Tugumalang.id – Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) mulai difungsikan sebagai salah satu tempat penyaluran bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat. Melalui skema ini, penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) atau bantuan sembako dapat mengambil bantuan di koperasi yang telah siap beroperasi.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan, mekanisme tersebut telah diuji coba di KDKMP Desa Tambakrejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis (15/10/2026).
Uji coba itu dilakukan saat Gus Ipul mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meninjau operasional koperasi tersebut.
Baca Juga: 4,3 Juta KPM Baru Terima Bansos Setelah Data DTSEN Dimutakhirkan
“Tadi uji coba juga penyaluran bansos, baik itu PKH maupun Bantuan Pangan Non-Tunai sudah bisa diambil di Kopdes. Yang sudah operasional, perangkatnya sudah lengkap, kita bisa operasikan atau bisa salurkan di Kopdes,” ujar Gus Ipul seusai kegiatan.
Ia menjelaskan, penyaluran bantuan ini melalui KDKMP melibatkan sejumlah bank penyalur yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Agen dari bank-bank tersebut ditempatkan langsung di koperasi yang telah memenuhi kesiapan operasional.
Dengan mekanisme ini, KDKMP tidak hanya menjalankan fungsi ekonomi desa dan kelurahan, tetapi juga menjadi salah satu titik layanan untuk memudahkan masyarakat mengakses bantuan sosial.
Meski demikian, pelaksanaan penyaluran melalui koperasi dilakukan pada KDKMP yang sudah beroperasi dan memiliki perangkat pendukung yang lengkap.
Baca Juga: Digitalisasi Bansos Diperluas ke 258 Kabupaten/Kota, Kemensos Dukung Perlinsos Digital
“Karena bank penyalur nanti akan buka gerai di Koperasi Desa. Jadi tentu ini lebih dekat layanannya kepada penerima manfaat. Yang kedua, bisa langsung membelanjakan untuk berbagai kebutuhan pokok yang ada di koperasi,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Gus Ipul mengungkapkan bahwa penerima manfaat baik PKH maupun sembako akan otomatis menjadi anggota KDKMP. Dia menegaskan penyaluran bansos di KDKMP tidak ada biaya tambahan dan bebas dari potongan.
“Secara bertahap, ini sudah mulai uji coba di beberapa titik, nanti semuanya akan lewat sana (Kopdes), itu sesuai arahan Presiden. Tidak ada, tidak dipotong serupiah pun,” tegasnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas menyampaikan peninjauan KDKMP secara serentak dilakukan selama delapan hari, atas arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Sebanyak 10.070 (koperasi) akan dicek, ditinjau, tentu saya menyampaikan, tidak semua bagus. Bukan berarti kalau sudah hari ini, bagus semua, ada waktu dan proses, karena ini pekerjaan besar,” kata Zulhas.
Zulhas menambahkan meskipun masih terdapat kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaannya, KDKMP memulai sesuatu yang baru agar perekonomian desa bisa tumbuh dari desa itu sendiri.
“Jadi ini milik desa, dikelola oleh kepala desa dan ketua operasi, dibantu manajer untuk mengelola ini ya. Untuk melayani seluruhnya barang-barang yang subsidi, bantuan dan subsidi,” ujarnya.
Kegiatan ini turut dihadiri Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Ketua Ombudsman RI Nuzran Joher, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi, Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana, serta pejabat terkait lainnya.
Baca Juga Berita Tugumalang.id di Google News
Sumber: Rilis Kemensos
Editor: Herlianto. A
