Tugumalang.id – Pemerintah memperluas pelibatan aparat kepolisian dalam implementasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital. Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) bersama Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) Luhut Binsar Pandjaitan menyosialisasikan program tersebut kepada jajaran kepolisian di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (30/9).
Langkah ini dilakukan untuk memperkuat jangkauan program perlindungan sosial hingga ke masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Kepolisian dinilai memiliki jaringan kewilayahan yang dapat mendukung penyampaian informasi dan pelaksanaan Agen Perlinsos di daerah.
Pertemuan tersebut digelar setelah Gus Ipul dan Luhut mengikuti Rapat Tingkat Menteri (RTM) mengenai perluasan Perlinsos serta rencana implementasinya pada 2027 di kantor Kementerian Sosial.
Baca Juga: Kemensos Kirim Bantuan Rp 223,8 Juta untuk Korban Kebakaran Ancol
Di Mabes Polri, keduanya diterima Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo bersama jajaran pejabat utama Mabes Polri. Sosialisasi juga diikuti secara daring oleh jajaran kepolisian dari seluruh Indonesia, yang mencakup 36 Polda, 513 Polres, dan 5.069 Polsek.
Listyo mengatakan pelibatan jajaran kepolisian dilakukan agar arahan pemerintah mengenai Agen Perlinsos dapat segera dipahami dan diterapkan di tingkat daerah.
“Kami hari ini mengumpulkan para rekan pejabat utama dan seluruh jajaran untuk bisa segera menindaklanjuti apa yang menjadi arahan Bapak Presiden berkait dengan koordinasi dan sosialisasi Agen Perlinsos,” ujar Listyo.
Dengan pelibatan jaringan kepolisian hingga tingkat Polsek, pemerintah berharap koordinasi terkait Perlinsos Digital tidak berhenti di tingkat pusat, tetapi dapat diteruskan hingga wilayah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Baca Juga: Kemensos Integrasikan Data Lansia untuk MIPAA 2026
Selanjutnya, Gus Ipul menjelaskan Perlinsos Digital menjadi bagian dari transformasi pengelolaan perlindungan sosial pemerintah. Sistem tersebut diarahkan untuk membuka akses pendaftaran kepada masyarakat, memperbarui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), sekaligus menyederhanakan prosesnya melalui teknologi.
“Perlinsos Digital adalah game changer. Warga mendaftar, sistem yang akan memverifikasi dan menilai, lalu ditetapkan layak atau tidak layak dengan alasan yang jelas,” kata Gus Ipul.
Salah satu implementasinya adalah registrasi ulang penerima bansos untuk penyaluran pada 2027, khususnya Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Namun, menurut Gus Ipul, perluasan Perlinsos menghadapi tantangan karena tidak semua masyarakat memiliki akses dan kemampuan yang sama dalam menggunakan teknologi digital.
Ada lansia, penyandang disabilitas, serta masyarakat di daerah terpencil yang berisiko tertinggal. Sebagian warga memiliki smartphone tetapi tidak mengetahui cara mendaftar, bahkan ada yang mengetahui caranya namun belum percaya diri melakukan registrasi sendiri.
“Keterbatasan teknologi tidak boleh menjadi alasan mereka tidak terdata,” tegas Gus Ipul.
Karena itu, pemerintah memperluas Agen Perlinsos melalui Gerakan Nasional Peduli Tetangga. Saat ini, lebih dari 5,6 juta keluarga telah terdaftar dalam Perlinsos Digital dengan dukungan lebih dari 289 ribu agen. Pemerintah menargetkan sekitar 48 juta keluarga dapat terdaftar sehingga jumlah maupun jangkauan agen perlu diperluas.
“Dimulai dari yang dekat, yang dekat tidak boleh terlewat,” ujar Gus Ipul.
Gerakan tersebut melibatkan unsur yang sehari-hari berada dekat dengan masyarakat, mulai dari ASN, pemerintah daerah, pendamping desa, penyuluh pertanian, penyuluh keluarga berencana, jajaran Kementerian Agama, hingga TNI dan Polri.
