Malang, Tugumalang.id – DPRD Kabupaten Malang mendorong tujuh videotron milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang dimanfaatkan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Malang Amarta Faza mengatakan, potensi tersebut perlu dikaji lebih lanjut. Sebab, selama ini Pemkab Malang tetap mengeluarkan biaya untuk perawatan dan operasional videotron.
“Menurut kami, potensi yang belum dimaksimalkan dan belum dimanfaatkan dengan baik adalah tujuh videotron yang dimiliki oleh Pemkab Malang,” kata Faza, belum lama ini.
Ia menyebut, tujuh videotron tersebut bisa memberikan pemasukan bagi daerah apabila disewakan. Harapannya, videotron tidak hanya menjadi aset yang menghabiskan biaya operasional, tetapi juga menambah pemasukan.
Baca juga: Pemkab Malang Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 5,17-6 Persen pada 2027
Setiap tahun, Pemkab Malang melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) mengeluarkan biaya sekitar Rp140 tahun untuk perawatan tujuh videotron. Sementara itu, estimasi biaya listrik yang dikeluarkan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) mencapai sekitar Rp156 juta per tahun.
Dengan demikian, total biaya yang dikeluarkan untuk tujuh videotron tersebut mencapai lebih dari Rp200 juta setiap tahun. Karena itu, DPRD mendorong Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mengkaji pemanfaatan aset tersebut agar dapat memberikan kontribusi terhadap PAD.
“Bapenda sebagai leading sector agar bisa mengawal supaya tujuh videotron ini bisa dimanfaatkan dan menjadi bagian dari PAD,” kata Faza.
Ia menambahkan, belum ada riset dan kajian terkait potensi PAD yang dapat diperoleh dari penyewaan tujuh videotron tersebut. Ia berharap, setidaknya pendapatan yang nantinya diperoleh mampu menutup biaya operasional.
“Idealnya, pendapatan bisa lebih dari biaya operasional,” kata Faza.
Baca juga: Pemkab Malang Usulkan SPAM untuk Penuhi Kebutuhan Air Pabrik Es Pujiharjo
DPRD memberikan waktu sekitar dua bulan kepada Pemkab Malang untuk menyampaikan hasil kajian terkait skema kerja sama dan potensi pendapatan dari aset tersebut.
Targetnya, hasil kajian sudah dapat dipaparkan kembali kepada DPRD sebelum pembahasan anggaran APBD 2027.
Baca Juga Berita Tugumalang.id di Google News
redaktur: jatmiko
