasil mendorong partisipasi masyarakat melalui sukuk ritel yang diminati anak muda. Sementara itu, Malaysia unggul melalui kekuatan lembaga dana pensiun pekerjanya, yakni Employees Provident Fund (EPF) atau Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP).
Literasi Keuangan untuk Melindungi Investor
Namun, tingginya minat investasi masih menghadapi ancaman penipuan finansial. Tingkat penggunaan layanan keuangan syariah di masyarakat juga tergolong rendah.
Karena itu, Ratna mengingatkan mahasiswa agar menjadikan literasi keuangan sebagai benteng utama. Masyarakat wajib memastikan setiap investasi bersifat legal dan logis sebelum menyetorkan dana.
Kuliah tamu tersebut kemudian ditutup dengan diskusi lintas negara untuk merumuskan solusi perlindungan investor digital serta strategi promosi sukuk bagi generasi muda.
Baca Juga Berita Tugumalang.id di Google News
redaktur: jatmiko





































