Kota Batu, Tugumalang.id – Pemkot Batu bersama Kantor Pertanahan Kota Batu menyelenggarakan Sidang Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Tahun 2025 untuk menetapkan subjek dan objek redistribusi tanah di Desa Sumberbrantas, Kecamatan Bumiaji beberapa waktu lalu.
Dalam sidang tersebut dipaparkan hasil rangkaian tahapan kegiatan redistribusi tanah yang telah dilaksanakan, mulai dari sosialisasi dan penyuluhan pada 8 Juli 2025, inventarisasi dan identifikasi subjek dan objek, pengukuran dan pemetaan pada 21–24 Juli 2025, hingga penelitian lapang pada 14 Agustus 2025.
Berdasar hasil inventarisasi, ditetapkan 60 bidang tanah dengan luas total 33.303 m², yang terdiri dari 47 bidang tanah permukiman dan 13 bidang tanah pertanian. Ada pun jumlah penerima redistribusi ditetapkan sebanyak 55 warga Desa Sumberbrantas yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Baca juga: Pemkot Batu Kembali Salurkan Redistribusi Tanah untuk 60 Petani di Desa Sumberbrantas
Wali Kota Batu Nurochman menegaskan redistribusi tanah ini tidak hanya memberikan kepastian hukum atas hak tanah bagi masyarakat, tetapi juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga.
“Pemkot Batu berkomitmen untuk terus mendukung pelaksanaan reforma agraria. Melalui redistribusi tanah ini, masyarakat Desa Sumberbrantas dapat memperoleh kepastian hukum sekaligus dorongan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan,” ungkapnya.
Program reforma agraria diluncurkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria. Program ini merupakan inisiatif pemerintah untuk membagikan tanah yang bersumber dari tanah objek reforma agraria. Subjek program akan diberikan sertifikat hak atas tanah, dengan tujuan memberikan kepastian hukum serta memperbaiki dan meningkatkan kondisi kehidupan para penerima manfaat.
Politisi PKB itu menambahkan pentingnya pengawasan dalam pelaksanaan program harus dijalankan dengan penuh kehati-hatian. “Pemerintah telah memberikan pembatasan agar tanah tidak dijual dalam kurun waktu 10 tahun, kecuali untuk peristiwa penting seperti pewarisan. Hal ini untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan tanah benar-benar bermanfaat bagi penerima,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan nilai strategis reforma agraria bagi pemerataan ekonomi salah satunya yang bertujuan untuk memberikan pemerataan pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat.
Cak Nur menuturkan apresiasi atas sinergi semua pihak. Reforma agraria adalah wadah kolaborasi, di mana semua pihak memiliki hak yang sama untuk memberi masukan. Saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh unsur yang telah mengikuti sidang ini dengan komitmen penuh,” pungkasnya.
Baca juga: Pemkot Batu Terima Sertifikat Redistribusi Tanah 126.788 m² dari BPN
Dengan ditetapkannya subjek dan objek redistribusi tanah melalui Sidang Gugus Tugas Reforma Agraria, tahap selanjutnya adalah penerbitan hak atas tanah dan sertifikat bagi masyarakat penerima, yang akan diserahkan secara resmi setelah seluruh proses administrasi diselesaikan dengan jangka waktu yang telah ditentukan.
Baca Juga Berita Tugumalang.id di Google News
Reporter : M Ulul Azmy
redaktur: jatmikol
