Tugumalang.id – 5 OPD di Pemkot Batu tercatat memiliki realisasi serapan anggaran belanja daerah terendah pada 2023. Nilai serapannya terbilang tak sampai 80 persen. Adapun, 5 OPD tersebut antara lain Dinas Tenaga Kerja, Sekretariat DPRD, Dinas Sosial, Diskoperindag dan Dinas Perhubungan.
Kendati demikian, jika ditotal dari seluruh 30 OPD, jumlah serapan anggaran daerahnya mencapai 85,68 persen. Jumlah ini terbilang naik sebanyak 2 persen jika dibanding pada 2022 lalu.
Diketahui, Dinas Tenaga Kerja menjadi OPD dengan jumlah serapan terendah dengan realisasi mencapai Rp 7,1 miliar dari pagu anggaran Rp11,8 miliar. Terendah kedua disusul Sekretariat DPRD, dari pagu anggaran Rp59,2 miliar terealisasi Rp44,3 miliar.
Baca Juga: 107 ASN Pemkot Batu Terima Anugerah Satya Lancana Karya Satya
Ketiga terendah, Dinas Sosial hanya merealisasikan Rp 16,9 miliar dari pagu anggaran Rp27,1 miliar. Lalu, Diskoperindag dari pagu anggaran Rp21,6 miliar, terealisasi Rp16,9 miliar. Sedangkan Dinas Perhubungan juga hanya merealisasikan Rp21,6 miliar dari pagu anggaran Rp27,1 miliar.
Sementara itu, realisasi serapan tertinggi diraih oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dengan jumlah serapan Rp 21,2 miliar dari pagu anggaran Rp22,2. Lalu, Dispendukcapil mencapai Rp 9,4 miliar dari pagu anggaran Rp9,7 miliar.
Lebih lanjut untuk OPD dengan jumlah anggaran besar seperti Dinas Pendidikan dengan pagu anggaran Rp255 miliar serapannya mencapai Rp222 miliar atau 87,87 persen. Lalu, Dinas Kesehatan dari pagu anggaran Rp133 miliar, serapannya mencapai Rp115 miliar atau 86,45 persen.
Baca Juga: Jadi Tuan Rumah, Pemkot Batu Mulai Siapkan Venue Porprov Jatim 2025
Pj Wali Kota Batu Aries Agung Paewai menuturkan jika memang terdapat 5 OPD dengan nilai serapan terendah dikarenakan jangka waktu realisasi yang tidak memungkinkan. Daripada dipaksakan dan berujung hukum, akhirnya anggaran itu tidak diserap.
Kendati demikian, agar maksimal, pihaknya akan menggelar evaluasi setiap tiga bulan sekali untuk membahas kinerja OPD. Dengan evaluasi kerja yang rigid, diharapkan terjadi perubahan dan peningkatan kinerja.
”Saya melihat cara kerjanya masih terlalu rutin. Masih ada OPD dengan realisasi di bawah 80 persen. Kalau ada evaluasi rutin, maka antisipasi program kerja yang tidak tercapai bisa dikejar,” tutur Aries, Kamis (11/1/2024).
Disisi lain, untuk OPD dengan realisasi terendah nantinya akan mengikuti sesi asistensi yang dilakukan oleh tenaga ahli Walikota dan asisten dengan tenaga ahli.
Dengan cara ini, setiap OPD dapat melaksanakan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Sebagai pertanggungjawaban penggunaan sumber-sumber keuangan publik, meningkatkan efisiensi dan efektivitas internal instansi pemerintah dan memperkuat anggaran berbasis kinerja.
”Saya kira, kualitas ASN di Pemkot Batu ini sangat baik, tetapi manajemen kepemimpinan ASN dan OPD masih kurang. Jadi, perlu ada perbaikan dalam manajemen operasional evaluasi di setiap OPD,” tutur Aries.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Batu, Asmadi terkait hal ini menilai rendahnya serapan di sejumlah OPD Pemkot Batu karena kurangnya semangat dari jajaran OPD terkait untuk melakukan jemput bola.
“Saya harap pada 2024 nanti harus lebih semangat. Paling tidak komunikasi ditingkatkan, karena selama ini kesannya jalan sendiri-sendiri,” ujarnya.
Asmadi juga meminta program kegiatan yang telah direncanakan pada 2024 ini serapan anggaran dan realisasinya tepat sasaran 100 persen. Sebenarnya, legislatif sudah kerap berkoordinasi dengan OPD. Hanya saja, alasannya selalu klise.
“Kami berharap ada perubahan. Terlebih saat ini Kota Batu dipimpin oleh seorang Pj, yang berasal dari birokrasi murni, sehingga lebih mengerti dan lebih cepat. Beda lagi kalau dipimpin Walikota dari partai, akan sedikit berbeda karena mungkin perlu belajar,” tandasnya.
Baca Juga Berita tugumalang.id di Google News
Reporter : M. Ulul Azmy
Editor: Herlianto. A