Di lingkungan kepolisian, Gus Ipul menilai keberadaan Bhabinkamtibmas yang memiliki jaringan hingga desa dan kelurahan sangat penting untuk mendukung Perlinsos. Ia mengapresiasi jajaran Polri yang telah mulai bergerak membantu masyarakat mengakses Perlinsos.
“Terima kasih kepada Pak Kapolri dan jajaran yang selama ini telah mendampingi Kementerian Sosial. Dan bahkan dalam rangka memperluas Agen Perlinsos, Pak Kapolri sudah bergerak, jajaran Kapolri sudah bergerak di desa-desa lewat Bhabinkamtibmas,” kata Gus Ipul.
Gus Ipul menegaskan Agen Perlinsos berperan membantu masyarakat melakukan pendaftaran, bukan menentukan seseorang layak atau tidak layak menerima bansos. Agen juga bekerja secara sukarela dan tidak diperbolehkan memungut biaya.
“Perlu kami tegaskan, agen hanya membantu mendaftar, sistem yang akan menentukan kelayakan. Dan dengan begitu, pensasaran tetap objektif dan berkeadilan. Sebagai Agen Perlinsos, ini relawan, tidak ada bayaran, dan tidak boleh memungut bayaran,” katanya.
Luhut menekankan besarnya potensi Polri dalam memperluas jangkauan Perlinsos. Menurutnya, kekuatan kepolisian terletak pada struktur yang berjenjang hingga tingkat bawah, terutama untuk menjangkau masyarakat di daerah terpencil dan kawasan yang membutuhkan pendampingan.
“Saya berharap banyak sekali dengan Polri. Dan saya berharap karena saya lihat, sistem polisi ini sudah berjenjang sampai ke bawah. Jadi saya mohon nanti, tolong instruksi Pak Kapolri, agar ini membawa keadilan, kebersamaan sampai daerah-daerah terpencil,” kata Luhut.
Luhut juga meminta keterlibatan Polri tidak berhenti di tingkat pusat. Jaringan kepolisian dari Polda, Polres hingga Bhabinkamtibmas dapat digerakkan untuk membantu masyarakat yang selama ini sulit dijangkau.
“Jadi saya titip pada Pak Kapolri dan teman-teman, Kapolda sampai kepada Kapolres, Bhabinkamtibmas, ya tolong diturunkan,” ujarnya.
Menurut Luhut, perluasan Perlinsos membutuhkan kerja dalam skala besar dan tidak dapat bertumpu pada satu kementerian atau lembaga. Karena itu, pemerintah turut menggerakkan berbagai institusi yang memiliki jejaring langsung di tengah masyarakat.
“Ini gerakan masif. Dan saya mohon sekali lagi, Polri menurut saya, ini dengan Anda hadir di bawah dan pergi tadi, rakyat juga pasti senang. Anda melindungi haknya mereka,” kata Luhut.
Pemerintah menyiapkan Perlinsos Digital untuk memperluas akses masyarakat terhadap sistem perlindungan sosial sekaligus memperbarui DTSEN. Untuk bansos 2027, masyarakat dapat melakukan registrasi melalui perlinsos.kemensos.go.id dengan menyiapkan NIK pada KTP, nomor meter PLN, serta mengikuti verifikasi wajah.
Registrasi tidak otomatis membuat seseorang menjadi penerima bansos. Data yang masuk tetap melalui proses verifikasi, pemadanan, dan penilaian kelayakan sesuai ketentuan program. Jika tahapan berjalan sesuai target, pemerintah menyiapkan penggunaan Perlinsos Digital dalam penyaluran bansos mulai awal 2027.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang Perencanaan dan Evaluasi Kebijakan Strategis Andy Kurniawan, Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemensos Joko Widiarto, Kabaintelkam Polri Komjen Pol. Yuda Gustawan, Kabaharkam Polri Komjen Pol. Karyoto, Astamaops Kapolri Komjen Pol. Roycke Harry Langie, Direktur Eksekutif Bidang Sinkronisasi Kebijakan Program Prioritas Ekonomi Tubagus Nugraha, serta Tenaga Ahli Utama DEN Rahmat Danu Andika. (Adv)
Baca Juga Berita Tugumalang.id di Google News
Sumber: Rilis Kemensos
Editor: Herlianto. A
