Malang – Sebanyak 5 dari 7 fraksi DPRD Kota Malang menyatakan abstain dalam rapat paripurna Pertanggungjawaban APBD 2025, Senin (27/7/2026). Tingginya angka SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) hingga banyaknya kekosongan jabatan definitif menjadi sorotan tajam.
Kelima fraksi yang menyatakan abstain yakni Fraksi PKB, PKS, Golkar, Demokrat-PAN, dan NasDem-PSI. Bahkan, salah satu anggota Fraksi PKB melakukan aksi walk out jelang pengambilan keputusan rapat paripurna.
Meski begitu, Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025 tetap disetujui setelah mayoritas anggota menyatakan setuju.
Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita yang memimpin rapat menegaskan, abstain bukan merupakan sikap menyetujui atau menolak. Karena itu, ia sempat menanyakan kembali keputusan kepada peserta rapat paripurna.
“Abstain itu tidak menolak atau menyetujui. Jadi, saya kembalikan lagi kepada forum musyawarah ini. Di mana saya memberi pertanyaan kepada seluruh anggota, apakah dapat disetujui? Dan mereka menyampaikan setuju,” kata Amithya.
Baca juga: Perumda Tunas Merugi Rp4,1 Miliar, DPRD Kota Malang Desak Pemkot Isi Direksi Definitif
Menurut Amithya, sikap abstain sejumlah fraksi harus menjadi bahan evaluasi bagi Pemkot Malang. Terlebih, ada sejumlah rekomendasi fraksi. Di antaranya terkait besarnya SiLPA yang mencapai Rp 303 miliar dan sembilan jabatan strategis di Pemkot Malang yang tak kunjung diisi pejabat definitif.
“SiLPA dari beberapa tahun kan naik, itu jadi catatan. Sejak awal kan sudah kami sampaikan harus meriset, kenapa masih SiLPA. Kemudian masalah kekosongan jabatan tak segera diatasi,” tuturnya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Malang Ali Muthohirin menyatakan, rekomendasi sejumlah fraksi, termasuk catatan abstain, akan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan selanjutnya.
“Mungkin ada kebijakan kebijakan yang harus kami perbaiki. Karena abstain ini bagian dari pukulan moral bagi kami untuk melakukan perbaikan,” ucapnya.
Ia tak memungkiri tingginya angka SiLPA menunjukkan beberapa program Pemkot Malang yang seharusnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat belum dapat dijalankan secara optimal.
“Mungkin ada agenda agenda yang harusnya sampai ke masyarakat akhirnya tertunda. Sehingga SiLPA agak besar, 300 sekian miliar yang persentasenya 11 persen. Idealnya memang harus di bawah 5 persen,” ungkapnya.
Baca juga: Pengisian 9 Jabatan Strategis Pemkot Malang Tunggu Jadwal Wali Kota
Soal kekosongan jabatan di sejumlah OPD, Ali menyebut Pemkot Malang telah mengagendakan pengisian pejabat definitif. Ia menargetkan proses tersebut bisa rampung pada Juli 2026.
“Semoga segera selesai karena ini juga menjadi rekomendasi resmi dari hampir seluruh fraksi, terkait dengan 9 kekosongan posisi yang ada di Pemkot Malang,” tandasnya.
Baca Juga Berita Tugumalang.id di Google News
editor: jatmiko
