Tugumalang.id – Pasar Lawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur, tak kunjung mendapat perbaikan setelah terbakar pada April 2019 lalu. Diketahui, tidak ada anggaran revitalisasi pasar di Kabupaten Malang pada tahun 2023 ini. Artinya, perbaikan Pasar Lawang tertunda lagi setidaknya selama satu tahun.
Akibat kebakaran empat tahun lalu, 456 pedagang kehilangan kios mereka. Kini, 97 pedagang berjualan di tempat penampungan, 148 pedagang berjualan di tempat mereka yang lama, dan 211 pedagang direlokasi karena tidak ada tempat bagi mereka untuk berjualan.
Besarnya kerusakan yang diakibatkan oleh kebakaran tersebut membuat pasar ini tidak bisa dilakukan perbaikan biasa. Hal tersebut didasarkan visum yang dilakukan oleh Universitas Brawijaya. Sementara jika melakukan pembangunan ulang, biaya yang diperlukan mencapai Rp122 miliar.
Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Kabupaten Malang (P3KM), Ilham Maulana, mengatakan pihaknya menyayangkan penundaan pembangunan Pasar Lawang ini. Ia berharap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang lebih responsif dan mengupayakan anggaran untuk pembangunan.
“Seharusnya alokasi anggaran bisa diselipkan (untuk pembangunan) Pasar Lawang. Sehingga pedagang setidaknya bisa berjualan kembali,” ujar Ilham beberapa waktu lalu.
Ilham juga mengatakan bahwa P3KM akan melakukan rapat internal dan bersurat ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Malang terkait pembangunan Pasar Lawang ini.
“Kami akan lebih senang jika bisa audiensi. Jadi pedagang Pasar Lawang kami undang, pasar lain juga diundang, lalu kami duduk bersama. Targetnya, pedagang terdampak harus selesai. Meskipun kami nanti memberikan surat ke dewan. Harus ada penyelesaian,” terang Ilham.
Kepada Disperindag Kabupaten Malang, Mahila Surya Dewi, mengatakan pihaknya masih melakukan upaya pengajuan ke Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementeriam Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) agar ada anggaran untuk pembangunan Pasar Lawang
“Kami sudah bersurat ke Kemendag dan Kementerian PUPR. Untuk tahun anggaran 2023 sudah tidak memungkinkan. Kami tetap berupaya agar di tahun 2024 bisa dilaksanakan. Karena anggaranya ditaksir mencapai Rp122 Miliar, itu anggarannya dari Pemerintah Pusat,” ujar Mahila.
Reporter: Aisyah Nawangsari
Editor: Herlianto. A
