Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Diharapkan Sesuai SOP dan Prokes

  • Whatsapp
Amithya Ratnangraini.

MALANG – Diberlakukannya kembali pembelajaran tatap muka rupanya mendapat perhatian dari legislatif. Diantaranya, anggota Komisi D DPRD Kota Malang, Amithya Ratnangraini.

Menurut anggota dari Fraksi PDI-Perjuangan tersebut, pembelajaran tatap muka di sekolah dapat kembali dilaksanakan, asalkan Pemerintah Kota Malang konsisten menerapkan SOP serta menekankan disiplin protokol kesehatan yang ketat.

“Sepanjang semuanya dilakukan dengan konsisten berdasarkan Surat Edaran (SE) Wali Kota, menyediakan hal-hal yang menunjang protokol kesehatan, kemudian adanya pengawasan untuk para peserta didik dan tenaga pengajar saya rasa tidak masalah salama semua SOP dilakukan sesuai dan prokesnya,” ujar perempuan berhijab ini.

Apalagi, disiplin penerapan protokol kesehatan merupakan kunci dari menjaga diri dan lingkungan dari penyebaran virus COVID-19.

“Meskipun telah divaksin, masih ada celah untuk terpapar virus COVID-19 ini. Karena tatap muka pasti ada risiko dan jiwa atau nyawa kita itu ada pada prokes. Tetapi kalau SOP dimatangkan, itu akan meminimalisasir paparan virus,” ucapnya.

Terkait dikeluarkannya SE Wali Kota nomor 15 tahun 2021, dirinya meyakini pasti sudah ada kajian dan analisa data yang cukup oleh OPD maupun stakeholder terkait.

Dengan demikian, diharapkan dapat mendorong kualitas pendidikan agar lebih maksimal. Utamanya dengan adanya digitalisasi atau pembelajaran jarak jauh yang telah diterapkan sepanjang pandemi.

“Kalau dibilang penurunan kualitas pendidikan, saya rasa ya pastii ada karena beda gesture yang disampaikan oleh guru saat daring atau luring dan Pemerintah maupun stakeholder terus melakukan penyesuaian terhadap kurikulum yang terus diperbaharui,” sambungnya.

Maka, pihaknya mengaku siap mengawal untuk mewujudkan kembali kehidupan yang sempat terganggu lantaran COVID-19.

“Kami selalu melakukan hal yang bersifat pengawasan karena itu fungsi kami untuk bersamq mewujudkan apa yang sudah menjadi keputusan pemerintah daerah dengan maksimal,” tukas dia

Baca Juga  Kata Wali Kota Malang, Jadi Pejabat Harus Punya Kompetensi dan Mau Berinovasi

Diantaranya dengan perketat protokol kesehatan dan komitmen menerapkan SOP yang telah dibuat.

“Kami berharap semua stakeholder yang ada di dunia pendidikan mawas diri dalam melaksanakan pembelajaran ini karena ini generasi kita dan kita tahu sendiri bagaimana dampak penyakit ini,” pungkasnya.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *